Video: Asuransi Bodong, Tol Nirsentuh, China VS Taiwan

KABARBURSA.COM- Otoritas Jasa Keuangan mencatat sebanyak 256 produk asuransi bodong, proyek jalan tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) dipastikan berlanjut setelah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah, dan China sedang mempersiapkan armada feri dan kapal sipil untuk menyerang Taiwan.

Hingga Mei 2024, OJK Catat Ada 256 Produk Asuransi “Bodong”

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat secara akumulatif terdapat 256 permintaan persetujuan atau pencatatan produk asuransi hingga Mei 2024.

Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Djonieri, mengungkapkan bahwa jumlah tersebut mencerminkan masih adanya 256 produk asuransi yang belum mendapat persetujuan atau izin dari OJK.

Dengan diberlakukannya Peraturan OJK (POJK) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi pada 25 April 2024, proses perizinan produk asuransi diharapkan menjadi lebih sederhana.

“Dengan adanya aturan POJK 8/2024, tak akan terjadi lagi penumpukan sebanyak itu. Sebab, kami akan menyederhanakan izin atau persetujuan produk itu. Jadi, ada produk yang tidak perlu dapat izin dan cukup tercatat saja,” ujar Djonieri dalam sosialisasi POJK Nomor 8 Tahun 2024 yang dikutip dari YouTube PVML OJK, Senin, 27 Mei 2024.

Djonieri menjelaskan bahwa POJK Nomor 8 Tahun 2024 merupakan bagian dari upaya transformasi yang dilakukan OJK di industri asuransi saat ini. Penyempurnaan aturan ini juga menunjukkan komitmen OJK dalam melakukan pengembangan dan penguatan di sektor perasuransian.

“Dengan demikian, industri perasuransian bisa bergerak cepat dengan keputusan yang cepat juga sehingga tak perlu menunggu izin yang terlalu lama,” ujarnya.

Menurut Djonieri, POJK Nomor 8 Tahun 2024 juga sejalan dengan amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Aturan baru ini mengatur penggunaan polis asuransi secara elektronik dan tata kelola produk asuransi, termasuk penghitungan premi dan kehati-hatian dalam mengeluarkan produk serta tanggung jawab kepada pemegang polis.

Djonieri menekankan pentingnya komite pengembangan produk di perusahaan asuransi untuk memastikan bahwa setiap produk yang diluncurkan telah melalui pengujian yang memadai.

“Ada kewajiban pengujian setiap peluncuran produk asuransi, supaya produk itu saat diluncurkan tidak mengalami persoalan,” tuturnya.

Selain itu, Djonieri menyatakan akan ada kewajiban pemantauan berkala oleh komite dan aktuaris perusahaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk asuransi tetap sesuai dengan standar dan memenuhi kebutuhan pasar.

“Kami berharap persoalan yang ada di industri dapat dikurangi. Dengan demikian, kehadiran OJK bisa dirasakan masyarakat secara luas dan industri bisa tumbuh serta ekosistem bisa lebih baik sehingga industri bisa bersaing secara global dan berkompetisi secara sehat,” ungkap Djonieri.

Pendapatan Premi Asuransi

Beberapa waktu lalu OJK melaporkan bahwa pendapatan premi di sektor asuransi telah mencapai Rp87,53 triliun pada Maret 2024.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, mengatakan bahwa sektor perasuransian mencatat pertumbuhan yang positif dengan akumulasi pendapatan premi mencapai Rp87,53 triliun, meningkat 11,49 persen dibanding tahun sebelumnya.

Sementara itu, permodalan di industri asuransi pada Maret 2024 menunjukkan kekuatan yang baik, dengan Risk Based Capital (RBC) industri asuransi jiwa, asuransi umum, dan reasuransi masing-masing mencapai 448,76 persen dan 335,97 persen.

“Posisi ini jauh di atas ambang batas 120 persen,” ujar Mahendra, kemarin.

Di sektor dana pensiun, aset dana pensiun sukarela tumbuh 6,84 persen secara tahunan dengan nilai mencapai Rp 374,02 triliun per Maret 2024.

Sementara itu, pertumbuhan outstanding penjaminan pada perusahaan penjaminan juga tercatat sebesar 20,79 persen secara tahunan dengan nilai Rp415,4 triliun pada Maret 2024.

Mahendra menegaskan bahwa OJK akan terus memantau risiko pasar untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan meningkatkan peran sektor tersebut dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal ini termasuk pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan (LJK) dan pembiayaan untuk sektor-sektor dengan eksposur tinggi terkait dampak peningkatan ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

OJK juga akan memastikan bahwa risiko nilai tukar dan suku bunga terhadap setiap LJK dapat dikelola dengan baik.

