KABARBURSA.COM - Utang pemerintah pada 31 Maret 2024 menurun tipis menjadi Rp8.262,10 triliun dari sebelumnya Rp8.319,22 triliun pada akhir Februari 2024, mengalami penurunan sebesar Rp57,12 triliun.
Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 38,79 persen, masih berada di bawah batas aman yang telah ditetapkan sebesar 60 persen PDB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
“Jumlah utang pemerintah per akhir Maret 2024 adalah sebesar Rp 8.262,10 triliun,” demikian kutipan dari Buku APBN KiTA yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan pada Selasa, 7 Mei 2024.
Utang pemerintah terbagi atas dua jenis, yaitu surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Pada akhir Maret 2024, mayoritas utang pemerintah masih didominasi oleh SBN sebesar 88,05 persen, sementara sisanya merupakan pinjaman sebesar 11,95 persen.
Secara rinci, utang pemerintah dalam bentuk SBN mencapai Rp7.274,95 triliun. Terdiri dari SBN domestik sebesar Rp5.947,95 triliun yang berasal dari Surat Utang Negara sebesar Rp4.797,16 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara sebesar Rp1.150,79 triliun. Sementara itu, jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN valuta asing mencapai Rp1.388,92 triliun.
Jumlah utang pemerintah dalam bentuk pinjaman mencapai Rp987,15 triliun per Maret 2024, terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp35,51 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp951,64 triliun.
“Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik,” tulis laporan APBN KiTA.
Profil jatuh tempo utang pemerintah pada akhir Maret 2024 terhitung cukup aman, dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) berada di kisaran 8 tahun.