Video: Restrukturisasi Wika, PT Vale, Kerja Sama Pertamina

KABARBURSA.COM- Menteri BUMN Erick Thohir merombak direksi wika, izin operasi vale indonesia (inco) resmi diperpanjang hingga 28 desember 2035, dan, pertamina menggandeng exxonmobil untuk kembangkan carbon storage, menjadi fokus utama pemberitaan redaksi Kabar Bursa hari ini, Kamis 16 Mei 2024, dalam Kabar Bursa Hari ini (KBHI).

Menteri BUMN Erick Thohir Rombak Direksi Wika

Kementerian BUMN melakukan perombakan pada jajaran direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2023.

Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito, menyatakan bahwa pihaknya telah merampingkan jajaran direksi dari sebelumnya tujuh orang menjadi enam.

Selain itu, WIKA juga memisahkan jabatan direktur risiko yang sebelumnya digabungkan dengan jabatan direktur keuangan, sehingga kini berdiri sendiri. Adityo Kusumo tetap menjabat sebagai Direktur Keuangan, sementara jabatan Direktur Manajemen Risiko dan Legal dipegang oleh Sumadi.

“Ada perubahan dalam susunan pengurus dan dewan direksi. Intinya, kami memisahkan Direktur Risiko yang sebelumnya digabung dengan Direktur Keuangan agar dapat berdiri sendiri,” ungkapnya dalam konferensi pers virtual pada Rabu, 15 Mei 2024.

“Ikhtisar dari perubahan ini adalah penurunan jumlah direksi dari sebelumnya tujuh orang menjadi enam orang. Dua jabatan yang diganti, satu di antaranya diisi oleh Pak Sumadi,” sambungnya.

WIKA juga memberhentikan dengan hormat Direktur Operasi III, Rudi Hartono, dan Direktur Quality, Health, Safety, and Environment (QSHE), Ayu Widya Kiswari. Di Instagram, WIKA juga mengucapkan terima kasih kepada Satya Bhakti Parikesit yang sebelumnya menjabat sebagai komisaris.

Berikut adalah susunan terbaru Dewan Direksi WIKA:

• Direktur Utama: Agung Budi Waskito
• Direktur Operasi I: Hananto Aji
• Direktur Operasi II: Harum Akhmad Zuhdi
• Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi: Hadjar Seti Aji
• Direktur Manajemen Risiko dan Legal: Sumadi
• Direktur Keuangan: Adityo Kusumo.

Komitmen lakukan perbaikan kinerja

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2023 hari ini. Dalam pertemuan ini, Perseroan menerima persetujuan dari para pemegang saham terkait Laporan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Meskipun Perseroan mengalami kerugian akibat penurunan nilai aset dan beban bunga pinjaman, manajemen Perseroan melihat ini sebagai kesempatan untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap kinerja masa lalu melalui penguatan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang baik, sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Saat ini, Perseroan terus berupaya untuk memastikan bisnis yang berkelanjutan dengan fondasi yang kuat dan sehat, untuk pertumbuhan di masa depan. Langkah-langkah perbaikan dilakukan melalui 8 stream penyehatan keuangan yang sedang diterapkan oleh Perseroan.

WIKA telah mengamankan kontrak senilai Rp5,68 triliun hingga triwulan pertama tahun 2024. Beberapa proyek yang telah disepakati termasuk proyek pengelolaan sampah melalui Refused Derived Fuel (RDF) Plant di Rorotan, Jakarta Utara, serta proyek-proyek lainnya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

WIKA-JAKON (KSO) telah memulai pembangunan Proyek Refuse Derived Fuel (RDF) Plant di Rorotan, Jakarta Utara, dengan ground breaking pada Senin, 13 Mei 2024. RDF Plant ini akan mengubah sampah anorganik menjadi bahan bakar alternatif dengan emisi karbon yang rendah, menghasilkan energi listrik maupun panas.

Dengan kapasitas pengolahan sampah mencapai 2.500 ton/hari, RDF Rorotan dapat mengurangi sampah yang dikirimkan ke Bantargebang menjadi RDF Baller berukuran 5×5 cm sebanyak 875 ton/hari, atau sekitar 30 persen dari total sampah.

Merger dengan PTPP

Beberapa waktu lalu, Menteri BUMN Erick Thohir sempat berencana melebur PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dengan PT PP (Persero). Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito menjelaskan bahwa rencana tersebut masih dikaji mendalam oleh Kementerian BUMN, dan pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut.

“Sampai saat ini kita masih menunggu arahan yang lebih detail dari Kementerian BUMN, di mana saat ini rencana konsolidasi WIKA dan PP ini masih dikaji secara mendalam oleh Kementerian,” katanya dalam konferensi pers RUPST WIKA Tahun Buku 2023 secara virtual, Rabu, 15 Mei 2024.

