KABARBURSA.COM - Tarif parkir kendaraan di Jakarta bakal naik demi meningkatkan pendapatan daerah. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan bahwa sumber pendapatan dari kenaikan tarif parkir kendaraan akan dialihkan untuk subsidi transportasi umum.
Selain itu wacana kenaikan tarif parkir kendaraan di Jakarta, juga demi mengurangi jumlah kendaraan pribadi sekaligus memberi subsidi bagi 15 golongan masyarakat yang berhak menikmati transportasi umum secara gratis.
Menanggapi rencana tersebut, Djoko Setijowarno selaku Pengamat Transportasi menyambut baik rencana kenaikan tarif parkir kendaraan di Jakarta.
Menurutnya, sumber pendapatan dari parkir bisa bermanfaat untuk pengaturan lalu lintas yang lebih baik di wilayah DKI Jakarta.
"Saya mendukung rencana ini. Selain menambah pendapatan, tarif parkir itu juga bisa untuk mengatur lalu lintas. Nah kalau diterapkan DKI itu mungkin-mungkin saja," ujarnya saat dihubungi KabarBursa.com, Kamis 12 Juni 2025.
Hanya saja, Djoko menilai bahwa Pemerintah Provinsi juga perlu mengatasi masalah lahan parkir di Jakarta yang banyak dipegang Organisasi Masyarakat (Ormas).
"Cuma yang harus dibereskan itu banyak parkiran yang dikuasai oleh Ormas. Karena, itu pendapatannya luar biasa. Dari dulu sampai Gunung sekarang juga tidak ada kontak atau perjanjian khusus dengan pihak ormas. Itu yang harus dibereskan," ucapnya.
Lebih lanjut, Djoko menyebut, Gubernur DKI Jakarta dan pihak terkait seharusnya dengan mudah mengatasi masalah tersebut. Apalagi pendapatan dari parkir di Jakarta terhitung besar, mencapai triliunan rupiah per tahun.
"Saya kira ini mudah dan bisa ditangani. Itu saja dulu dibereskan. Untuk Jakarta saja sudah lumayan itu. Tahun 2012, pendapatannya bisa mencapai Rp1 triliun minimal. Nah sekarang itu teman saya menghitung bisa Rp4 triliun," ungkapnya.
"Artinya, nilainya besar walaupun nanti itu dikurangi dengan biaya operasional dan untuk petugas parkirnya. Tapi sebenarnya dari zaman Pak Ahok sudah mulai bagus kok, di mana petugas parkiirnya digaji bulanan, KJP (Kartu Jakarta Pintar) dan sebagainya," lanjut Djoko.
Namun, pengamat dari Masyarakat Transportas Indonesia (MTI) belum mengatahui besar kenaikan tarif parkir di Jakarta yang direncanakan Gubernur.
"Saya belum tahu. Saya belum dapet infonya. Itu variatif lah (nilainya). Mungkin makin besar kota makin mahal tarifnya," sebut Djoko.
Soal efektivitas, Djoko yakin naiknya tarif parkir kendaraan pribadi lambat laun bakal mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi umum untuk bermobilitas di Jakarta.
"Ini bisa sangat mendorong. Pokoknya Jakarta itu90 persennya sudah dilayani angkutan umum. Tinggal mau pakai apa tidak. Dan transportasinya sudah cukup bagus, bahkan setara kota-kota di dunia sebenarnya," katanya.
Mengurangi Populasi Kendaraan pribadi
Djoko melanjutkan, pemerintah pusat juga perlu mendukung rencana tarif parkir kendaraan dengan membatasi skema penjualan ke konsumen.
"Setidaknya pemerintah pusat itu perlu bantu. Salah satunya penjualan sepeda motor harus secara cash di DKI. Tidak ada lagi PPN subsidi untuk DKI. Itu baru jelas bisa mengurangi pembelian kendaraan pribadi dalam mendukung penggunaan transportasi umum," imbuhnya.
"Lalu Kementerian Perhubungan juga bisa menerapkan aturan semisal tiap hari Kamis mewajibkan ASN naik kendaraan umum, itu juga bisa menjadi contoh buat masyarakat," tambah Djoko.
Kenaikan Tarif Parkir Perlu diiikuti Wilayah Lain
Djoko menambahkan, upaya menaikan tarif parkir di Jakarta bisa saja diterapkan di kota-kota pendukung seperti Bekasi, Tangerang, Bogor, hingga Depok.
Hal ini demi mengendalikan populasi kendaraan pribadi yang semakin hari makin memadati jalanan, hingga mendukung perluasan layanan transportasi umum yang memadai.
"Itu bisa bertahap. Karena kan parkir itu urusannya Pemda (Pemerintah Daerah) masing-masing. Mestinya mereka bisa meniru Jakarta," sebut Djoko.
Ia menambahkan, masyarakat akan beralih apabila transportasi umum mudah dijangkau hingga wilayah pemukiman dan tarifnya murah, apalagi gratis.
"Untuk mendukung para pekerja, setiap kawasan perumahan harus ada angkutan umum. Saat ini Mikrotrans kan sudah boleh beroperasi sampai wilayah Bodetabek. Itu tanda-tanda perkembangan transportasi," pungkas Djoko.(*)