KABARBURSA.COM – Setelah sempat mencatat kinerja menjanjikan di awal tahun, pasar karbon Indonesia melalui platform IDXCarbon tiba-tiba mengerem tajam. Sepanjang Maret 2025, volume dan nilai perdagangan karbon anjlok drastis dibandingkan bulan sebelumnya.
Berdasarkan data resmi IDXCarbon per Rabu, 23 April 2025, hanya ada 20.250 ton CO₂e yang diperdagangkan selama 19 hari bursa Maret—turun lebih dari 90 persen dari volume Februari yang mencapai 397.188 ton dalam 20 hari perdagangan. Nilai transaksinya pun melorot jauh dari Rp14,32 miliar menjadi hanya Rp660,39 juta.
Penurunan juga terlihat dari sisi frekuensi transaksi yang menyusut menjadi hanya 13 kali sepanjang bulan Maret. Padahal, pada Februari lalu tercatat ada 23 transaksi. Kondisi ini mengindikasikan adanya penurunan minat pelaku pasar terhadap perdagangan karbon, meskipun mekanisme bursa tetap berjalan normal.
Sepanjang bulan Maret, tercatat ada tujuh proyek karbon yang terdaftar dengan total unit setara karbon dioksida (CO₂e) mencapai 2.203.119 ton. Dari jumlah tersebut, hanya 723 ton CO₂e yang diretirasi atau diklaim sebagai kompensasi emisi oleh para pembeli. Artinya, aktivitas kompensasi emisi juga berjalan lambat, sejalan dengan lesunya volume perdagangan.
Bila ditarik lebih luas, sejak awal tahun 2025 hingga akhir Maret (year-to-date), total volume perdagangan karbon melalui IDXCarbon mencapai 716.110 ton CO₂e dengan nilai transaksi sebesar Rp26,61 miliar dari total 66 transaksi. Angka ini menunjukkan capaian yang cukup signifikan secara tahunan, namun pelemahan di bulan Maret perlu diwaspadai sebagai sinyal perlambatan.
Adapun jika dilihat berdasarkan segmen pasar, aktivitas paling rendah tercatat di pasar reguler. Volume perdagangan di pasar reguler hanya sebesar 60 ton CO₂e, dengan nilai transaksi Rp3,53 juta dari tujuh transaksi. Sementara sisanya berasal dari pasar lelang dan negosiasi yang menyumbang mayoritas volume dan nilai.
Penurunan tajam ini terjadi di tengah meningkatnya wacana penguatan mekanisme perdagangan karbon nasional, seperti potensi kerja sama pelabelan karbon dengan standar internasional seperti Gold Standard dan Verra. Namun hingga Maret, antusiasme pasar terhadap bursa karbon domestik belum sepenuhnya pulih.
Jenis unit karbon yang diperdagangkan di pasar reguler mencakup IDTBS sebanyak 55 ton dan IDTBS-RE sebanyak 5 ton.
Di pasar marketplace, volume perdagangan hanya sebesar 6 ton CO₂e dengan nilai transaksi Rp480.000 dari dua transaksi, seluruhnya berupa unit IDTBS. Di pasar negosiasi (negotiated market), terjadi perdagangan sebesar 20.184 ton CO₂e dengan nilai transaksi Rp656,37 juta dari empat transaksi, seluruhnya berupa unit IDTBS. Sementara itu, tidak terdapat aktivitas perdagangan pada pasar lelang (auction market) selama bulan Maret 2025.
Proyek-proyek karbon yang terdaftar pada bulan Maret mencakup inisiatif berbasis energi terbarukan dan proyek konversi pembangkit berbasis gas bumi.
Di antaranya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Gunung Wugul oleh PT PLN Indonesia Power dengan vintage tahun 2021 dan 2022, Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Karang Blok 3 oleh PT PLN Nusantara Power dengan vintage tahun 2022, PLTGU Priok Blok 4 oleh PT PLN Indonesia Power dengan vintage tahun 2021, PLTGU Grati Blok 2 oleh PT PLN Indonesia Power dengan vintage tahun 2021, PLTGU Muara Tawar Blok 2 oleh PT PLN Nusantara Power dengan vintage tahun 2023, serta PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas) Sumbagut 2 Peaker 250 Megawatt oleh PT PLN Nusantara Power dengan vintage tahun 2021 hingga 2023.
Dilansir dari srn.menlhk.go.id, ada sebanyak 1.182 pelaku perdagangan karbon.
Berdasarkan data yang tersedia di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, sektor-sektor yang terlibat dalam pencatatan dan perdagangan karbon mencakup berbagai bidang, antara lain industri energi, manufaktur, kimia, pengelolaan limbah, kehutanan dan penggunaan lahan, pertanian, transportasi, produksi logam, serta emisi fugitive dari bahan bakar.
Setiap sektor tersebut berkontribusi dalam upaya mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui berbagai proyek yang terdaftar di SRN PPI.
Misalnya, di sektor energi terbarukan dan energi fosil, terdapat beberapa perusahaan yang terlibat, seperti PT Pertamina Geothermal Energy Tbk yang menjalankan proyek geothermal di Lahendong Unit 5 & 6, dan PT PLN Indonesia Power yang mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Gunung Wugul.
Selain itu, PT PLN Nusantara Power juga terlibat dengan proyek PLTMG Sumbagut 2 Peaker 250 MW yang menggunakan gas bumi sebagai sumber energi. PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Muara Tawar melakukan konversi pembangkit gas bumi menjadi sistem combined cycle untuk meningkatkan efisiensi energi, sementara PT PJB UP Muara Karang menjalankan proyek pengoperasian pembangkit listrik berbahan bakar gas bumi di Jakarta.
Selain itu, sektor energi terbarukan juga turut berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon, seperti yang dilakukan oleh PT UPC Sidrap Bayu Energi dengan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap yang menggunakan energi angin.
Di tengah penurunan itu, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik, menjelaskan Bursa Karbon Indonesia atau IDX Carbon semakin aktif membidik pasar internasional dalam rangka memperluas jangkauan perdagangan karbon dari Indonesia ke pasar Asia.
Sejumlah negara potensial seperti Jepang, Singapura, dan Korea Selatan menjadi target utama kerja sama lintas negara (G2G) untuk pengakuan unit karbon asal Indonesia di pasar global.
Menurut Jeffrey, transaksi karbon internasional sejauh ini sudah berlangsung melalui representasi negara asing di Indonesia, namun masih memerlukan penguatan kerja sama antar pemerintah.
"Sudah ada unit karbon dari Indonesia yang dibeli oleh pihak luar, namun untuk dapat diakui di negara asal mereka, perlu ada penguatan di level G2G,” ujar Jeffrey Hendrik di Gedung BEI, Jakarta, Selasa, 22 April 2025.
Ia menambahkan, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan tengah memproses recommended agreement dengan sejumlah negara seperti Jepang dan Singapura. Ada sejumlah syarat yang administrasi yang dipangkas demi tercapainya kerja sama antar negara.
Jeffrey membeberkan bursa karbon juga mengambil langkah konkret untuk mempermudah akses investor asing melalui revisi peraturan onboarding. Salah satunya adalah penyederhanaan dokumen administrasi seperti penghapusan syarat Legal Entity Identifier (LEI) yang dinilai tidak relevan untuk transaksi karbon.
“Kami akan permudah persyaratan administrasi onboarding calon pengguna jasa dari luar negeri, tanpa mengurangi kualitas dari proses standar kualitas yang kami lakukan,” kata Jeffrey. (*)