KABARBURSA.COM - PLN memiliki peran penting dalam proses transisi energi yang sedang menjadi fokus global saat ini, terutama dalam elektrifikasi kendaraan bermotor dan penggunaan kompor induksi sebagai pengganti LPG.
Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng, mengatakan PLN sejauh ini berhasil memenuhi kebutuhan energi nasional dengan baik dan memiliki kapasitas yang cukup untuk mendukung berbagai usaha transisi energi. Namun, keberhasilan ini juga membawa tantangan baru berupa kelebihan pasokan listrik yang belum terserap sepenuhnya.
"Kelebihan pasokan energi listrik ini dapat diatasi dengan upaya serius pemerintah dalam meningkatkan konsumsi energi listrik," kata Salamudin kepada KabarBursa, Sabtu, 29 Juni 2024.
Salamuddin mengungkapkan transisi energi yang dilakukan PLN berpotensi menghasilkan laba raksasa, mencapai Rp1.623 triliun.
Hal ini dimungkinkan jika seluruh listrik yang dihasilkan PLN terserap dengan baik, terutama melalui elektrifikasi peralatan memasak, kendaraan bermotor, dan industri ramah lingkungan.
Saat ini, hanya sekitar 30 persen listrik PLN yang terjual. Jika seluruhnya terserap, PLN berpotensi menjadi salah satu perusahaan energi terbesar di dunia, melampaui Pertamina.
"PLN diproyeksikan menjadi perusahaan dengan penjualan terbesar, masuk dalam jajaran 500 perusahaan energi terbesar di dunia," kata Salamudin.
Salamudin mendorong pemerintah berfokus meningkatkan penyerapan listrik ini dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik, konversi peralatan rumah tangga dan industri, serta edukasi masyarakat. Hal ini diharapkan membawa manfaat signifikan dalam mengurangi polusi di perkotaan.
Salamudin mengimbuhkan, peningkatan penjualan listrik PLN juga akan mengurangi subsidi dan kompensasi listrik yang saat ini mencapai Rp130 triliun. Keuntungan PLN pun akan bertambah lebih dari Rp1.000 triliun, yang nantinya akan diserahkan kepada negara sebagai dividen.
"Ini akan menjadi tambahan bagi deviden yang nantinya akan diserahkan kepada negara. Maknyus ini," kata dia.
Tantangan Transisi Energi
Di Indonesia, proses transisi energi diiringi berbagai tantangan, mulai dari inovasi teknologi hingga kebutuhan dana jumbo. Meskipun PLN berperan sebagai katalisator transisi energi, bebannya tidak bisa dipikul sendirian. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, sebelumnya mengatakan ketergantungan cuaca pada pembangkit energi baru terbarukan (EBT) menjadi salah satu hambatan utama.
Hal ini menuntut inovasi teknologi yang lebih mumpuni untuk memastikan pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan. Tantangan lain adalah pembangunan transmisi jaringan interkoneksi antarpulau. Biaya proyek ini ditaksir mencapai Rp 300 triliun, jauh melebihi kemampuan keuangan PLN.
Indonesia menggebrak ambisi energi hijau dengan rencana penambahan kapasitas terpasang listrik sebesar 80 gigawatt (GW) hingga 2040. Menurut Darmawan, sekitar 75 persen dari tambahan tersebut akan berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT), sedangkan sisanya 25 persen berbasis gas.
Rencana ambisius ini tak lepas dari tantangan infrastruktur. Diperlukan transmisi sepanjang 47.000 kilometer untuk menghubungkan sumber energi dan distribusi ke seluruh penjuru negeri. Biaya proyek ini ditaksir mencapai 25 miliar dollar AS, setara dengan Rp300 triliun.
Menghadapi tantangan besar ini, Darmawan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan ambisi energi hijau ini. Dari total 80 GW penambahan kapasitas, swasta akan diberi porsi 60 persen untuk mengerjakan proyek EBT. Sisanya, 40 persen, akan dikerjakan oleh PLN.
"Kalau investor bekerja sama dengan PLN, kami ingin memastikan bahwa investasi ini bisa kembali," kata Darmawan dalam diskusi bertajuk ”Road to PLN Investment Days 2024 II” di Jakarta, Selasa, 4 Mei 2024 lalu.
Pemerintah Dorong Kebijakan
Pemerintah terus menggelorakan pemakaian kendaraan (mobil) listrik di tanah air. Sejumlah kebijakan pun diluncurkan demi mempermulus asa tersebut. Sayangnya, realisasi di lapangan masih jauh dari harapan. Masih jauh panggang dari api. Target mengaspalkan mobil listrik di tanah air bagaikan menggantang asap.
Merujuk data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) tentang penjualan mobil listrik nasional whole sales (pabrik ke dealer) untuk empat bulan pertama 2024, mencapai 7.745 unit. Data Gaikindo juga menunjukkan bahwa tren penjualan mobil listrik tahun ini cenderung jalan di tempat. Paling tidak dalam kurun waktu empat bulan pertama.
Sebagai gambaran, penjualan pada Januari 2024 mencapai 2.334 unit. Bulan berikutnya, Februari 2024 turun hanya 1.444 unit. Lalu kembali meningkat ke angka 2.140 unit pada Maret 2024. Selanjutnya, pada April 2024 kembali terjun bebas ke angka 1.827 unit saja.
Meski demikian, angka itu menunjukkan sedikit perbaikan dibanding tahun penjualan dua tahun terdahulu. Selama periode Januari-Desember 2023, misalnya, penjualan whole sale mobil listrik BEV di Indonesia hanya 17.062 unit. Penjualan tersebut lebih tinggi 65,2 persen dibanding Januari-Desember 2022 yang kurang lebih 10.330 unit.
Angka penjualan mobil listrik dalam kurun waktu 2,5 tahun tersebut, bagaikan bumi dan langit dengan penjualan kendaraan konvensional berbahan bakar fosil. Hingga tahun lalu, kendaraan konvensional yang mengaspal di tanah air mencapai 157 juta unit. Dari total ini, 131 juta unit adalah sepeda motor. Sisanya, kurang lebih 26 juta kendaraan roda empat atau lebih.
Dari data itu, terdapat peningkatan signifikan dalam adopsi kendaraan listrik di tanah air dalam tiga tahun terakhir. Tidak salah jika pemerintah begitu optimistis dan menargetkan peningkatan jumlah kendaraan listrik di tahun 2030 mendatang. Yaitu, 2 juta unit roda empat, dan 13 juta unit untuk kendaraan roda dua.
Guna merealisasikan target menengah tersebut, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat melalui berbagai kebijakan dan insentif. Peraturan Presiden No 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, menjadi salah satu landasan utama. Insentif pajak, pembebasan bea masuk komponen EV, serta subsidi untuk kendaraan listrik dan infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian listrik (SPLU), juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong adopsi EV.
Pembangunan infrastruktur pengisian daya yang semakin gencar dilakukan, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, menjadi faktor penting dalam mendukung adopsi mobil listrik. PLN, misalnya, telah merencanakan pembangunan ribuan SPLU di berbagai kota besar. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan asing, juga terus digalakkan untuk membangun fasilitas produksi baterai dan mobil listrik di dalam negeri. (alp/*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.