Ia menduga bakal ada arahan lebih detail dari Kementerian BUMN dalam waktu dekat. Ia juga menyebut pihaknya masih dalam tahap persiapan konsolidasi.

“Mungkin dalam waktu dekat baru akan diberikan arahan lebih detail. Tapi sejauh ini kita baru tahap persiapan saja, menunggu arahan dari Kementerian BUMN,” terang dia.

Sebelumnya, Erick Thohir menyebut akan melakukan konsolidasi 7 BUMN Karya menjadi hanya 3 saja. Salah satu di antaranya yang akan digabungkan adalah PT Wijaya Karya (WIKA) (Persero) Tbk dengan PT PP. Erick menyebut kemungkinan yang akan menjadi induk dari penggabungan itu yakni PT PP.

“WIKA sama PP, kemungkinan (yang menjadi induk) PP,” kata Erick ditemui di Gedung DPR RI, Selasa, 19 Maret 2024 kemarin.

Selain itu, Erick merinci rencana penggabungannya seperti PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Nindya Karya (Persero), dengan PT Brantas Abipraya (Persero) akan digabungkan. Penggabungan berikutnya PT Hutama Karya (Persero) dengan PT Waskita Karya (Persero).

Izin Operasi Vale Indonesia (INCO) Resmi Diperpanjang

PT Vale Indonesia Tbk (INCO) resmi memperoleh Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Pemerintah Indonesia, berlaku hingga 28 Desember 2035.

IUPK ini diberikan pada 13 Mei 2024, mengalihkan izin dari Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK.

CEO dan Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk, Febriany Eddy, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. “Vale Indonesia tetap bertekad untuk maju bersama seluruh pemangku kepentingan guna memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi semua pihak,” ujar Febriany dalam keterangan resmi, Rabu 15 Mei 2024 kemarin.

Dengan perolehan IUPK ini, selain perpanjangan izin operasi, Vale Indonesia juga memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi.

Berdasarkan IUPK, Vale wajib menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian baru, termasuk fasilitas hilir lebih lanjut, dalam jangka waktu yang ditentukan.

Febriany menjelaskan bahwa pengembangan ini akan dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, studi kelayakan, serta kebijakan dan praktik perusahaan, termasuk praktik pertambangan yang baik serta lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Selain itu, Vale kini diwajibkan untuk membayarkan bagi hasil IUPK sebesar 10 persen dari laba bersih kepada Pemerintah Indonesia, sesuai ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam IUPK, termasuk tuntasnya divestasi Vale Indonesia pada Februari lalu, IUPK ini akan berlaku selama sisa jangka waktu Kontrak Karya hingga 28 Desember 2025. Kemudian, perpanjangan pertama selama 10 tahun hingga 28 Desember 2035.

Ke depannya, IUPK dapat diperpanjang lebih lanjut setiap 10 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

Kembangkan Carbon Storage, Pertamina Gandeng ExxonMobil

Pertamina menjalin kerja sama strategis dengan Korea National Oil Corporation (KNOC) dan ExxonMobil dalam pengembangan Carbon Capture and Storage (CCS) lintas batas antara Indonesia dan Korea Selatan (Korsel). Hal ini sejalan dengan komitmen untuk menurunkan emisi karbon.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Framework Agreement di The 48th Indonesia Petroleum Association (IPA) Convention & Exhibition pada Rabu,  15 Mei 2024.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, Presiden & CEO Korea National Oil Corporation (KNOC) Dong Sub Kim, dan Presiden ExxonMobil Low Carbon Solutions Asia Pacific Irtiza Sayyed menandatangani perjanjian tersebut.

Nicke mengatakan bahwa kerja sama ini menunjukkan keseriusan Pertamina dalam mendorong program CCS dan penurunan emisi karbon di Indonesia, termasuk potensi penyimpanan CO2 domestik dan internasional di wilayah kerja Pertamina.

“Kerja sama dengan KNOC dan ExxonMobil menunjukkan keseriusan Pertamina dalam mempercepat transisi energi dan program penurunan emisi karbon di Indonesia melalui kolaborasi dengan mitra internasional. Tujuan kami adalah mengembangkan penyimpanan karbon di Indonesia karena potensi penyimpanan karbon yang besar di wilayah Asia Tenggara,” kata Nicke dalam keterangan tertulis, Kamis, 16 Mei 2024.

Penandatanganan kerja sama ini disaksikan oleh Acting Deputy Chief of Mission Kedutaan Besar Amerika Serikat Jason Rebholz; Perwakilan Kedutaan Besar (Kedubes) Korsel, Director Energy Technologies Division, Ministry of Trade, Industry and Energy Hong Sukyong; dan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI (Kemenko Marves) Jodi Mahardi.

