KABARBURSA.COM – Business 57 Plus (B57+) dinilai membuka peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk masuk ke rantai nilai ekonomi global berbasis syariah. Akses ini menjadi bagian dari upaya memperluas keterlibatan pelaku usaha dalam ekosistem ekonomi negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Kepala Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF, Prof. Nur Hidayah, Ph.D., menyatakan B57+ dirancang tidak hanya untuk pelaku usaha besar, tetapi juga memberi ruang bagi UMKM dalam aktivitas perdagangan dan investasi lintas negara.
“Keberhasilan B57+ juga dapat dilihat dari meningkatnya keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rantai nilai,” ujar Prof. Nur dalam diskusi bersama Kabar Bursa dikutip, Rabu, 22 April 2026.
Menurut dia, keterlibatan UMKM menjadi indikator penting karena menunjukkan bahwa manfaat kerja sama ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada korporasi besar. Dengan masuknya UMKM ke dalam rantai nilai, distribusi manfaat ekonomi menjadi lebih merata.
B57+ sendiri mengusung pendekatan berbasis sektor swasta yang menempatkan pelaku usaha sebagai penggerak utama. Skema ini dinilai membuka peluang lebih luas bagi UMKM untuk terlibat langsung dalam proyek ekonomi lintas negara.
Dalam praktiknya, UMKM dapat berperan di berbagai titik rantai nilai, mulai dari penyedia bahan baku, pengolahan produk halal, hingga distribusi. Integrasi ini memungkinkan pelaku usaha kecil untuk terhubung dengan pasar yang lebih luas di antara negara-negara anggota OKI.
Prof. Nur menjelaskan, peningkatan keterlibatan UMKM juga berkaitan dengan penguatan rantai pasok halal antarnegara. Semakin banyak UMKM yang terlibat, semakin dalam integrasi ekonomi yang terbentuk dalam ekosistem B57+.
“Ini menjadi bagian dari upaya membangun rantai nilai halal yang terintegrasi antarnegara,” katanya.
Selain itu, akses UMKM ke pasar global melalui B57+ diharapkan dapat mendorong peningkatan nilai tambah produk. Pelaku usaha kecil yang sebelumnya hanya beroperasi di pasar domestik dapat mulai masuk ke pasar ekspor dengan dukungan ekosistem yang lebih terstruktur.
Di sisi lain, keterlibatan UMKM juga memerlukan dukungan kebijakan dan infrastruktur yang memadai. Hal ini mencakup akses pembiayaan syariah, sertifikasi halal, serta konektivitas logistik yang mendukung perdagangan lintas negara.
Prof. Nur menambahkan, penguatan peran UMKM dalam B57+ akan berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi riil di antara negara-negara OKI. Hal ini sekaligus menjadi indikator bahwa platform tersebut mampu mendorong pertumbuhan yang inklusif.
B57+ Dibentuk Lewat Forum Global
Pembentukan B57+ tidak berdiri sendiri, melainkan berangkat dari forum tingkat tinggi Indonesia–B57+ Multilateral Business Roundtable yang digelar di Jakarta pada 3–4 Februari 2026 dalam rangkaian Indonesia Economic Summit (IES) 2026.
Forum ini diinisiasi oleh Islamic Chamber of Commerce and Development (ICCD) bersama Indonesian Business Council (IBC) dan mempertemukan pembuat kebijakan, pejabat pemerintah, duta besar, serta pelaku bisnis global untuk mendorong implementasi kerja sama ekonomi Islam berbasis proyek nyata.
Diskusi dalam forum tersebut difokuskan pada penyelarasan ekosistem bisnis, penguatan konektivitas pasar, serta pembukaan jalur baru perdagangan dan investasi berbasis keuangan syariah, inovasi, dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UMKM).
Selain itu, pembahasan juga menitikberatkan pada identifikasi sektor unggulan di Indonesia yang dapat mendorong ekspor sekaligus memperkuat integrasi dengan pasar negara-negara Islam.
ICCD menempatkan B57+ sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan sektor swasta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Presiden ICCD, Abdullah Saleh Kamel, menegaskan bahwa peran utama B57+ adalah memperkuat kebijakan dan regulasi agar mampu memberdayakan sektor swasta di negara-negara Islam guna menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar.
Dalam konteks Indonesia, Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan bahwa ekonomi halal menjadi pendorong penting pertumbuhan nasional sekaligus sarana untuk menghubungkan pasar, memfasilitasi investasi, dan membuka peluang baru bagi kesejahteraan bersama antarnegara Islam dan mitra global.
Sekretaris Jenderal ICCD, Yousef Hassan Khalawi, menyatakan bahwa misi utama B57+ adalah memperkuat konektivitas dengan membangun ekosistem pasar yang terintegrasi.
“Dalam ekosistem ini, aliran investasi, keuangan, dan perdagangan diharapkan dapat berjalan lebih lancar lintas negara,” ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 22 April 2026.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Indonesian Business Council (IBC), Arsjad Rasjid, menegaskan bahwa B57+ dirancang sebagai platform bisnis yang inklusif, praktis, dan berorientasi eksekusi.
“Platform ini mempertemukan pelaku usaha global untuk memperkuat kerja sama perdagangan, investasi, dan kolaborasi ekonomi di antara negara-negara Islam,” kata Arsjad.
Pembentukan B57+ Asia-Pasifik ditandai dengan penyerahan deklarasi resmi dari ICCD kepada Indonesian Business Council dalam momentum IES 2026. Langkah ini menempatkan Indonesia sebagai simpul utama dalam memperkuat konektivitas ekonomi antara negara-negara OKI dan mitra strategisnya di kawasan Asia-Pasifik.
Sebagai bagian dari inisiatif unggulan ICCD, B57+ diarahkan untuk menjadikan kawasan Asia-Pasifik sebagai pusat integrasi ekonomi Islam yang dinamis, dengan fokus pada peningkatan perdagangan, investasi, dan kolaborasi lintas batas.
Forum ini juga menghasilkan komitmen untuk mempercepat pembentukan kemitraan sektoral serta reformasi regulasi guna mendukung kelancaran arus perdagangan antarnegara anggota.
Melalui forum ini, ICCD menegaskan misi jangka panjang untuk membangun ekosistem ekonomi yang terintegrasi, tangguh, dan inklusif di antara 57 negara anggota OKI, sekaligus memperkuat posisi B57+ sebagai platform utama dalam menghubungkan pasar, investasi, dan rantai nilai ekonomi Islam global.(*)