KABARBURSA.COM - Pemerintah China resmi memperketat tata kelola daur ulang baterai kendaraan listrik (EV). Daur ulang baterai EV diatur dengan terbitnya dorongan pemerintah China yang berisi “Langkah-Langkah Sementara untuk Pengelolaan Daur Ulang dan Pemanfaatan Komprehensif Baterai Daya Bekas Kendaraan Listrik”.
CarNewsChina melaporkan, aturan daur ulang baterai EV yang berlaku per 1 April tahun ini. Regulasi ini bertujuan untuk mengendalikan arus baterai bekas sekaligus memperkuat pengawasan industri kendaraan energi baru (NEV).
Salah satu poin kunci kebijakan ini adalah kewajiban baterai EV tetap terpasang pada kendaraan saat proses pembongkaran. Tujuannya guna mencegah peredaran baterai bekas ilegal yang sulit dilacak.
Rencananya, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT) akan membangun platform informasi nasional untuk melacak siklus hidup baterai kendaraan NEV secara menyeluruh, mulai dari produksi, penjualan, perbaikan, penggantian, pembongkaran, hingga daur ulang dan pemanfaatan lanjutan.
Langkah ini memperkuat kebijakan sebelumnya, di mana standar daur ulang baterai nasional resmi ditetapkan pada 16 Januari 2026 oleh regulator China.
Nantinya setiap baterai dari kendaraan elektrifikasi wajib memiliki identifikasi sesuai standar bernama GB/T 34014, serta menggunakan material minim toxic dan mudah didaur ulang.
Produsen dan importir kendaraan energi baru juga diwajibkan melaporkan data teknis baterai, termasuk prosedur pembongkaran, kode baterai, dan tanggal penjualan kendaraan dalam tenggat waktu yang ketat setelah sertifikasi produk diterbitkan.
Aturan baru juga mewajibkan kepada setiap produsen dan importir baterai maupun kendaraan listrik untuk mengikuti sejumlah syarat.
Tuntutan kepada industri tersebut mencakup mendirikan stasiun layanan daur ulang di wilayah penjualan, menerima seluruh baterai bekas yang layak didaur ulang, mengumumkan dan memperbarui informasi pusat daur ulang, menyerahkan pengelolaan baterai bekas kepada entitas daur ulang resmi, hingga melaranf pemanfaatan baterai bekas tanpa izin hukum.
Selain itu perusahaan penukaran baterai dan layanan perawatan EV juga diwajibkan menyerahkan baterai bekas ke pusat daur ulang resmi.
Lebih lanjut, China saat ini berada di garis depan industri daur ulang baterai global. Pada 2025, sejumlah perusahaan lokal dilaporkan mampu memulihkan 96,5 persen litium serta 99,6 persen nikel, kobalt, dan mangan dari baterai bekas.
Lembaga riset China memperkirakan volume baterai bekas akan mencapai 1 juta ton pada 2030. Nilai pasar daur ulang baterai China sendiri diperkirakan mencapai 558 miliar yuan atau setara Rp1,35 kuadriliun pada tahun lalu.
Sebagai informasi, salah satu pemain utama daur ulang di China saat ini adalah Brunp Recycling, perusahaan afiliasi CATL yang mengklaim menguasai 50,4 persen pangsa pasar daur ulang baterai EV di China. Perusahaan tersebut memiliki kapasitas pengolahan mencapai 120 ribu ton per tahun.
Dampak bagi Industri Otomotif dan EV Indonesia
Kebijakan ketat China ini berpotensi memberikan efek berantai ke industri otomotif dan kendaraan listrik Indonesia. Sebagai pusat produksi baterai dan EV dunia, kebijakan China berpotensi menjadi acuan standar global, termasuk bagi produsen EV yang beroperasi atau mengekspor ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Selanjutnya Indonesia yang tengah membangun ekosistem EV, dari manufaktur hingga infrastruktur akan menghadapi tuntutan standar tersebut, untuk segera menyiapkan regulasi daur ulang baterai.
Selain itu aturan tersebut juga dapat menciptakan peluang investasi daur ulang baterai untuk manufaktur di Tanah Air.(*)