KABARBURSA.COM - Dua atau bahkan satu dekade lalu, dunia percaya bahwa globalisasi adalah takdir. Rantai pasok lintas negara dianggap semakin efisien, teknologi menyebar tanpa hambatan, dan pasar keuangan bergerak seolah tanpa batas menuju konvergensi bersama. Francis Fukuyama menulis buku The End of History and the Last Man untuk menyatakan bahwa akhir sejarah sudah ditentukan dengan pemenangnya adalah ide demokratik liberal. Namun memasuki paruh kedua dekade 2020-an, keyakinan itu runtuh perlahan.
Dunia tidak lagi bergerak menuju integrasi yang lebih dalam, melainkan terfragmentasi oleh geopolitik, keamanan nasional, dan kompetisi teknologi. Menjelang 2026, peta ekonomi global dibentuk oleh satu realitas baru: rivalitas strategis Amerika Serikat dan China. yang tidak lagi terbatas pada tarif dagang, tetapi menjalar ke semikonduktor, kecerdasan buatan (AI), mineral kritis, hingga arsitektur keuangan global. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, perubahan ini bukan sekadar latar belakang global, melainkan faktor penentu arah pertumbuhan, stabilitas keuangan, dan ketahanan ekonomi nasional.
Dari Globalisasi ke Fragmentasi: Dunia Memilih Keamanan daripada Efisiensi Ketegangan geopolitik hari ini berangkat dari satu kesadaran baru yaitu teknologi adalah kekuatan strategis. Semikonduktor bukan lagi komoditas industri semata, melainkan fondasi AI, sistem pertahanan, pusat data, dan ekonomi digital masa depan.
Siapa yang awal mendesain dan menguasai teknologi tersebut akan menjadi penguasa masa depan, yang akan melakukan control terhadap perkembangan dunia ini. Karena itu, Amerika Serikat memperketat kontrol ekspor advanced chip, mesin litografi, hingga perangkat lunak desain semikonduktor. Di sisi lain, China merespons dengan membangun kemandirian teknologi sekaligus menggunakan mineral kritis dan rare earth elements sebagai instrumen pengaruh global.
Inilah yang disebut para ekonom sebagai technology decoupling, sebuah pemisahan ekosistem teknologi global ke dalam blok-blok geopolitik. Bersamaan dengan itu, lahir strategi friend-shoring yaitu produksi dan investasi diarahkan bukan lagi ke lokasi paling murah, tetapi ke negara yang dianggap aman secara politik. IMF menyebut fenomena ini sebagai geoeconomic fragmentation yaitu suatu pembalikan arus integrasi ekonomi yang selama puluhan tahun menopang pertumbuhan global.
Dampaknya tidak kecil. Dalam berbagai simulasi, fragmentasi yang dalam dapat memangkas output global secara permanen, menaikkan biaya produksi, dan menciptakan ketidakpastian struktural yang berkepanjangan. Geopolitik Menjadi Risiko Finansial Yang sering luput dari perhatian publik adalah bagaimana geopolitik merambat ke sektor keuangan.
Ketika dunia terfragmentasi, risiko tidak lagi simetris. Investor global menjadi lebih sensitif terhadap ketegangan politik, konflik regional, dan perubahan kebijakan sepihak. Setiap eskalasi geopolitik mendorong flight to safety, memperkuat dolar AS, dan menekan mata uang emerging markets. Bank for International Settlements (BIS) mengingatkan bahwa fragmentasi global meningkatkan volatilitas pasar obligasi, memperbesar peran lembaga keuangan non-bank, dan memperumit transmisi kebijakan moneter.
Dengan kata lain, dunia keuangan menjadi lebih rapuh bukan karena satu krisis besar, tetapi karena akumulasi ketidakpastian kecil yang saling memperkuat. Bagi emerging markets, ini menciptakan trilemma baru yaitu menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi impor, dan tetap mendorong pertumbuhan di tengah arus modal yang semakin sensitif terhadap geopolitik.
Indonesia di Tengah Pusaran Global Di tengah dunia yang terbelah, posisi Indonesia bersifat paradoksal. Di satu sisi, Indonesia berada di kawasan yang relatif stabil secara geopolitik, memiliki pasar domestik besar, dan kaya sumber daya strategis. Di sisi lain, Indonesia tetap rentan terhadap guncangan eksternal baik melalui perdagangan, harga komoditas, maupun pasar keuangan.
Strategi friend-shoring membuka peluang bagi Indonesia dan ASEAN sebagai tujuan relokasi investasi, khususnya di sektor elektronik, komponen semikonduktor, pusat data, dan industri pendukung transisi energi. Namun peluang ini tidak otomatis menjadi berkah. Tanpa kepastian regulasi, infrastruktur industri yang matang, tenaga kerja terampil, dan ekosistem teknologi yang terintegrasi, Indonesia berisiko hanya menjadi lokasi perakitan bernilai tambah rendah.
Di sektor mineral kritis, Indonesia memegang kartu penting. Namun geopolitik global mengajarkan satu pelajaran keras perihal resource nationalism tanpa tata kelola yang kredibel justru meningkatkan risk premium, bukan menarik investasi jangka panjang. Outlook Geopolitik 2026: Antara Ketegangan dan Adaptasi Memasuki 2026, mayoritas analis geopolitik memandang dunia akan berada dalam fase managed rivalry suatu kompetisi strategis yang intens, tetapi masih berusaha dikendalikan agar tidak berubah menjadi konflik terbuka. Kontrol teknologi akan tetap ketat, negosiasi akan berlangsung pragmatis, dan pasar global akan hidup dalam rezim ketidakpastian permanen.
Dalam konteks ini, proyeksi ekonomi Indonesia berada pada rentang moderat namun solid. Lembaga internasional seperti OECD, World Bank, dan Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan Indonesia sekitar 5,0–5,5% pada 2026, dengan inflasi yang relatif terkendali. Namun angka-angka ini harus dibaca sebagai rentang probabilitas, bukan kepastian karena satu eskalasi geopolitik besar dapat dengan cepat mengubah arah arus modal dan sentimen pasar.
Dari Ketahanan ke Ketangguhan Pelajaran terbesar dari fragmentasi global adalah ketahanan tidak lagi cukup. Indonesia perlu bergerak menuju ekonomi yang antifragile, yang tidak hanya bertahan dari guncangan, tetapi mampu memetik peluang dari perubahan. Itu berarti strategi industri yang realistis dalam teknologi, pendalaman pasar keuangan domestik agar tidak bergantung pada modal jangka pendek, penguatan instrumen lindung nilai bagi korporasi, serta diplomasi ekonomi yang lincah dan tidak terjebak dalam logika blok. Dunia 2026 bukan dunia yang lebih sederhana. Ia lebih kompleks, lebih politis, dan lebih berisiko.
Namun bagi Indonesia, kompleksitas ini juga membuka ruang untuk naik kelas, bukan dengan memilih kubu, tetapi dengan membangun kapasitas nasional yang kuat, adaptif, dan berorientasi jangka panjang. Prinsip bebas aktif, non-alignment dalam politik menjadi multi-alignment dalam prinsip ekonomi menjadi semakin relevan dalam pergaulan antar bangsa. Di tengah dunia yang terbelah, justru ketenangan strategi dan kejernihan arah kebijakanlah yang akan menentukan siapa yang tertinggal, dan siapa yang melangkah lebih jauh.(*)