KABARBURSA.COM - Anggota Komisi VII DPR RI, Sartono, menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan subsidi listrik. Ia menegaskan bahwa strategi subsidi dan efisiensi harus diperhatikan secara mendalam, terutama mengingat banyaknya pelanggan 450 Volt Ampere (VA) yang masih perlu dikaji ulang.
“Efisien menjadi kunci keberhasilan pengelolaan subsidi listrik," ujarnya dalam Rapat Komisi VII DPR dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin, 3 Juni 2024 kemarin.
Sartono mengungkapkan kekhawatirannya mengenai sejumlah pelanggan yang berpura-pura tidak mampu untuk tetap menerima subsidi. Kondisi di lapangan ini turut mempersulit penyaluran subsidi listrik agar tepat sasaran.
“Kadang-kadang ada yang mampu tapi pura-pura tidak mampu. Ini yang berat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti temuan di kota-kota besar, di mana banyak kos-kosan mewah yang meterannya masih menggunakan subsidi 900 VA.
"Problem kita itu di akal-akalin inilah di lapangan," ujar Sartono.
Menurut Sartono, hal ini merupakan salah satu contoh penyalahgunaan subsidi yang harus segera diatasi.
Selain itu, Sartono menyoroti kenaikan tarif listrik selama hampir 10 tahun terakhir. Berdasarkan data PLN, Tarif Tenaga Listrik (TTL) untuk rumah tangga telah naik kurang lebih 52,5 persen.
“Jumlah ini sangat besar di tengah dinamika ekonomi kita," ujarnya.
Ia menekankan bahwa kebijakan kenaikan tarif harus mempertimbangkan skala prioritas agar tidak memberikan dampak negatif pada masyarakat yang rentan.
Politikus Partai Demokrat ini juga menyoroti pentingnya hitung-hitungan yang tajam dalam setiap kebijakan kenaikan tarif listrik. Ia mengingatkan bahwa negara harus hadir dengan program-program subsidi yang variatif untuk melindungi masyarakat.
“Setiap kenaikan itu tidak boleh memberikan dampak kepada yang tadinya masuk dalam keluarga harapan menjadi tidak berharapan lagi," tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Sartono juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi subsidi listrik. Ia mengungkapkan pemerintah harus lebih tegas dalam menindak pelanggaran dan penyalahgunaan subsidi.
“Perlu betul-betul evaluasi di dalam implementasi," kata Sartono, mengingatkan agar subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Sartono juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan subsidi harus berdasarkan data yang akurat dan terverifikasi. Pasalnya, pada 2022 lalu, Kementerian ESDM mengakui adanya ketidaktepatan dalam pemberian subsidi listrik kepada 6,1 juta pelanggan.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi, saat itu menyatakan pemerintah selama ini memberikan subsidi kepada seluruh pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
Hasil survei internal Kementerian ESDM menunjukkan bahwa hanya 50,1 persen pelanggan yang sebenarnya berhak menerima subsidi listrik. Sebaliknya, 49,9 persen atau sekitar 6,1 juta pelanggan dinyatakan tidak berhak menerima subsidi.
Sartono lantas menekankan data yang digunakan untuk menentukan penerima subsidi harus melalui proses verifikasi yang ketat untuk memastikan keakuratan dan kelayakan penerima.
“Perlu evaluasi dalam menentukan kriteria sesuai enggak dengan kriteria itu," tegasnya.
Tak lupa, Sartono menekankan program subsidi listrik harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang dinamis. Ia berharap pemerintah dan pihak terkait dapat bekerja sama untuk memastikan subsidi listrik benar-benar mencapai sasaran yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Tentu kami sepakat, ya negara hadir lah dengan program-program subsidi ini kan program-program bermanfaat ya," tutup Sartono.
Kepada Komisi VII DPR, Dirjen Ketenagalistrikan, Jisman P. Hutajulu, memberikan penjelasan mengenai upaya pemerintah untuk memperbaiki data penerima subsidi.
Jisman menyatakan pemerintah masih dalam tahap memperkuat data melalui survei door-to-door. Namun, data yang dikumpulkan saat ini masih mentah dan memerlukan verifikasi lebih lanjut.
“Kami sekarang masih dalam tahap memperkuat dulu karena ini baru potret door-to-door. Belum di cross-check kepada income dari setiap rumah tangga yang kami potret itu,” ujar Jisman.
Dia menjelaskan survei baru mencakup 10,7 juta dari total 24 juta pelanggan. Pemerintah berencana untuk melakukan pemadanan data secara lebih komprehensif agar subsidi dapat disalurkan tepat sasaran di masa mendatang.
“Sehingga kami bisa memastikan. Dan yang kami lakukan survei baru belum separuh. Baru 10,7 dari 24 juta,” kata Jisman.
Soal pelanggan yang salah sasaran, Jisman mengaku pemerintah belum ada langkah untuk mencabut subsidi tersebut karena pemerintah masih mempertimbangkan kebutuhan pelanggan daya 450 VA akan menderita jika subsidi dicabut.
“Belum ada keinginan dari pemerintah untuk mencabut subsidi itu. Karena kami berpikir, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dicabut, pelanggan yang 450 VA akan menderita,” katanya. (*)