KABARBURSA.COM — Di tengah ambisi Indonesia menjadi poros ekonomi halal dunia, Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan capaian besar sektor keuangan syariah nasional. Hingga Oktober 2025, total aset keuangan syariah Indonesia telah menembus Rp12.561 triliun, tumbuh signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Angka tersebut disampaikan Nasaruddin dalam sesi Multilateral Business Roundtable B57+ pada Indonesia Economic Summit (IES) 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Februari 2026. Menurutnya, pertumbuhan itu menunjukkan ekosistem ekonomi syariah Indonesia semakin kokoh dan mulai memainkan peran penting dalam perekonomian nasional.
“Total aset keuangan syariah nasional telah mencapai Rp12.561 triliun, tumbuh 23,2 persen secara tahunan per Oktober 2025,” kata Nasaruddin.
Pertumbuhan di atas 20 persen itu dinilai jauh lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan sektor keuangan konvensional. Bagi pemerintah, tren tersebut menjadi sinyal bahwa minat masyarakat terhadap produk dan layanan berbasis syariah terus menguat.
Ia menjelaskan, struktur aset keuangan syariah Indonesia kini didominasi oleh pasar modal syariah, disusul perbankan syariah dan sektor keuangan non-bank syariah. “Aset tersebut terdiri dari Rp11.122 triliun di pasar modal syariah, Rp1.028 triliun di perbankan syariah, dan Rp409 triliun di sektor keuangan non-bank syariah,” paparnya.
Nasaruddin menyebut pangsa pasar keuangan syariah Indonesia kini telah mencapai 33,3 persen dari total aset keuangan nasional. Artinya, hampir sepertiga aktivitas keuangan Indonesia sudah bersinggungan langsung dengan prinsip-prinsip syariah.
Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 sebesar 5,2 persen, rasio total aset keuangan syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) bahkan telah menyentuh level yang sangat tinggi. “Rasio total aset keuangan syariah terhadap PDB per Oktober 2025 telah mencapai 54 persen, yang menunjukkan kontribusi signifikan sektor keuangan syariah terhadap ekonomi nasional,” kata dia.
Angka tersebut, menurut Nasaruddin, membantah anggapan lama bahwa keuangan syariah hanyalah sektor pinggiran. Kini, industri syariah justru menjadi salah satu pilar penting stabilitas sistem keuangan Indonesia.
Pertumbuhan ini juga sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim untuk menggunakan produk keuangan yang sesuai prinsip agama, mulai dari perbankan, asuransi, hingga instrumen investasi.
Ekonomi Halal Jadi Penopang PDB
Tak hanya di sektor keuangan, kontribusi ekonomi halal secara keseluruhan terhadap perekonomian nasional juga terus menguat. Nasaruddin menyebut, industri halal kini menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Industri halal sebagai sektor unggulan terus mendukung ekonomi nasional dengan kontribusi sekitar Rp832 triliun atau 27,34 persen terhadap PDB pada kuartal ketiga 2025,” ujarnya.
Angka tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman halal, kosmetik, farmasi, pariwisata ramah Muslim, hingga jasa keuangan syariah. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia dinilai memiliki pasar domestik yang sangat besar untuk menopang ekosistem halal.
Tak heran, Indonesia kini menempati posisi penting di peta ekonomi halal global. Berdasarkan Global Islamic Economy Indicator 2024–2025, Indonesia berada di peringkat ketiga dunia, hanya kalah dari Malaysia dan Arab Saudi. “Indonesia telah diakui secara internasional sebagai salah satu kekuatan utama dalam ekosistem ekonomi Islam global,” kata Nasaruddin.
Capaian lain yang tak kalah penting adalah menguatnya posisi Indonesia sebagai destinasi investasi halal. Data pemerintah menunjukkan, sepanjang 2023 Indonesia berhasil menarik sekitar 40 transaksi investasi halal dengan nilai total mencapai USD1,6 miliar.
Angka itu menempatkan Indonesia sebagai negara tujuan investasi halal terbesar di dunia pada periode tersebut, mengungguli banyak negara lain yang juga bersaing memperebutkan kue ekonomi halal global.
“Angka ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor global terhadap ekosistem halal Indonesia, serta besarnya potensi pasar untuk kolaborasi lintas negara,” ujar Nasaruddin.
Bagi pemerintah, arus investasi tersebut menjadi bukti bahwa kebijakan pengembangan ekonomi halal mulai menunjukkan hasil. Ekosistem yang semakin matang dianggap mampu menarik modal asing masuk ke sektor-sektor strategis.
Masih Ada Tantangan
Meski data-data tersebut terlihat mengesankan, Nasaruddin mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan besar. Pertumbuhan aset keuangan syariah yang pesat belum sepenuhnya diikuti oleh akses pembiayaan yang merata, terutama bagi UMKM.
“Akses pembiayaan bagi UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi halal masih terbatas di banyak negara, termasuk Indonesia,” ungkapnya.
Selain itu, integrasi pasar halal lintas negara juga masih terhambat oleh perbedaan standar sertifikasi, keterbatasan infrastruktur logistik, dan belum optimalnya konektivitas digital.
Namun ia optimistis, dengan kombinasi kebijakan yang tepat—mulai dari digitalisasi sertifikasi halal, penguatan keuangan syariah, hingga harmonisasi standar halal—Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi halal secara lebih inklusif.
“Posisi strategis Indonesia bukan hanya soal peringkat atau nilai investasi, tetapi tentang komitmen untuk menciptakan pasar yang lebih terintegrasi, adil, dan berkelanjutan di dunia Islam,” tegas Nasaruddin.
Ke depan, pemerintah ingin memastikan bahwa pertumbuhan sektor syariah tidak hanya berhenti pada angka statistik. Target besarnya adalah menjadikan Indonesia pusat gravitasi baru ekonomi halal dunia.
Momentum tersebut semakin kuat karena Indonesia akan memegang peran kepemimpinan Development Aid pada periode 2026–2027, dengan ekonomi halal sebagai salah satu tema utama. “Peran kepemimpinan ini akan membuka peluang lebih luas bagi diplomasi ekonomi halal dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai nilai halal global,” kata Nasaruddin.
Dengan aset triliunan rupiah, kontribusi besar terhadap PDB, serta arus investasi yang terus meningkat, fondasi ekonomi syariah Indonesia kini terlihat semakin kokoh. Tantangannya tinggal bagaimana menerjemahkan potensi raksasa itu menjadi kesejahteraan nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.(*)