KABARBURSA.COM - Pemerintah Inggris bersama perusahaan energi Italia, Eni, tengah bersiap mengumumkan persetujuan atas pembangunan pipa sepanjang 38 mil yang akan digunakan untuk mengangkut karbon dioksida dari kawasan industri di Liverpool dan Manchester ke lokasi penyimpanan bawah laut. Informasi ini disampaikan oleh Financial Times pada Rabu, 23 April 2025, mengutip dua sumber yang mengetahui proyek tersebut.
Persetujuan resmi proyek ini dijadwalkan akan diumumkan pada Kamis, 24 Ap il 2025, dalam sebuah forum dua hari bertema keamanan energi yang diselenggarakan di London. Baik pemerintah Inggris maupun pihak Eni belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi dari Reuters hingga laporan ini disampaikan.
Rencana ini merupakan bagian dari upaya Inggris untuk mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon. Pembangunan pipa tersebut akan mendukung pengumpulan emisi karbon dari fasilitas industri berat di dua kota besar di Inggris utara, yang kemudian akan disalurkan untuk penyimpanan jangka panjang di bawah dasar laut, melalui metode carbon capture and storage (CCS).
Eni sendiri telah mengumumkan pada Februari lalu bahwa mereka akan memperluas aktivitas rendah karbon sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk periode 2025 hingga 2028. Dalam strategi tersebut, Eni juga mengumumkan pembentukan entitas baru yang akan secara khusus menangani kegiatan CCS, termasuk penyediaan energi untuk pusat data.
Pemerintah Inggris sebelumnya menyatakan akan mengalokasikan dana sebesar 21,7 miliar pound sterling (sekitar 28,76 miliar dolar AS) selama 25 tahun ke depan untuk mendukung pengembangan proyek-proyek CCS di berbagai kawasan. Dana tersebut diharapkan dapat membantu menurunkan emisi dari sektor industri serta menciptakan lapangan kerja baru, khususnya di wilayah utara Inggris. Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam mencapai target iklim, yaitu net zero emissions pada tahun 2050.
Dengan latar belakang tersebut, proyek pipa karbon ini tidak hanya dianggap sebagai upaya mitigasi perubahan iklim, tetapi juga sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi dan transformasi industri di Inggris. Inisiatif seperti ini semakin menegaskan peran teknologi CCS dalam strategi dekarbonisasi nasional serta kolaborasi lintas negara dalam menghadapi tantangan iklim global.
South Dakota Kembali Tolak Proyek Pipa Karbon Summit Carbon Solutions
Di lain sisi, otoritas regulasi negara bagian South Dakota kembali menolak permohonan izin dari Summit Carbon Solutions untuk membangun jaringan pipa karbon dioksida sepanjang 700 mil (sekitar 1.126 kilometer) yang dirancang melintasi wilayah tersebut. Penolakan ini merupakan yang kedua kalinya setelah penolakan serupa terjadi pada 2023, dan menjadi hambatan terbaru bagi perusahaan yang tengah berupaya membangun jaringan pipa karbon terbesar di dunia.
Jaringan pipa ini dirancang membentang sepanjang 2.500 mil (sekitar 4.023 kilometer), mencakup wilayah Iowa, Minnesota, Nebraska, South Dakota, dan North Dakota. Tujuannya adalah untuk menangkap emisi karbon dioksida dari 57 fasilitas produksi etanol, kemudian menyimpannya secara permanen di bawah tanah sebagai bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim.
Namun, proyek ini menghadapi tentangan dari sejumlah pemilik lahan yang menolak menandatangani perjanjian pelepasan hak tanah (easement). Kekhawatiran utama mereka berkisar pada potensi kebocoran pipa dan dampaknya terhadap nilai tanah mereka.
Permasalahan ini menjadi semakin kompleks setelah South Dakota pada Maret lalu memberlakukan larangan terhadap penggunaan hak eminent domain untuk pembangunan pipa karbon dioksida. Hak ini biasanya digunakan untuk memaksa pelepasan lahan demi kepentingan umum.
Dalam pertemuan yang digelar pada Selasa siang, Komisi Utilitas Publik South Dakota menyatakan bahwa Summit Carbon Solutions belum berhasil menunjukkan rute pembangunan pipa yang layak tanpa mengandalkan mekanisme eminent domain. Kondisi ini menyebabkan permohonan izin tidak dapat dikabulkan.
Menanggapi keputusan ini, juru bicara Summit Carbon Solutions Sabrina Zenor, menyampaikan bahwa perusahaan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengajukan kembali permohonan dengan skala proyek yang telah disesuaikan. Perusahaan juga akan melanjutkan komunikasi dengan pemilik lahan dan mitra fasilitas etanol.
Di sisi lain, kelompok-kelompok yang menentang proyek tersebut menyambut baik keputusan regulator. Salah satunya adalah Dakota Rural Action, yang melalui perwakilannya Chase Jensen, menyatakan bahwa proyek tersebut bergantung pada paksaan kepada pemilik lahan yang tidak bersedia untuk terlibat. Dengan adanya hak untuk menolak, menurutnya, jalur proyek tersebut menjadi tidak layak.
Dukungan terhadap proyek penyimpanan karbon berasal dari industri etanol, karena teknologi ini dipandang dapat membantu sektor tersebut memenuhi syarat untuk insentif pajak bahan bakar rendah emisi. Meskipun telah menarik investasi besar, proyek penyimpanan karbon tetap dinilai sebagai teknologi yang masih mahal dan belum terbukti secara luas dalam skala besar.
Sejauh ini, permohonan izin Summit Carbon Solutions telah disetujui di Iowa, North Dakota, dan Minnesota. Sementara itu, negara bagian Nebraska tidak memiliki proses persetujuan formal untuk jaringan pipa karbon dioksida, sehingga tidak memerlukan izin serupa.
Penolakan terbaru dari South Dakota menunjukkan tantangan signifikan yang masih dihadapi proyek infrastruktur karbon berskala besar, terutama dalam aspek sosial dan yuridis yang menyangkut hak kepemilikan lahan dan penerimaan publik di tingkat lokal.(*)