KABARBURSA.COM - Setelah resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara di Istana Kepresidenan, Senin, 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto sekaligus menetapkan susunan pengurus lembaga investasi raksasa ini. Struktur kepemimpinan Danantara diisi oleh sejumlah nama yang sudah malang melintang di dunia investasi dan pemerintahan.
Sebagai nakhoda utama, Prabowo menunjuk Rosan Roeslani untuk menjabat Kepala Danantara. Nama Rosan bukanlah pemain baru di ranah investasi—sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN dan memiliki rekam jejak panjang di dunia bisnis serta diplomasi. Per hari ini, ia juga masih menjabat sebagai Menteri Investasi.
Untuk memastikan tata kelola berjalan dengan baik, posisi Ketua Dewan Pengawas dipercayakan kepada Erick Thohir, Menteri BUMN saat ini. Sementara itu, Muliaman Hadad—sosok yang dikenal sebagai mantan Ketua OJK juga kepala Danantara sebelumnya—didapuk sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas.
[caption id="attachment_122358" align="alignnone" width="1179"]
Pandu Sjahrir (kiri) bersama Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) menikmati santapan di sebuah restoran. Pandu, yang merupakan keponakan Luhut, saat ini menjabat sebagai salah satu pengurus di Badan Pengelola Investasi Danantara. Foto: Instagram @pandusjahrir.[/caption]
Danantara memiliki dua pilar utama dalam operasionalnya, yakni Holding Investasi yang dikepalai oleh Pandu Sjahrir—Keponakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Kemudian Holding Operasional yang dipimpin oleh Donny Oskaria yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.
[caption id="attachment_122361" align="alignnone" width="1600"]
Struktur organisasi BPI Danantara. Gambar dibuat oleh AI untuk KabarBursa.com.[/caption]
Mengelola Investasi dengan Transparan
Dalam sambutannya, Prabowo menekankan Danantara harus dikelola secara hati-hati dan transparan. Ia menegaskan keberadaan lembaga ini bukan hanya untuk kepentingan pemerintah saat ini, tetapi juga demi masa depan Indonesia dalam jangka panjang.
"Daya Anagata Nusantara berarti kekuatan energi masa depan bagi Indonesia, untuk anak dan cucu kita. Danantara harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan transparan, dan bisa diaudit kapan saja oleh siapa pun. Karena ini adalah milik anak dan cucu kita," ujar Prabowo.
Danantara sendiri diproyeksikan mengelola aset senilai USD900 miliar (sekitar Rp14.680 triliun) dengan pendanaan awal sebesar USD20 miliar (sekitar Rp326 triliun). Superholding ini akan mengelola berbagai investasi strategis di sektor energi terbarukan, industri hilir, manufaktur canggih, dan produksi pangan.
Dengan terbentuknya struktur pengurus ini, Danantara diharapkan bisa menjadi kendaraan investasi yang efektif, efisien, dan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tantangan besar tentu ada, tetapi dengan kepemimpinan yang solid dan sistem pengawasan yang kuat, publik berharap Danantara bisa benar-benar membawa manfaat bagi negara.
Risiko Penyalahgunaan Danantara
[caption id="attachment_102829" align="alignnone" width="1075"]
Kantor BP Danantara di Gedung Sentra Mandiri Jalan Cikini Raya, Menteng, Kamis, 28 November 2024. Foto: KabarBursa/Abbas Sandji[/caption]
Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Putu Rusta Adijaya, menekankan bahwa pengelolaan Danantara harus berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Menurut Putu, ekspektasi publik terhadap ekonomi bukan sekadar perbincangan di media sosial, melainkan faktor yang benar-benar berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi. Jika masyarakat kehilangan kepercayaan dan bersikap pesimis, maka mereka cenderung menahan belanja serta investasi yang pada akhirnya akan memperlambat roda ekonomi.
"Masyarakat Indonesia itu sekarang sudah pintar, bisa mengakses informasi dengan sahih dari beragam kanal dan medsos. Maka dari itu, pengelolaan Danantara nanti harus berdasarkan prinsip transparan, bertanggung jawab, prudent, dan dikelola oleh orang-orang berintegritas,” katanya dalam keterangansaja yang terlihat dari tagar #kaburajadulu dan #IndonesiaGelap. Maka dari itu, pengelolaan Danantara nanti harus berdasarkan prinsip transparan, bertanggung jawab, prudent, dan dikelola oleh orang-orang berintegritas,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin 24 Februari 2025.
Selain itu, ia juga menyoroti besarnya potensi penyalahgunaan dana jika Danantara tidak dikelola oleh figur yang berintegritas dan profesional. Jika hal ini terjadi, bukan hanya merusak kredibilitas Danantara, tetapi juga bertentangan dengan komitmen Asta Cita ke-7 yang menitikberatkan pada reformasi hukum, birokrasi, serta upaya pemberantasan korupsi.
Dengan peran strategis yang diemban, kata Putu, Danantara tidak boleh hanya menjadi proyek ambisius tanpa fondasi tata kelola yang kuat. Jika transparansi dan akuntabilitas diabaikan, bukannya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, Danantara justru bisa menambah deretan masalah baru. Putu pun menegaskan pemangku kebijakan harus menyampaikan kebijakan-kebijakan dengan jelas dan terbuka agar kepercayaan masyarakat terhadap Danantara tetap terjaga.(*)