KABARBURSA.COM - Warga Jabodetabek diperkirakan bakal beralih ke transportasi lain seperti taksi maupun ojek online setelah pemerintah mewacanakan mengubah penyaluran subsidi kereta rel listrik (KRL) berbasis nomor induk kependudukan (NIK) pada tahun depan.
Kabar tersebut membuat saham GOTO maupun BIRD berpotensi terkena dampak positif dengan adanya kebijakan penyaluran KRL itu.
Menanggapi hal itu, Senior Investment Information Mirae Asset, Nafan Aji Gusta mengatakan moda transportasi lain seperti ojek online maupun taksi tidak akan terdampak dengan kebijakan penyaluran subsidi KRL berbasis NIK.
"Kalau menurut saya tidak ada pengaruh signifikan ya antara rencana skema subsidi tiket KRL berbasis NIK pada tahun depan dengan peralihan transportasi krl ke transportasi lainnya," ujar Nafan kepada Kabar Bursa, Senin, 2 September 2024
Nafan menyatakan, saat ini KRL masih menjadi moda transportasi prioritas bagi masyarakat, khususnya di wilayah Jabodetabek dalam memanfaatkan waktu yang efisien untuk mencapai tujuan.
"Karena kan kalo KRL lebih cepat sampai ke stasiun suatu tujuan," kata dia.
Lebih lanjut Nafan melihat tarif juga menjadi persoalan mengapa masyarakat masih akan tetap menggunakan KRL andai kebijakan berubah.
Menurutnya, transportasi lain seperti ojek online maupun taksi, dirasa lebih mahal dibandingkan dengan KRL.
"Coba misal naik taksi dari BSD (Tangerang) ke Jakarta paling akan mengabiskan ongkos Rp150 ribu lebih kalau ojek online bisa Rp50 ribu lebih. Karena masyarakat sudah terbiasa menggunakan KRL yg lebih efesien dan efektif," jelasnya.
Nafan pun percaya, andai kebijakan tersebut berjalan pada tahun depan, pengguna transportasi KRL akan tetap meningkat.
Kaji Ulang Subsidi KRL Berbasis NIK
Anggota Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo, mendesak pemerintah menunda dan mengkaji ulang pemberlakuan subsidi atau public service obligation (PSO) kereta rel listrik (KRL) berbasis nomor induk kependudukan (NIK) pada 2025. Selain mendapat penolakan dari komunitas pengguna KRL, subsidi berbasis NIK ini dinilai diskriminatif dan tidak pro rakyat.
“PSO pada KRL adalah amanat UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian untuk menjamin tarif yang terjangkau bagi masyarakat. Sebagai bentuk pelayanan publik, pemberian subsidi KRL juga seharusnya mengedepankan prinsip kesamaan hak. Tidak boleh diskriminatif. Jika subsidi diberlakukan berdasarkan NIK, artinya sudah ada tindakan diskriminatif dalam pemberian layanan publik,” kata Sigit Sosiantomo dalam keterangan tertulis yang diterima Kabar Bursa, Minggu, 1 September 2024.
Sigit juga menilai rencana pemerintah memberlakukan subsidi KRL berbasis NIK sebagai kebijakan yang tidak pro rakyat. Menurutnya, skema baru ini justru dapat menambah beban ekonomi bagi masyarakat pengguna KRL yang tidak memiliki akses subsidi, terutama kelas menengah ke bawah. “Rakyat berhak mendapatkan transportasi yang murah dan nyaman sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian,” ujarnya.
Sigit menjelaskan banyak masyarakat yang bergantung pada KRL untuk perjalanan sehari-hari, terutama bagi mereka yang bekerja. Kelompok pengguna KRL ini umumnya berasal dari kelas menengah ke bawah. Menurutnya, kalangan yang lebih mampu cenderung memilih mobil pribadi karena lebih nyaman.
Jika subsidi KRL dibatasi berdasarkan NIK, hal ini akan membebani kelompok tersebut karena tarif KRL akan naik. Di tengah penurunan daya beli masyarakat dan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025, Sigit berpendapat bahwa PSO seharusnya ditambah, bukan malah dibatasi.
Sigit pun meminta pemerintah menunda dan meninjau ulang kebijakan PSO KRL berbasis NIK. Menurutnya, kebijakan subsidi KRL harus lebih pro rakyat, karena masyarakat berhak mendapatkan transportasi yang murah dan nyaman.
Volume pengguna KRL Commuter Line menunjukkan perkembangan yang terus meningkat. VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus, mengungkapkan bahwa semester pertama 2024 mencatat lonjakan volume pengguna sebesar 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Informasi ini dipublikasikan dalam siaran pers yang dirilis pada Kamis, 11 Juli 2024.
Rute KRL Commuter Line Yogyakarta-Palur dan Basoetta mengalami lonjakan yang sangat signifikan, masing-masing sebesar 130 persen, dengan total penumpang mencapai 3.764.314 dan 1.098.595.
Tren positif juga terlihat pada KRL Commuter Line Jabodetabek, yang mengalami kenaikan 15 persen, dari 156.816.151 penumpang pada semester pertama 2023 menjadi angka yang lebih tinggi pada 2024.
Di rute Merak, KRL Commuter Line mencatat peningkatan volume pengguna sebesar 29 persen, dengan total 2.106.257 penumpang.
Sementara itu, layanan KRL Commuter Line di wilayah Bandung menunjukkan kenaikan 7 persen, dari 7.238.438 penumpang pada semester pertama 2023 menjadi 7.759.017 penumpang pada periode yang sama tahun ini.
Peningkatan juga tercatat pada Commuter Line Prameks dan wilayah Surabaya. Commuter Line Prameks mengalami peningkatan volume pengguna sebesar 10 persen dengan total 476.002 penumpang, sedangkan wilayah Surabaya juga mencatat kenaikan 10 persen, melayani 7.145.567 penumpang.
Menjelang semester kedua 2024, KAI Commuter berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan guna memenuhi kebutuhan seluruh penggunanya, tambah Joni.
Joni juga mengungkapkan bahwa KAI Commuter telah menambah frekuensi perjalanan KRL Commuter Line, terutama selama periode puncak seperti libur Lebaran dan libur sekolah baru-baru ini. Pada musim Lebaran tahun ini, KAI Commuter menambah 6 perjalanan untuk rute KRL Commuter Line Yogyakarta-Palur dan 4 perjalanan tambahan lainnya.
Selain itu, KAI Commuter terus berinovasi dalam sistem pembayaran dengan memperluas penggunaan Kartu Multi Trip (KMT). Kini, KMT dapat digunakan untuk membayar tiket KRL Commuter Line, LRT, MRT, serta berbagai layanan bus seperti Bus Trans Jakarta, Bus Trans Yogyakarta, Bus Trans Jateng, dan Bus Trans Jatim.
Selama semester pertama tahun ini, tercatat bahwa 49,42 persen transaksi pembayaran tiket KRL Commuter Line dilakukan melalui KMT. Sementara itu, pembayaran menggunakan kartu uang elektronik bank mencapai 34,12 persen, dan transaksi berbasis QR Code menyumbang 16,46 persen, jelas Joni. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.