KABARBURSA.COM — Ekonom Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF, Handi Risza, menilai perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia menunjukkan pergeseran penting ke arah sektor riil dan semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional.
Handi menyampaikan bahwa secara ideal, perkembangan ekonomi seharusnya dimulai dari sektor riil, kemudian diikuti sektor keuangan. Namun, ia menilai perjalanan ekonomi syariah Indonesia justru diawali oleh sektor keuangan, sebelum kini mulai bergerak ke sektor riil dan masuk ke arus utama ekonomi nasional.
“Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dimulai dan lebih didominasi oleh sektor keuangan tetapi kini mulai bergerak menuju sektor riil dan arus utama perekonomian nasional,” ujar Handi dalam Catatan Akhir Tahun Ekonomi Syariah CSED INDEF, Kamis 25 Desember 2025.
Ia menekankan bahwa transformasi tersebut perlu dijaga agar pada 2026 ekonomi dan keuangan syariah tetap inklusif dan berkelanjutan, terutama melalui penguatan sektor industri halal yang dinilai mulai berperan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Handi juga menyoroti potensi besar industri halal pada 2026, seiring hadirnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang berada langsung di bawah Presiden.
Menurutnya, posisi tersebut memberi kewenangan strategis bagi BPJPH untuk mengembangkan produk halal nasional dan seharusnya selaras dengan program prioritas pemerintah.
Selain itu, ia menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp335 triliun sebagai peluang strategis untuk mendorong penguatan industri halal pada tahun mendatang.
Dalam konteks perencanaan jangka panjang, Handi menegaskan bahwa ekonomi dan keuangan syariah kini telah terintegrasi dalam RPJPN 2025–2045 serta RPJMN 2025–2029. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia diharapkan mampu berperan sebagai pusat ekonomi syariah global.
Ia mengungkapkan bahwa dalam laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025 yang dirilis DinarStandard, Indonesia berhasil mempertahankan peringkat ketiga dunia dengan skor Global Islamic Economy Indicator (GIEI) sebesar 99,9, meningkat 19,8 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
“Prestasi tersebut mengukuhkan momentum pertumbuhan yang kuat dan konsisten dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia,” ujar Handi.
Capaian paling menonjol dalam laporan tersebut adalah keberhasilan Indonesia mencatat investasi halal tertinggi di dunia, dengan 40 transaksi senilai USD 1,6 miliar sepanjang 2023 yang mencakup sektor makanan halal, kosmetik, farmasi, teknologi halal, dan gaya hidup Muslim.
Menurut Handi, capaian ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap ekosistem halal Indonesia dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat investasi halal global.
Di sisi lain, ia menilai masih terdapat pekerjaan rumah besar dalam peningkatan inklusi keuangan syariah. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2025, tingkat literasi keuangan syariah telah mencapai 43,42 persen, namun inklusinya masih berada di level 13,41 persen.
“Artinya, masih terdapat 30,01 persen orang yang memahami keuangan syariah namun belum memanfaatkannya secara nyata,” ujarnya.
Handi menegaskan bahwa peningkatan inklusi keuangan syariah memerlukan terobosan dan inovasi yang masif agar akses dan informasi dapat menjangkau masyarakat hingga ke daerah.
Ia juga menyoroti peran Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank BUMN dengan sovereign backing yang kuat, serta potensi pembentukan Bank Syariah Nasional (BSN) dalam mendorong multiplier effect pembiayaan perumahan bagi pertumbuhan ekonomi.
Perkembangan ekonomi syariah juga diperkuat oleh Lembaga Keuangan Sosial Syariah (LKSI) yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Handi merujuk kajian PEBS FEB UI 2025 yang menunjukkan zakat memiliki kemampuan menjangkau kelompok kemiskinan ekstrem dan berfungsi sebagai social safety net yang efektif.
Selain itu, ia menilai inovasi instrumen wakaf seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dan Cash Waqf Linked Deposit(CWLD) menunjukkan penguatan peran wakaf dalam mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Handi juga menaruh harapan pada peresmian Kementerian Haji dan Umrah yang diharapkan dapat mempercepat terbentuknya ekosistem haji dan umrah yang terintegrasi dengan sistem ekonomi dan keuangan syariah.
Dalam waktu dekat, pemerintah berencana membangun Kampung Haji dan Umrah Indonesia di Mekkah, Arab Saudi.
Terakhir, ia menyoroti peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang diluncurkan awal 2025 sebagai motor pembiayaan industri halal nasional.
Dengan target investasi Rp720 triliun pada 2026, Handi berharap sebagian pembiayaan Danantara dapat mengalir ke sektor keuangan syariah dan industri halal, termasuk proyek Kampung Haji dengan nilai investasi sekitar Rp20 triliun. (*)