KABARBURSA.COM - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan pemerintah akan mengevaluasi kebijakan menahan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi hingga Juni 2024.
Jokowi mengungkapkan evaluasi ini akan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara, yang digunakan untuk memberikan dana kompensasi akibat penahanan tersebut, serta harga minyak dunia.
Menurut Jokowi, keputusan mengenai nasib harga BBM nonsubsidi setelah Juni 2024 akan diambil dengan perhitungan matang.
"Semuanya akan dikalkulasi, semuanya akan dihitung, dan semua dilakukan dengan pertimbangan matang, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, bisa memengaruhi harga, bisa memengaruhi semuanya," ujar Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa 28 Mei 2024.
Sekadar catatan, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM hingga pertengahan tahun ini. Keputusan itu diambil berdasarkan hasil sidang paripurna Presiden Jokowi bersama kabinetnya pada Senin 26 Mei 2024.
"Diputuskan dalam sidang kabinet paripurna, tidak ada kenaikan [tarif] listrik, tidak ada kenaikan [harga] BBM sampai Juni [2024], baik yang subsidi maupun nonsubsidi," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat itu.
Akibat keputusan tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk PT Pertamina (Persero) dan PLN sebagai bantalan guna memastikan tidak ada kenaikan harga. BBM nonsubsidi milik Pertamina pun tidak mengalami perubahan harga imbas kebijakan tersebut.
Berdasarkan laman resmi Pertamina, harga Pertamax masih bertengger pada level Rp12.950 per liter di Pulau Jawa. Pertamax Green 95 Rp13.900 per liter, Pertamax Turbo Rp14.400 per liter, Dexlite Rp14.550 per liter, dan Pertamina Dex Rp15.100 per liter.
Presiden Joko Widodo mengatakan akan menghitung fiskal negara terkait pencabutan subsidi BBM. Saat ini pemerintah masih menahan harga energi seperti BBM hingga Juni, di tengah tekanan harga minyak mentah dunia dampak konflik di Timur Tengah.
"Mampu atau tidak mampu, kuat atau tidak kuat. Harganya, harga minyaknya sampai seberapa tinggi. Semuanya akan dikalkulasi, semua akan dihitung," kata Jokowi usai acara inagurasi pengurus Gerakan Pemuda Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024.
Evaluasi Subsidi Energi
Pemerintah berencana mengevaluasi subsidi energi. Wacana ini awalnya dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo yang membahas perkembangan situasi global di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 16 April 2024.
Airlangga menyatakan pemerintah terus memantau dampak konflik global terhadap keputusan pemberian bantuan atau subsidi kepada masyarakat. Ketua Umum Golkar ini menyebut lonjakan harga minyak disebabkan serangan Israel ke konsulat Iran di Damaskus, Suriah, serta serangan balasan Iran ke Israel.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut kementerian atau lembaga terkait sudah menetapkan jumlah volume dan anggaran subsidi dalam APBN. "Itu yang perlu dijaga oleh kementerian ESDM dan Pertamina," kata dia.
Mengenai rencana evaluasi subsidi energi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengaku belum bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk merundingkan hal ini.
Kepastian subsidi energi akan ditentukan bila tiga menteri ini sudah melakukan pembahasan. "Ini masih belum habis bulan Mei," sebut Arifin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menerima evaluasi pemerintah terhadap kebijakan subsidi energi pada Juni mendatang. Namun, Sri Mulyani mengatakan belum ada kepastian apakah harga BBM akan naik.
Sri Mulyani menyatakan hingga saat ini belum ada perubahan soal subsidi energi. Kementerian Keuangan fokus membahas pelaksanaan APBN 2025. "Tapi tentu langkah-langkah yang akan dilakukan baik oleh Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Pertamina akan kita dukung," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta usai peresmian sebuah acara, Rabu, 22 Mei 2024.
Jokowi mengalokasikan anggaran subsidi energi 2024 sebesar Rp189,1 triliun. Subsidi itu mencakup Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT), LPG Tabung 3 Kg, dan listrik. Dari jumlah tersebut, Rp25,8 triliun dialokasikan untuk subsidi JBT, Rp87,4 triliun untuk subsidi LPG Tabung 3 Kg, dan Rp64 triliun untuk subsidi sektor listrik.
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.