KABARBURSA.COM - Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 triliun untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2025.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, memastikan bahwa pencairan THR akan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.
Haryo menuturkan, pemerintah menetapkan bahwa pencairan bagi aparatur sipil negara (ASN) dapat dilakukan paling cepat tiga minggu sebelum hari raya. Jika perhitungan kalender menetapkan Idulfitri 1446 Hijriah jatuh pada Senin, 31 Maret, maka THR akan mulai dicairkan dalam waktu dekat.
"Pencairan THR bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta akan dicairkan tepat waktu, dengan ketentuan pencairan bagi ASN paling cepat tiga minggu sebelum lebaran," kata Haryo dalam rilis resmi, dikutip Selasa, 4 Maret 2025.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kebijakan percepatan pencairan THR bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan memperkuat konsumsi domestik dan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor perdagangan serta jasa.
Dibandingkan tahun sebelumnya, anggaran THR bagi PNS pada 2025 mengalami kenaikan. Pada 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa total dana yang dialokasikan untuk pembayaran THR bagi abdi negara mencapai Rp48,7 triliun.
Meskipun nilai anggarannya meningkat, pemerintah menegaskan bahwa tujuan utama pemberian THR tetap sama, yaitu mendukung daya beli masyarakat di tengah momentum Ramadan dan Lebaran. Lonjakan konsumsi rumah tangga selama periode tersebut dipandang sebagai faktor kunci dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Di sisi lain, pemerintah juga meminta agar perusahaan swasta memastikan pembayaran THR kepada pekerjanya dilakukan tepat waktu. Terkait dengan batas akhir pencairan THR bagi pegawai swasta ditetapkan maksimal satu minggu sebelum Lebaran 2025.
"Dari sisi permintaan, puncak konsumsi rumah tangga selama ramadan 2025 menjadi salah satu motor penggerak utama (perekonomian Indonesia)," ungkapnya.
Kebijakan pencairan THR ini diharapkan tidak hanya berdampak positif pada daya beli masyarakat, tetapi juga turut menjaga stabilitas makroekonomi. Pemerintah optimistis langkah ini akan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini.
"Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas makroekonomi dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025," tutup Haryo.
THR untuk Ojol
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), tengah mempersiapkan kebijakan terkait jam kerja pegawai swasta dan pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pengemudi ojek online (ojol).
Rencana pemberian THR untuk pengemudi ojol menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi para mitra pengemudi, yang juga dianggap sebagai bagian dari visi misi Presiden Prabowo Subianto dalam melindungi pekerja.
Menaker, Yassierli, menyatakan bahwa pemberian THR ini merupakan bagian dari upaya perlindungan pekerja sektor layanan berbasis aplikasi. "Perlindungan untuk pekerja di layanan berbasis aplikasi ini adalah bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo. Oleh karena itu, ke depannya kita akan berkolaborasi dengan Komdigi dan Kemenhub untuk membahas hal ini," ujar Yassierli dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin, 27 Januari 2025.
Menaker mengapresiasi usulan Kemenhub mengenai program Work from Anywhere (WFA) yang dapat diterapkan bagi pegawai swasta. Namun, pembahasan lebih lanjut akan dilakukan melalui forum LKS Tripartit Nasional untuk memastikan adanya kesepakatan bersama antara pengusaha dan pekerja.
“Kami akan membahasnya terlebih dahulu di LKS Tripartit Nasional, karena ini adalah bagian dari dinamika ketenagakerjaan. Pada intinya, kami mendukung penuh program mudik gratis yang terorganisir agar tidak menimbulkan kemacetan,” tambah Yassierli.
Sementara itu, Menhub Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa pihaknya tengah intens berkoordinasi dengan kementerian lain serta berbagai pihak terkait untuk memastikan kelancaran mudik gratis. Menurutnya, penting bagi pemerintah untuk menyelenggarakan mudik gratis secara terpadu agar tidak menimbulkan masalah di jalan.
“Mudik gratis harus terorganisir dengan baik. Jika masing-masing dilakukan tanpa koordinasi, bisa memicu kemacetan yang tidak perlu,” tegas Dudy.
Koordinasi dan komunikasi ini juga dilakukan mengingat proyeksi jumlah pemudik pada Idul Fitri 2025 yang diperkirakan meningkat signifikan. Peningkatan jumlah pemudik ini telah terjadi sejak beberapa tahun lalu dan pada tahun ini jumlah pemudik diprediksi lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Jadwal mudik yang teratur sangat penting untuk kelancaran pergerakan. Kami akan menemui semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan mudik gratis agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan aman,” pungkasnya.