KABARBURSA.COM - Halal Fun Walk dan Silaturahmi Akbar Ekonomi Syariah digelar, Minggu, 8 September 2024 di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, menjadi puncak acara Jabar Islamic Economic Festival (JIEF) 2024.
Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Barat, Harry Maksun, mengatakan acara puncak JIEF 2024 ini menjadi ajang silaturahmi akbar penggiat ekonomi syariah.
“Ini juga sekaligus ajang silaturahmi akbar seluruh stakeholder dan pegiat ekonomi syariah, sekarang Jawa Barat ini jadi poros ekonomi syariah Nasional,” kata Harry di sela acara JIEF 2024 di Gedung Sate.
Harry menjelaskan, rangkaian JIEF 2024 dimulai sejak bulan Juni dengan menggelar acara-acara yang berkaitan dengan ekonomi syariah.
“Ini puncaknya, rangkaian ini dimulai dari bulan Juni ada beberapa acara, dan hari ini, di sini puncak acaranya. Yang jelas acara di sini dari seluruh pegiat ekonomi syariah, dari industri yang berkaitan dengan ekonomi syariah,” ujar Harry.
Dia katakan, JIEF 2024 ini merupakan pestanya para pegiat ekonomi syariah. Untuk itu, ia berharap setiap tahunnya bisa rutin dilakukan.
“Jadi Jabar Islamic Economic Festival ini pestanya pegiat ekonomi syariah tahunan, mudah-mudahan ini bisa rutin dan bertambah banyak lagi pesertanya,” ucapnya.
Sementara itu, Sekjen MES Jabar, Nur Effendi mengatakan, acara tahunan JIEF ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap terciptanya Jabar sebagai poros ekonomi syariah nasional.
“JIEF ini adalah dukungan atas Jawa Barat jadi poros Ekonomi Syariah Nasional. MES tidak bisa berjalan sendiri, sehingga kami mengajak kolaborasi dengan semua pihak,” katanya.
Terbukti, dari kolaborasi yang dilakukan untuk mendorong Jabar menjadi poros ekonomi syariah nasional, acara puncak JIEF 2024, kata Nur Effendi, dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Machmudin, dan akademisi dari Universitas Padjajaran dan Universitas Islam Bandung (UNISBA).
“Dari Pemerintah hari ini Alhamdulillah ada pak Pj Gubernur, kemudian akademisi ada dari UNPAD dari UNISBA, dari dunia bisnis juga hadir. Hadir juga beberapa tenant dari beragam industri tertentu,” ungkap Nur Effendi antusias.
Mengenai perkembangan ekonomi syariah di Jawa Barat, menurut dia, saat ini perkembangannya berjalan semakin baik, meski belum terlihat signifikan.
“Perkembanganya saat ini, memang semakin baik tapi belum signifikan. Kita berharap tumbuh minimal di angka 10 persen,” ujarnya.
Meski begitu, lanjut Nur, dengan potensi yang dimiliki Jawa Barat, hal itu bisa menjadi pendorong ekonomi syariah di provinsi ini.
“Jawa Barat ini memiliki potensi yang besar karena jumlah penduduk muslimnya terbesar, pesantrennya terbesar, bank syariahnya terbesar, kampusnya paling banyak, Jadi ini peluang bagi kita untuk mendorong ekonomi syariah di Jawa Barat,” pungkasnya.
Di kesempatan yang sama, Ketua Panitia JIEF 8th, Asep Dian Suryaman mengatakan, acara puncak JIEF ke-8 dengan menggelar Halal Fun Walk merupakan yang pertama digelar.
Meski begitu, acara puncak JIEF ke-8 ini sukses digelar dengan dihadiri 500 peserta dari berbagai kalangan, termasuk penggiat ekonomi syariah.
“Meski ini pertama kali digelar, Alhamdulillah berjalan dengan sukses. Acara ini dihadiri 500 peserta, mudah-mudahan tahun depan kita bisa lebih semarak lagi dan lebih besar lagi sehingga Jawa Barat bisa jadi poros ekonomi syariah,” ujar Asep.
JIEF ke-8 yang dimulai sejak bulan Juni lalu telah menggelar beberapa acaranya yang berkaitan dengan ekonomi syariah, di antaranya:
1. Study room ekonomi syariah di universitas Siliwangi
2. Sertifikasi Amil dan Nazir
3. Silaturahmi MES se-Jawa Barat
4. Grand Opening sekaligus dialog ekonomi syariah
5. Perlombaan digital ekonomi syariah
6. Puncak JIEF: Halal Fun Walk.
Prabowo Diminta Kembangkan Ekonomi Syariah
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan strategi pengembangan ekonomi syariah di era kepemimpinan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto.
Strategi ini dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2024-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa sejak 2020, pengembangan ekonomi syariah yang awalnya hanya berfokus pada sektor keuangan telah diperluas menjadi empat fokus utama.
“Empat fokus itu adalah industri keuangan, industri halal, dana sosial syariah, serta pengembangan bisnis dan pengusaha syariah,” kata Ma’ruf Amin dalam acara Seminar Internasional ‘Ekonomi dan Keuangan Syariah’, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa, 3 September 2024.
Oleh karena itu, lanjut Ma’ruf Amin, pemerintah akan terus mendorong dan memastikan integrasi ekonomi dan keuangan syariah sebagai program utama ke depan.
Terlebih lagi, pertumbuhan keuangan syariah menunjukkan peningkatan, yang ditandai dengan bertambahnya aset dan diversifikasi lembaga keuangan syariah.
Saat ini, aset pasar modal syariah telah mencapai 20 persen dari total aset pasar modal nasional.
“Ke depan, pemerintah harus terus memastikan keberlanjutan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan mengintegrasikannya dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 sebagai program utama transformasi ekonomi berbasis produktivitas. Saya berharap ini akan menjadi landasan kuat bagi kelanjutan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Ma’ruf Amin.
Dia juga menekankan pentingnya peran pengusaha syariah yang dianggap strategis. Menurutnya, industri halal dalam sektor keuangan syariah tidak akan berkembang tanpa kontribusi dari para pengusaha syariah.
Ia menyoroti bahwa salah satu fokus utamanya adalah mendorong pertumbuhan produksi syariah melalui inkubasi pengusaha di daerah serta penguatan pengusaha yang ada, termasuk pengalihan pengusaha konvensional ke sistem syariah.
“Fokus keempat ini sangat strategis karena industri halal, keuangan syariah, infak, wakaf, dan zakat tidak akan berjalan tanpa pengusaha syariah. Oleh karena itu, penting untuk menumbuhkan pengusaha syariah melalui inkubasi di daerah, penguatan pengusaha yang ada, serta peralihan dari pengusaha konvensional ke pengusaha syariah,” jelasnya.
Ma’ruf menyatakan bahwa program pengembangan ekonomi syariah telah berjalan baik di tingkat pusat maupun daerah di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pada 2020, pihaknya mendirikan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), yang anggotanya mencakup menteri-menteri ekonomi seperti Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. KNEKS juga dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden. (*)