Melalui kerja sama ini, ketiga pihak akan melaksanakan kerangka kerja kerja sama untuk memperluas kolaborasi trans-boundary value chain CCS serta memetakan potensi kolaborasi, transfer teknologi, transportasi, dan lokasi penyimpanan CO2. Hal ini diharapkan dapat mendukung pengembangan proyek CCS baik di Indonesia maupun di Korea Selatan.

President ExxonMobil Low Carbon Solutions Asia Pacific, Irtiza Sayyed, mengatakan bahwa kolaborasi ini dilakukan untuk mempercepat program pengurangan emisi.

“Bersama dengan Pertamina, KNOC, dan dukungan Pemerintah Indonesia, kami terus mendorong program penurunan emisi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan kawasan sekitarnya,” ucap Irtiza.

Pertamina, sebagai perusahaan pemimpin dalam transisi energi, berkomitmen mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya ini sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Carbon Capture and Storage adalah?

Industri minyak dan gas sedang ramai mengadopsi teknologi Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS). Perusahaan-perusahaan migas berlomba memamerkan program ini dalam acara IPA Convention & Exhibition, yang sering disebut ‘Lebaran Migas’.

Direktur Eksekutif Indonesia CCS Center, Belladonna Troxylon Maulianda, menjelaskan bahwa CCS adalah teknologi dekarbonisasi untuk mengurangi emisi karbon dengan cara menangkap karbondioksida (CO2) di udara dan menyimpannya di bawah tanah.

“Untuk mencapai net zero emission, CCS menjadi salah satu teknologi untuk menghadapi perubahan iklim,” katanya di sela-sela acara IPA Convention & Exhibition di ICE BSD, Tangerang, Rabu, 15 Mei 2024.

Belladonna menekankan bahwa penyimpanan karbon di bawah tanah sangat dalam, sehingga kecil kemungkinan terjadi kebocoran.

“Kedalamannya sangat besar, sekitar sembilan kali Monas, jadi jangan khawatir akan bocor,” ujarnya.

CCS dan CCUS bukanlah hal baru di sektor migas, dan telah lama diterapkan di berbagai negara seperti Norwegia, China, dan Amerika Serikat.

Teknologi ini kini menjadi populer karena dianggap sebagai cara efektif untuk mengurangi emisi karbon menuju nol emisi karbon, terutama di tengah kondisi panas bumi yang semakin tinggi.

“Secara volume, CCS dapat menangkap CO2 lebih banyak dibandingkan solusi berbasis alam seperti penanaman pohon yang membutuhkan waktu dan lahan yang luas,” jelas Belladonna.

Indonesia diprediksi akan menjadi pemimpin dalam industri CCS dan CCUS di kawasan Asia Tenggara.

Secara regulasi, Indonesia telah siap dengan sejumlah peraturan yang mendukung program tersebut, termasuk Perpres Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon.

Ciptakan lapangan pekerjaan

Program tangkap dan simpan karbon, atau Carbon Capture Storage/Carbon Capture Utilization and Storage (CCS/CCUS), dianggap sebagai kunci untuk mengurangi emisi karbon. Selain itu, program ini juga berpotensi untuk menciptakan banyak lapangan kerja.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia CCS Center, Belladonna Troxylon Maulianda, produksi 1 juta ton CO2 yang disimpan per tahun dapat membuka lapangan kerja hingga 20.000 pekerja. Ini hanya untuk 1 juta ton CO2. Jika jumlahnya lebih, lapangan kerja yang tercipta akan semakin bertambah.

“Dalam waktu dekat, Singapura akan melakukan ekspor CO2 ke negara tetangga, termasuk Indonesia, dengan jumlah 2,5 juta metrik ton per tahun. Jumlah ini setara dengan menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 20.000 hingga 50.000 pekerja,” jelasnya.

Selain itu, ada potensi investasi yang besar dalam bidang ini. Belladonna menyatakan bahwa Indonesia telah bekerja sama dengan Singapura dalam pengembangan teknologi CCS. Indonesia sendiri memiliki potensi besar dalam penyimpanan CO2 di dalam tanahnya. Potensi kerja sama dengan negara lain juga sedang dijelajahi.

“Dengan Singapura memiliki CO2 dan Indonesia memiliki tempat penyimpanan di bawah tanah yang terbesar di Asia, ini membuka peluang kerja sama yang signifikan,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Belladonna juga mengungkap bahwa salah satu perusahaan Amerika telah menginvestasikan USD15 miliar untuk petrokimia bersih. Pabrik yang dibangun oleh perusahaan ini menggunakan program CCS untuk menghasilkan energi bersih.

“Dengan ini, mereka dapat mengklaim produk mereka sebagai produk bersih, yang kemudian dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Potensi ini tidak hanya berlaku untuk sektor petrokimia, tetapi juga untuk transportasi, smelter, dan refineries,” paparnya.