Masuk Proyek Strategis Nasional, Sistem Tol MLFF Berlanjut

Proyek jalan tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) dipastikan berlanjut setelah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah, dengan target penyelesaian pada 2029.

Pemerintah juga menetapkan MLFF sebagai salah satu sistem transaksi jalan tol di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol, yang mulai berlaku pada 20 Mei 2024.

Dalam Pasal 67 ayat (2), sistem pengumpulan tol secara elektronik dapat menggunakan teknologi nirsentuh. Ayat (4) menegaskan bahwa Menteri harus menjamin Badan Usaha memperoleh seluruh pendapatan tol sesuai jenis kendaraan dan tarif yang berlaku. Selain itu, Menteri wajib menyediakan layanan pengumpulan tol yang berkelanjutan.

Menteri juga dapat bekerja sama dengan badan usaha untuk melaksanakan pengumpulan tol menggunakan teknologi MLFF, sebagaimana tertuang dalam Pasal 67 ayat (5).

Pasal 105 ayat (2) menyebutkan bahwa pengguna jalan tol wajib mendaftarkan kendaraannya melalui aplikasi MLFF yang disetujui Menteri. Jika pengguna jalan tol tidak membayar tol akibat kesalahan pribadi, maka akan dikenakan denda administratif bertingkat.

Pelaksana program MLFF adalah PT Roatex Indonesia Tollroad System (RITS), anak usaha perusahaan Hungaria, Roatex Ltd. Zrt.  Roatex membutuhkan investasi sebesar US$ 300 juta untuk proyek MLFF, tanpa menggunakan dana negara.

Pada Desember 2024, RITS melakukan uji coba MLFF di Gerbang Tol Ngurah Rai, Jalan Tol Mandara Bali. Namun, uji coba tersebut gagal karena kendala teknis.

Manajemen RITS dan Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Unsur Masyarakat Tulus Abadi belum memberikan komentar terkait nasib MLFF setelah menjadi PSN.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Kris Ade Sudiyono menyatakan bahwa pihaknya masih mempelajari kebijakan terbaru pemerintah terkait penerapan MLFF di jalan tol Indonesia. “Kami belum bisa berkomentar,” ujarnya dikutip Senin 27 Mei 2024.

Group COO Astra Infra Billy Perkasa Kadar menyatakan bahwa Astra Infra mendukung modernisasi teknologi jalan tol, termasuk MLFF. “Kami terus berkoordinasi dengan internal dan regulator untuk mengkaji lebih lanjut implementasi aturan tersebut di ruas tol Astra Infra,” katanya, Minggu 26 Mei 2024 lalu.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai bahwa penerapan MLFF membutuhkan akurasi data kepemilikan kendaraan bermotor yang tinggi untuk penindakan hukum yang efektif. Tanpa administrasi yang rapi, Korlantas akan kesulitan melakukan penindakan hukum terhadap pelanggar aturan jalan tol.

“Sistem pembayaran MLFF harus terbuka dan terintegrasi dengan semua Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP), agar pengguna jalan tol memiliki banyak opsi pembayaran dan tidak dimonopoli oleh satu pihak,” jelas Agus Sujatno, Pengurus Harian YLKI, Minggu 26 Mei 2024.

YLKI juga menganggap teknologi MLFF membutuhkan dukungan infrastruktur memadai, termasuk kamera pengawas di sepanjang ruas tol untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan konsumen. Namun, Agus menekankan bahwa belum ada lembaga atau kementerian yang berani menjamin pengelolaan data pribadi dalam teknologi MLFF akan aman dan tidak bocor ke pihak tidak bertanggung jawab.

China Ancang-ancang Serang Taiwan

China sedang mempersiapkan armada feri dan kapal sipil untuk menyerang Taiwan. Lembaga riset Amerika mengungkapkan, langkah ini adalah bagian dari upaya Beijing meningkatkan tekanan terhadap negara kepulauan tersebut.

Menurut laporan The Telegraph, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) kekurangan kapal pendarat amfibi untuk melakukan invasi besar-besaran. Namun, kesenjangan ini dapat diatasi dengan menggunakan kapal sipil, termasuk puluhan feri roll-on dan roll-off yang mampu mengangkut ratusan kendaraan lapis baja.

“Pendaratan amfibi adalah salah satu manuver militer yang paling sulit,” ujar Ray Powell, direktur SeaLight, proyek Universitas Stanford yang memantau aktivitas zona abu-abu di Laut China Selatan.

