KABARBURSA.COM - Di awal 2026, ekonomi Indonesia mirip pelari jarak menengah yang napasnya stabil. Tidak meledak-ledak, tetapi juga tidak oleng. Di tengah dunia yang penuh kabut antara lain tarif, perang teknologi, standar karbon, Indonesia masih punya satu keunggulan yang sulit ditiru yaitu pasar domestik yang besar dan kebiasaan masyarakat yang tetap berbelanja (konsumtif) ketika dunia ragu-ragu. Itu sebabnya banyak proyeksi menempatkan pertumbuhan Indonesia 2026 di kisaran sekitar 5 persen.
ADB memperkirakan 5 persen, Bank Dunia menyebut pertumbuhan cenderung bertahan di sekitar level 5 persen hingga 2026–2027, sementara Bank Indonesia memasang angka yang lebih optimistis terukur yaitu sekitar 5,33 persen, dengan inflasi 2,62 persen dan kurs rata-rata Rp16.430 per dolar AS. Angka-angka ini membuat kita merasa aman. Tapi yang membedakan 2026 dari tahun-tahun biasa adalah satu pertanyaan sederhana yaitu apakah Indonesia hanya akan tetap stabil, atau bisa naik tingkat? Pemerintah sempat mematok ambisi pertumbuhan 2026 pada kisaran 5,8 persen–6,3 persen.
Perbedaan antara baseline 5 persen dan ambisi 6 persen bukan sekadar gap statistic melainkan gap eksekusi, produktivitas, dan strategi menghadapi dunia baru. Kalau 2026 adalah sebuah perjalanan, maka ada tiga tantangan besar yang menentukan: politik, teknologi, dan globalisasi.
Yang menentukan bukan ide, melainkan eksekusi
Indonesia bukan kekurangan agenda. Indonesia sering justru kelebihan agenda. Maka kunci 2026 adalah: apakah program-program negara benarbenar mengubah produktivitas, atau hanya mengubah tema besar semata? Bank Indonesia sendiri memberi catatan penting yaitu jika belanja fiskal bisa dipercepat, pertumbuhan bisa lebih dekat ke target pemerintah.
Dalam bahasa sehari-hari, belanja negara itu seperti pasokan bahan bangunan, kalau datangnya telat, rumah tetap bisa jadi, tapi lebih lama dan lebih mahal. Ada pula faktor yang sering dianggap remeh, padahal sangat menentukan yaitu cuaca. Reuters melaporkan Indonesia memperkirakan pola hujan 2026 kembali normal dan La Nina melemah, diprediksi berakhir pada kuartal I 2026.
Bagi ekonomi, ini soal inflasi pangan, panen, logistik, dan daya beli. Dalam sejarah ekonomi kita, harga pangan adalah variabel sosial-politik sekaligus. Di titik ini, politik ekonomi 2026 bukan hanya soal defisit atau subsidi melainkan soal kapasitas negara mengeksekusi, mempercepat belanja produktif, menjaga stabilitas harga, dan memastikan kepastian usaha.
Teknologi: AI mengubah ekonomi dari dalam, diam-diam, tapi nyata
Ada masa ketika ekonomi digital hanya kita maknai sebagai belanja online dan dompet elektronik. Tahun 2026, istilah itu berubah menjadi soal AI sebagai mesin produktivitas.
Laporan e-Conomy SEA 2025 menempatkan ekonomi digital Indonesia menuju GMV sekitar US$100 miliar pada 2025, didorong video commerce, layanan keuangan digital, media digital, serta adopsi AI . Besarnya pasar ini berarti satu hal bahwa kita tidak lagi berada di fase awal namun sedang masuk fase menentukan arah. AI yang diterapkan dengan benar bisa membuat biaya operasional turun, layanan publik lebih cepat, risiko fraud lebih kecil, dan keputusan kredit lebih baik. Tetapi di balik semua itu ada kebutuhan yang sangat fisik yaitu listrik. IEEFA mencatat kapasitas data center Indonesia diperkirakan naik dari 1,44 GW (2025) menjadi 3,56 GW (2030).
Hal ini mengingatkan bahwa ekonomi digital bukan hanya aplikasi dan startup namun juga urusan energi, jaringan, dan infrastruktur. Dengan kata lain, 2026 akan menguji apakah Indonesia sanggup menjadikan AI bukan sekadar tren perkotaan, tetapi alat untuk memperbaiki produktivitas lintas sektor dari UMKM, logistik, manufaktur, hingga layanan publik.
Dunia tetap berdagang, tetapi dengan persyaratan baru
Globalisasi tidak mati. Ia hanya berubah bentuk. Kalau dulu dunia membuka pasar dengan semangat liberalisasi, 2026 membuka pasar dengan daftar new terms and conditions yaitu karbon, keamanan rantai pasok, dan standar data yang berbeda. Titik paling konkret adalah CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) Uni Eropa. Komisi Eropa menegaskan fase definitif CBAM dimulai 1 Januari 2026. Artinya, akses pasar ke Eropa makin terkait dengan kemampuan industri menghitung, melaporkan, dan menurunkan emisi.
Ini bukan semata isu lingkungan tapi ini isu daya saing. Di saat yang sama, Indonesia bergerak mengamankan peluang lewat diplomasi perdagangan. Reuters melaporkan Indonesia menandatangani FTA dengan EAEU (Eurasia Economic Union Free Trade Agreement), mencakup preferensi pada 90,5 persen tariff lines. Ada pula laporan bahwa Indonesia dan AS menargetkan penandatanganan kesepakatan tarif pada akhir Januari 2026, termasuk isu pengecualian tarif bagi sebagian ekspor serta pembicaraan mineral kritis dan digital trade/teknologi.
Perdagangan global 2026 masih menawarkan peluang, tetapi peluang itu datang bersama biaya adaptasi. Negara yang menyesuaikan standar dan menurunkan jejak karbon akan mendapat jalur cepat. Negara yang lambat bisa tertahan di gerbang masuk.
Proyeksi 2026
Dengan berbagai proyeksi yang menempatkan pertumbuhan sekitar 5 persen dan BI menargetkan 5,33 persen, Indonesia kemungkinan besar tetap tumbuh. Tetapi tantangan 2026 bukan tumbuh atau tidak.
Tantangannya yaitu tumbuh dengan model dan kualitas yang bagaimana. Bila kita ingin mendekati ambisi 6 persen, maka 2026 menuntut tiga hal yang sederhana walau tidak mudah: 1. Keberanian memilih belanja yang produktif dan menambah kapasitas ekonomi, bukan hanya menambah keramaian sesaat. 2. Keberanian menjadikan AI sebagai alat produktivitas nasional, bukan sekadar barang mewah kota besar. 3. Keberanian menghadapi globalisasi baru seperti standar karbon, transparansi rantai pasok, dan energi yang lebih bersih agar industri kita tetap punya tiket masuk ke pasar dunia.
Pada akhirnya, 2026 adalah tahun ketika Indonesia mungkin tidak berlari paling kencang, tetapi punya kesempatan berlari paling cerdas. Kita bisa tetap stabil, itulah pilihan yang nyaman. Tetapi jika ingin naik kelas, kita perlu memastikan negara tidak hanya stabil dan nyaman, melainkan bergerak cepat dan tepat dengan menekan gas di jalur produktivitas, dan mengerem di tikungan populisme yang mahal.(*)