KABARBURSA.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan program jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).
Wacana penerapan ERP di Jakarta, dicanangkan bersamaan dengan rencana kenaikan tarif parkir kendaraan guna menambah sumber pendapatan terkait subsidi transportasi umum.
Sehingga penerapan ERP di masa mendatant bisa memberikan layanan transportasi umum gratis seperti TransJakarta, LRT, hingga MRT kepada 15 golongan masyarakat.
Adapun 15 golongan masyarakat dalam rencana tersebut yakni PNS dan Pensiunan DKI, Tenaga Kontrak DKI, penerima KJP (Kartu Jakarta Pintar), pekerja bergaji UMP, Tim PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), penghuni Rusunawa, Warga Kepulauan Seribu, penerima Raskin, TNI dan Polri, Veteran, lansia, penyandang disabilitas, pengurus rumah ibadah, Guru dan Staf PAUD, hingga Jumantik (Juru Pemantau Jentik).
Selain itu, penerapan ERP di Jakarta dijanjikan Pemprov DKI bakal berlaku untuk masyakat golongan mampu dengan kendaraan pribadi. Artinua masyaraka penerima subsidi tidak akan dikenakan ERP.
Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno menyatakan bahwa dirinya mendukung pemberlakuan ERP di Jakarta karena manfaatnya dinilai positif bagi masyarakat dan pengembangan transportasi umum gratis.
"ERP itu enggap apa-apa, malah bagus untuk mendapatkan dana. Kalau bisa semua (pengguna kendaraan pribadi) dikenakan. Dan mungkin kalau untuk bus tarifnya rendah tapi itu tergantung dari aturannya seperti apa," ujarnya saat dihubungi KabarBursa.com, Minggu 15 Juni 2025.
Ia menyebut, penggunaan jalan berbayar elektronik bisa saja diaplikasikan di jalan protokol atau arteri di wilayah Jakarta dengan tarif yang variatif.
"ERP itu luwes dan pada jam-jam tertentu bisa naik atau turun. Kalau jalan tol kan harganya fix. Nah ERP itu tidak. Mungkin Itu nanti kayak di jalan protokol dan tarifnya tergantung kondisi lalu lintas dan kendaraan yang lewat," kata Djoko.
Pria ramah ini juga bilang, ERP bakal menggunakan alat canggih yang terpasang di kendaraan. Sehingga pembayarannya terjadi secara otomatis saat kendaraan melintas.
"Itu otomatis, nanti mobil-mobil bisa dipasang alat tertentu lah. Yang jelas saya mendukung soal ini," pungkas pengamat dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) tersebut.
ERP: Solusi Tegas Macet di Jakarta
Sementara itu, Muhammad Akbar selaku Pemerhati Transportasi menegaskan, ERP sebagai langkah efektif dalam mengurai kemacetan tinggi di Jakarta.
"Tata kelola transportasi yang baik bukan hanya soal menyediakan angkutan umum yang layak, tapi juga membatasi dominasi kendaraan pribadi. ERP adalah alat paling efektif untuk itu," ujarnya lewat keterangan resmi yang terima KabarBursa.com, Sabtu 14 Juni 2025.
Menurutnya, wacana menaikkan tarif parkir kendaraan pribadi dan ERP yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bakal menjadi angin segar bagi masa depan transportasi umum di Jakarta.
"Kebijakan ini bukan sekadar soal menambah biaya parkir, melainkan bagian dari langkah awal untuk menekan dominasi mobil pribadi dan mendorong masyarakat beralih ke angkutan umum. ERP juga sebagai salah satu solusi jangka panjang untuk mengurangi kemacetan di ibu kota," jelas Akbar.
Dalam pandangannya, ERP sebenarnya bukan ide baru. Jakarta telah merencanakan sistem jalan berbayar ini sejak lebih dari 20 tahun lalu.
Sayangnya, hingga kini penerapannya tak kunjung terlaksana.
"Berbagai kendala terus membayangi, mulai dari persoalan regulasi, kesiapan teknis, hingga kekhawatiran penolakan dari sebagian masyarakat. Padahal, jika kita menengok kota-kota besar seperti Singapura, London, dan Stockholm (Swedia), sistem ERP terbukti ampuh menekan kemacetan sekaligus menciptakan tata kelola lalu lintas yang lebih tertib dan efisien," sebut Akbar.
Contoh lain berada di negara tetangga seperti Singapura, yang telah menerapkan ERP meskipun telah memiliki sistem transportasi umum yang sangat baik dan terintegrasi.
"Pemerintah tetap menerapkan sistem road pricing untuk mengendalikan volume lalu lintas. Setiap pengendara yang melintasi kawasan padat pada jam-jam sibuk dikenakan biaya tambahan. Hasilnya? Lalu lintas menjadi lebih terkendali, dan masyarakat terdorong untuk benar-benar mempertimbangkan secara matang sebelum bepergian dengan mobil pribadi," papar Akbar.
ERP Lebih Ampuh dari Skema Ganjil Genap
Akbar menilai, Jakarta telah mencoba berbagai kebijakan untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Mulai dari sistem 3 in 1, yang malah melahirkan praktik joki pengisi kursi kosong, hingga ganjil genap, yang meskipun sempat efektif di awal, namun perlahan mulai ditemukan celah kelemahan.
"Ini karena banyak pengguna yang mengakali. Entah dengan beli mobil kedua, pinjam pelat nomor, atau bahkan memalsukan pelat. Masalahnya, kedua kebijakan tersebut juga punya kelemahan yang cukup mendasar. Sistemnya kaku, tidak fleksibel terhadap situasi darurat, tidak adaptif terhadap variasi waktu dan rute perjalanan, serta tidak menghasilkan pendapatan yang bisa digunakan untuk membenahi sistem transportasi secara menyeluruh," sebutnya menerangkan.
Sebaliknya, jalan berbayar elektronik justru memiliki pendekatan yang jauh lebih komprehensif.
"Namun sebelum membahas lebih jauh soal keunggulan teknisnya, kita perlu kembali ke prinsip dasar tata kelola transportasi yang baik: sebuah kota dikatakan berhasil mengelola sistem transportasinya jika sebagian besar masyarakatnya lebih memilih menggunakan angkutan umum daripada mobil pribadi," imbuh Akbar.
Ia memperhatikan, sejauh ini angkutan umum masih kalah pamor dengan kendaraan pribadi. Baik dari segi kenyamanan, fleksibilitas, hingga faktor gengsi bagi sebagian kalangan.
"Sayangnya, sebagus dan senyaman apa pun layanan angkutan umum yang disediakan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa orang tetap lebih memilih naik mobil pribadi karena lebih nyaman, fleksibel, dan prestisius. Di sinilah letak persoalan utamanya, kenyamanan mobil pribadi akan selalu menjadi daya tarik yang sulit dilawan jika tidak diimbangi dengan sistem pembatasan lalu lintas yang tegas," sorot Akbar.
Karena itu, kebijakan seperti ERP menjadi sangat penting untuk segera dilaksanakan.
Akbar menyerukan, ERP adalah sistem pembatasan lalu lintas yang paling efektif, karena tidak hanya membatasi kendaraan pribadi dengan cara yang adil dan transparan, tapi juga mendorong perubahan perilaku secara perlahan namun pasti.
"Dari bebas menggunakan mobil pribadi kapan saja menjadi berpikir dua kali sebelum melintas di jalan padat, karena ada biaya yang harus ditanggung," tutupnya.(*)