Meskipun kapal feri sipil biasanya tidak ideal untuk misi semacam itu, mereka dapat mengangkut pasukan melintasi Selat Taiwan setelah pertahanan pesisir dihancurkan, atau membuat militer Taiwan kewalahan dengan jumlah pasukan yang besar.

Taipei harus merespons kampanye “zona abu-abu” yang mencakup serangan siber, penerbangan rutin jet militer China di wilayah udara Taiwan, dan pelecehan kapal China di perairannya. Meskipun kekuatan militer Taiwan jauh lebih kecil dibandingkan China, negara ini dilindungi oleh medan pegunungan yang sulit dijangkau dan Selat Taiwan yang berbahaya sepanjang 110 mil.

Angkatan Laut China memiliki armada permukaan terbesar di dunia, dengan lusinan kapal serba guna yang bisa beraksi baik di masa damai maupun perang. Media pemerintah China telah memuji partisipasi kapal feri dalam latihan pendaratan lintas laut selama bertahun-tahun. Misalnya, CCTV memuji latihan militer menggunakan Bang Chui Dao pada 2019 dan Bohai Pearl pada 2021, yang dianggap mampu mengangkut pasukan dalam skala besar.

Berita lainnya mengulas tentang Chang Da Long, feri sipil besar yang mampu membawa cukup banyak tank dan kendaraan berat untuk dua batalyon infanteri mekanis. Meskipun berpenampilan sipil, kapal ini memiliki kemampuan militer yang mumpuni.

Tom Shugart, analis di Center for New American Security, memperkirakan pada 2022 bahwa kapal sipil China dapat secara signifikan meningkatkan kapasitas pengangkutan material militer. Dengan demikian, mereka mampu mengangkut sekitar 300.000 personel dan kendaraan militer melintasi Selat Taiwan dalam waktu sekitar 10 hari.

“Baik komunitas intelijen Taiwan dan Amerika harus mulai mengawasi pelayaran sipil utama China dengan cara yang sama seperti mereka mengawasi kapal angkatan lautnya,” tulis Shugart saat itu.

Meskipun penggunaan feri penumpang di zona konflik terdengar tidak biasa, hal ini mencerminkan sejauh mana sektor swasta China terikat dengan partai komunis yang berkuasa dan kebijakan militer pemerintah di Beijing. Hal ini juga membuat perencanaan pertahanan menjadi jauh lebih kompleks, kata para analis.

“Feri sipil adalah bagian dari konsep China yang lebih luas mengenai fusi militer-sipil, yang mana aset dan kemampuan sipil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya seluruh negara dalam keamanan nasional,” jelas Alessio Patalano, profesor perang dan strategi Asia Timur di King’s College London.

Dia menambahkan, meskipun sulit untuk memastikan apakah pergerakan kapal feri penumpang merupakan bagian dari persiapan perang, niat China yang lebih luas sudah jelas. “Tidak ada yang disembunyikan mengenai pembangunan militer China,” tambahnya.

AS Prihatin

Mengutip Reuters, Beijing meluncurkan latihan militer selama dua hari di perairan sekitar Taiwan pekan lalu sebagai “hukuman berat” atas “tindakan separatis” setelah pidato pelantikan yang berapi-api di Taipei oleh Lai Ching-te. Lai dilantik sebagai Presiden Taiwan untuk masa jabatan empat tahun. Ini adalah rangkaian latihan mengelilingi pulau ketiga dalam dua tahun terakhir.

“Kami mendesak China untuk menahan diri dan berhenti merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan sekitarnya,” ujar Kementerian Luar Negeri Taiwan.

Departemen Luar Negeri AS pada Sabtu 25 Mei 2024 menyatakan “sangat prihatin” atas latihan militer China di Selat Taiwan dan sekitarnya. AS mendesak China untuk menahan diri.

“Menggunakan transisi yang normal, rutin, dan demokratis sebagai alasan untuk melakukan provokasi militer berisiko meningkatkan eskalasi dan mengikis norma-norma yang telah menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan selama beberapa dekade,” kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan.

China mengakhiri latihan perang dua hari di sekitar Taiwan yang mensimulasikan serangan dengan pesawat pengebom. China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan telah berjanji untuk mengambil alih pulau itu, mungkin dengan kekerasan. Intelijen AS meyakini bahwa Xi Jinping telah memerintahkan PLA untuk siap mengambil alih pulau tersebut pada tahun 2027.