KABARBURSA.COM - Guru Besar Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Prof. Dr. H.M Yasir Nasution, menegaskan bahwa inti dari ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kemampuan usaha tersebut untuk mendatangkan keberkahan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Prof. Yasir dalam acara 'Sosialisasi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang diadakan di Hotel Grand Mercure, Medan, Sumatera Utara, pada Selasa, 27 Agustus 2024.
“Keberkahan adalah ketika yang sedikit terasa cukup, yang sempit terasa luas, dan yang sulit menjadi mudah. Keberkahan sangat erat kaitannya dengan kebaikan yang dilakukan secara konsisten,” ujar Prof. Yasir.
Ia menegaskan bahwa keberkahan adalah nilai utama yang harus dicapai dalam setiap kegiatan ekonomi syariah.
Dalam pemaparannya, Prof. Yasir juga membahas sejarah panjang ekonomi syariah di Indonesia, yang berawal pada masa Presiden Soeharto, ketika Direktur Jenderal Moneter Kementerian Keuangan saat itu, Karnain Purwaka Atmaja, mengusulkan pendirian perbankan syariah.
“Inisiatif ini kemudian melahirkan Bank Muamalat pada November 1991,” kata mantan Rektor IAIN Sumut ini.
Namun, meskipun Bank Muamalat telah didirikan, sebagian besar masyarakat Muslim masih terjebak dalam paradigma perbankan konvensional yang hanya berorientasi pada keuntungan dan kerugian.
Menurut Prof. Yasir, kehadiran ekonomi Islam mengajarkan umat untuk lebih bijak dalam memilih, dengan memastikan setiap transaksi adalah halal dan bertujuan untuk mendapatkan keberkahan.
Prof. Yasir juga menyampaikan pesan penting kepada generasi penerus, yakni turut bertanggung jawab mengembangkan ekonomi syariah dengan menekankan keberkahan dalam setiap program yang dilaksanakan.
“Kebutuhan akan SDM yang unggul dapat dijawab dengan baik oleh DSN-MUI Perwakilan Sumut,” ujar Ketua Bidang Perbankan BPH DSN MUI, Kanny.
DSN MUI Sumut Sosialisasikan Ekonomi Syariah
Sementara itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Perwakilan Sumatera Utara menyelenggarakan sosialisasi untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah di wilayah tersebut.
Ketua Umum MUI Sumatera Utara, Dr. H. Maratua Simanjuntak, menekankan bahwa ekonomi yang kuat adalah salah satu pilar utama dalam memperkokoh akidah dan ibadah umat.
“Ilmu yang kuat, akidah yang kokoh, serta ibadah yang baik saja belum cukup jika kita tidak memiliki ekonomi yang kuat. Ekonomi memainkan peran penting dalam memasyarakatkan ekonomi syariah dan menyelaraskan ekonomi masyarakat dengan prinsip syariah. Ini adalah harapan kita bersama,” ujar Maratua.
Kordinator DSN MUI Perwakilan Sumut, Dr. Ardiansyah, Lc., M.A., menekankan bahwa sosialisasi ekonomi syariah adalah langkah edukatif yang sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang ekonomi.
“Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini,” tuturnya.
Manajer KPw BI Sumatera Utara, Fika Habbina, mengatakan akan pentingnya memperkuat prinsip-prinsip syariah di masyarakat sebagai dasar yang kokoh bagi pengembangan ekonomi syariah.
“Kita harus terlebih dahulu memperkuat prinsip syariah di masyarakat, baru kemudian kita bisa memperkuat ekonomi masyarakat secara keseluruhan,” jelasnya.
Habbina juga mengungkapkan bahwa BI telah melakukan berbagai upaya pembinaan di berbagai wilayah di Sumatera dan siap mendukung pengembangan produk-produk syariah, termasuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan rumah sakit syariah.
“Niat kita bersama adalah agar seluruh aktivitas muamalah mendapatkan keberkahan dari Allah,” ujar Fika.
Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung ekonomi berbasis syariah, Habbina juga menyebutkan bahwa BI telah mendirikan Halal Center di wilayah tersebut.
Penguatan Literasi Ekonomi Syariah bagi Pimpinan Ormas Islam
Di kesempatan berbeda, Ketua MUI Bidang Ekonomi Syariah dan Halal, KH Sholahuddin Al Aiyub mengatakan pihaknya terus berupaya melakukan penguatan terhadap literasi ekonomi Islam, terutama bagi pimpinan organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam yang ada di Indonesia.
Salah satu caranya adalah menggelar Pelatihan Dasar Muamalah Maliyah yang digelar oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dengan menggandeng Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Aiyub menyebut program ini sebagai upaya penguatan pemahaman terhadap ekonomi Islam atau urusan yang menyangkut muamalah maliyah.
“Tujuan utamanya adalah untuk menyiapkan para pimpinan ormas yang memiliki pengetahuan terkait ekonomi syariah, khususnya terkait fikih muamalah maliyah,” kata Kiai Aiyub, Selasa, 27 Agustus 2024.
Sejauh ini, pelatihan tersebut dibagi menjadi tiga kelas berupa kelas pelatihan fikih muamalah maliyah dasar, kelas pelatihan ahli pasar modal, dan kelas pelatihan dai-daiyah bagi yang telah tersertifikasi oleh MUI.
Secara kepesertaan pelatihan diikuti oleh sejumlah pimpinan ormas Islam, pengurus MUI para dai-daiyah, beserta pimpinan lembaga-lembaga keislaman.
“Kerja sama ini memang diharapkan ada semacam peningkatan literasi ekonomi syariah yang saat ini masih dirasa belum menggembirakan,” ujarnya.
Bagi peserta yang telah lulus secara kompetensi pada pelatihan dasar, akan dilanjutkan dengan pelatihan calon pengawas syariah. Kualifikasi tersebut, kata Kiai Aiyub, merupakan tahapan lebih lanjut yang nantinya ditugaskan untuk mengawasi pengelolaan keuangan Syariah.
Dengan demikian, dia berharap pelatihan tersebut dapat meningkatkan literasi ekonomi syariah sehingga nantinya, para pimpinan ormas Islam dapat mengatasi persoalan ekonomi umat sehari-hari.
“Nanti bisa menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan ekonomi syariah bisa lebih as dan sesuai dengan apa yang dihadapi masyarakat. Terkait dengan bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah,” ujar Kiai Aiyub. (*)