KABARBURSA.COM - Rupiah Indonesia terus melemah terhadap dolar AS, mencatatkan rekor baru dengan hampir menyentuh angka Rp16.300 per dolar AS pada Rabu 5 Juni 2024 di perdagangan pasar spot. Depresiasi rupiah ini menandai level terlemahnya sejak April 2020, atau dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, dengan pelemahan sebesar 0,35 persen dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya.
Dalam satu minggu terakhir, rupiah telah melemah sebanyak 0,15 persen secara point-to-point, sementara dalam satu bulan terakhir, depresiasinya mencapai 1,46 persen.
Tidak hanya rupiah, namun pasar saham Indonesia juga mengalami penurunan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun lebih dari 1 persen pada penutupan perdagangan sesi pertama.
Di pasar surat utang, imbal hasil (yield) obligasi pemerintah seri acuan dengan tenor 10 tahun naik sebesar 1,7 basis poin (bps) menjadi 6,893 persen. Kenaikan yield ini menunjukkan penurunan harga obligasi.
Kejatuhan nilai rupiah, IHSG, dan pasar obligasi memberikan indikasi terjadinya arus modal keluar. Di dalam negeri, terdapat kekhawatiran akan pelebaran defisit fiskal untuk mengakomodasi program-program populis yang akan diluncurkan oleh pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang akan memimpin Indonesia pada bulan Oktober mendatang.
Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, pemerintah memperkirakan defisit anggaran tahun depan dapat mencapai 2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang lebih tinggi dari proyeksi tahun ini sebesar 2,29 persen PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa proyeksi defisit fiskal 2025 telah mempertimbangkan kebutuhan anggaran untuk program-program prioritas pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Menurut Taimur Baig, Kepala Ekonom DBS Group, program-program populis yang diusung oleh pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka membutuhkan biaya yang signifikan, yang kemungkinan besar akan menyebabkan pelebaran defisit fiskal.
Pelebaran defisit fiskal ini dapat mengakibatkan pemerintah harus lebih banyak menerbitkan surat utang, yang pada gilirannya meningkatkan tekanan terhadap kenaikan kupon (bunga) yang harus dibayarkan.
Thomas Rookmaaker, Kepala Sovereign Asia-Pacific di Fitch Ratings, menyatakan bahwa pelebaran defisit fiskal akan terjadi untuk memenuhi janji kampanye pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satunya adalah program makan siang gratis bagi pelajar.
Rookmaaker menambahkan bahwa pemerintah baru nampaknya akan melakukan belanja besar-besaran untuk menunaikan janji kampanye mereka, yang berarti pengeluaran akan meningkat secara signifikan.
Tugas Berat Prabowo-Gibran
Pemerintah menetapkan target nilai tukar rupiah agar tetap stabil dalam kisaran Rp15.000-Rp15.400 per dolar AS pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk periode tersebut. Sementara pada tahun ini, diperkirakan rupiah akan berada dalam kisaran Rp15.200–Rp15.700 per dolar AS.
Penguatan ekonomi domestik dan kebijakan bank sentral di mayoritas negara maju, terutama kebijakan the Fed yang diperkirakan akan menurunkan suku bunga acuan pada akhir semester I/2024, diharapkan akan mendukung pencapaian target tersebut.
Selaras dengan itu, tingkat inflasi pada tahun 2025 diperkirakan akan terkendali dalam sasaran 1,5 persen hingga 3,5 persen.
Rancangan awal RKP 2025 menyatakan, “Tingkat Inflasi dijaga stabil dalam rentang 1,5-3,5 persen dan nilai tukar rupiah pada rentang Rp15.000-Rp15.400 per dolar AS.”
Pada awal kuartal I/2024, nilai tukar rupiah telah mengalami pelemahan sebesar 2,09 persen (year-to-date/td), berada pada kisaran Rp14.950 per dolar AS pada 4 Maret 2024.
Pelemahan ini terjadi di tengah berlanjutnya ketidakpastian di pasar keuangan global, dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi global, fragmentasi geopolitik yang meningkatkan harga energi dan pangan, serta penguatan dolar AS sejalan dengan tingginya suku bunga negara maju.
Saat ini, nilai tukar rupiah, per 23 April 2024, berada pada level Rp16.220 per dolar AS. Tren pelemahan rupiah berlanjut dalam beberapa pekan terakhir, terutama akibat memanasnya konflik di Timur Tengah dan penguatan dolar AS.
Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah pada tahun 2025, pemerintah akan mengimplementasikan strategi operasi moneter yang pro-market dengan lima langkah.
Pertama, penguatan strategi operasi moneter untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter.
Kedua, menetapkan tingkat suku bunga BI-Rate yang optimal untuk menjangkar ekspektasi inflasi.
Ketiga, mendorong percepatan pendalaman pasar uang dan pasar valas untuk menarik aliran modal asing masuk.
Keempat, mendorong percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional maupun lintas negara.
Kelima, menerapkan kebijakan makroprudensial yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendorong pembiayaan perbankan. Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan mekanisme pasar.
Sementara itu, Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyetujui pembahasan Rancangan APBN (RAPBN) 2025 dengan memasukkan program yang diajukan oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja (raker) bersama jajaran menteri koordinator Kabinet Indonesia Maju (KIM), pada Rabu 5 Juni 2024.
"Dengan fiskal space yang sangat terbatas karena ini adalah masa transisi, kami sepakat dengan pemerintah untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada Presiden terpilih. Di mana beliau akan dapat menjalankan berbagai upaya untuk melaksanakan visi dan misinya," kata Said di Ruang Rapat Banggar DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024.
Politisi dari PDIP ini juga menyatakan bahwa RAPBN transisi sebelumnya juga telah dilakukan ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beralih ke Presiden Joko Widodo. Dia berharap agar RAPBN 2025 dapat mengakomodasi program-program serta visi misi dari presiden terpilih.
"Pada tahun 2015, dari Pak SBY ke Pak Jokowi juga mengalami masa transisi yang serupa. Di mana jumlah pagu anggaran yang diajukan untuk bidang politik, hukum, dan keamanan sebesar Rp445 miliar," jelasnya.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa dalam bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, anggaran yang diajukan mencapai Rp277 miliar. Sedangkan untuk bidang kemaritiman dan investasi, anggarannya mencapai lebih dari Rp487 miliar.
Said juga menilai bahwa Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2025 sangat realistis. Target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan adalah sebesar 5,1 hingga 5,6 persen, dengan target inflasi sebesar 1,5 hingga 3,5 persen.
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.