KABARBURSA.COM - Menurut Nigel Farage, pemimpin partai populis Reformasi Inggris yang mendapatkan dukungan besar dalam jajak pendapat, ekspansi NATO dan Uni Eropa ke Eropa Timur merupakan pemicu dari invasi Rusia ke Ukraina.
Dalam sebuah wawancara dengan BBC pada hari Jumat, Farage tetap pada pendapatnya bahwa penambahan anggota dari negara-negara Eropa Timur ke dalam aliansi-aliansi tersebut akan semakin memprovokasi Presiden Rusia Vladimir Putin.
Respons terhadap pernyataannya datang cepat. Perdana Menteri Rishi Sunak menilai pernyataan Farage sebagai "benar-benar keliru" dan memperingatkan bahwa penyebaran semacam ini dapat membahayakan keamanan Inggris dan sekutu-sekutu yang bergantung pada mereka, serta hanya meningkatkan keberanian Putin.
Menteri Dalam Negeri Partai Konservatif, James Cleverly, mengecam Farage karena dianggap "membenarkan invasi brutal Putin ke Ukraina." Sementara itu, pemimpin Partai Buruh, Keir Starmer, menyebut komentar tersebut sebagai "memalukan." Menteri Pertahanan John Healey bahkan menyebut Farage sebagai "pembela Putin."
Partai Farage telah memanfaatkan sentimen anti-imigrasi dan berhasil mendongkrak popularitasnya dalam jajak pendapat, menggoyang kekuasaan Partai Konservatif menjelang pemilu 4 Juli. Ini telah memecah belah dukungan sayap kanan, dengan survei menunjukkan kemungkinan kekalahan Partai Konservatif Sunak dari Partai Buruh yang dipimpin oleh Starmer.
Komentar kontroversial Farage muncul di tengah berbagai polemik yang melibatkan kandidat-kandidat Reformasi, termasuk permintaan maaf dari salah satu kandidat yang menyatakan bahwa Inggris seharusnya "menerima tawaran netralitas Hitler."
Dalam klarifikasi dengan BBC, Farage menjelaskan komentarnya sebelumnya yang mengindikasikan kagumnya pada Putin dan pandangannya bahwa Barat telah memprovokasi pemimpin Rusia itu.
"Mengapa saya mengatakan itu? Bagi saya jelas bahwa ekspansi NATO dan Uni Eropa ke arah timur memberikan alasan bagi rakyat Rusia untuk beranggapan bahwa mereka dihadang dan siap berperang," ujarnya menurut transkrip wawancara.
Sejak tahun 1990-an, sejumlah negara di Eropa Timur telah menjadi anggota dalam aliansi pertahanan dan Uni Eropa, termasuk Polandia dan Hongaria.
"Di politik Inggris, saya adalah satu-satunya yang meramalkan apa yang akan terjadi, dan tentu saja semua orang menyebut saya sebagai pria terbuang karena berani mengemukakan pandangan seperti itu," tambah Farage.
Farage menegaskan bahwa meskipun ia tidak memiliki simpati pada Putin, ia mengakui kepiawaian Putin sebagai seorang operator politik yang berhasil mengendalikan pemerintahan Rusia.
"Kami telah memprovokasi konflik ini," tegas Farage. "Ini jelas salah, dan Putin menggunakan tindakan kami sebagai dalih."
Dengan sikapnya yang kontroversial ini, Farage terus menuai kritik tajam namun juga mempertahankan basis pendukung yang kuat dengan retorika anti-establishment dan kritik terhadap kebijakan luar negeri Barat.
Sejarah Konflik Rusia-Ukraina
Konflik antara Rusia dan Ukraina memiliki sejarah yang kompleks dan mencakup beberapa peristiwa penting dalam beberapa dekade terakhir.
Ukraina memperoleh kemerdekaan dari Uni Soviet pada tahun 1991 setelah pembubaran negara itu. Ini menandai awal dari negara yang merdeka secara penuh setelah berabad-abad di bawah kekuasaan berbagai kekuatan asing.
Pada tahun 2014, Rusia menduduki dan menganeksasi Semenanjung Krim dari Ukraina setelah referendum yang diproklamasikan ilegal oleh banyak negara dan badan internasional. Aksi ini disebabkan oleh kekhawatiran tentang pengaruh Barat di Ukraina dan keinginan untuk mengamankan basis militer strategis di Laut Hitam.
Setelah krisis di Krim, pemberontakan pro-Rusia pecah di wilayah timur Ukraina, terutama di Donetsk dan Luhansk. Pemerintah Ukraina menuduh Rusia mendukung kelompok separatis ini dengan persenjataan dan pasukan. Konflik ini memuncak dalam pertempuran yang berkepanjangan antara pasukan pemerintah Ukraina dan separatis yang didukung Rusia.
Upaya untuk mengakhiri konflik, perjanjian perdamaian Minsk ditandatangani pada tahun 2015 antara Ukraina, Rusia, dan kelompok separatis. Namun, implementasinya terbukti sulit dan perjanjian tersebut sering kali dilanggar.
Sebagai tanggapan atas aneksasi Krim dan dukungan terhadap pemberontakan di Donbas, banyak negara Barat memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Sanksi ini dimaksudkan untuk memaksa Rusia untuk mengakhiri dukungan terhadap separatis dan kembali Krim ke Ukraina.
Konflik ini telah mengakibatkan krisis kemanusiaan yang signifikan, dengan ratusan ribu orang mengungsi dan korban jiwa yang cukup tinggi di kedua sisi.
Meskipun ada upaya untuk mencapai perdamaian, situasi di Ukraina timur tetap tegang dengan pertempuran sporadis dan kekhawatiran akan eskalasi lebih lanjut.
Sejarah konflik Rusia-Ukraina adalah salah satu dari beberapa krisis besar yang mempengaruhi geopolitik Eropa dan hubungan internasional saat ini. Peristiwa-peristiwa ini terus berdampak secara luas baik di tingkat regional maupun global. (*)