KABARBURSA.COM - Target lifting minyak dan gas (migas) harian diklaim terlampaui. Pernyataan itu diulang. Dipertegas. Dan dirayakan. Namun di balik euforia statistik tersebut, Indonesia saat ini sedang defisit minyak.
Klaim keberhasilan lifting (volume produksi minyak bumi yang sudah diolah dan siap jual) adalah keberhasilan semu. Ia lahir bukan dari lonjakan produksi, melainkan dari target yang sejak awal dipasang rendah. Bahkan terus diturunkan. Ironisnya, kebutuhan energi nasional melesat tak terkendali.
Dalam asumsi makro APBN 2026, pemerintah mematok target lifting minyak di kisaran 605–620 ribu barel per hari. Angka ini disebut realistis. Sangat optimistis, malah. Masalahnya, konsumsi minyak nasional telah menembus angka sekitar 1,6 juta barel per hari. Artinya, walau target lifting “melampaui 100 persen” sekalipun, lebih dari satu juta barel per hari tetap harus diimpor.
Ini bukan sekadar selisih teknis. Ini jurang struktural. Yang entah disadari atau tidak, Kepala Negara sangat terbuai dengan laporan para pembantunya di Kabinet Merah Putih. Sebaliknya, menuding para kritikus sebagai pihak gila yang tak perlu digubris. Sungguh sebuah sikap yang jauh dari klasifikasi negarawan bijak.
Dengan kata lain, negara bersorak karena mampu memenuhi kurang dari separuh kebutuhannya sendiri. Dan yang lebih mengkhawatirkan, ketergantungan impor itu justru dinormalisasi. Dipoles dan dianggap wajar. Akal sehat kembali terjungkir balik.
Mengerek Narasi Semu
Sepuluh hingga dua puluh tahun lalu, target lifting minyak Indonesia masih berada jauh di atas angka hari ini. Kini, seiring menuanya lapangan migas dan mandeknya eksplorasi, target itu menyusut. Dari tahun ke tahun. Alih-alih menjawab tantangan itu dengan kebijakan agresif, negara memilih jalan paling aman. Yakni, menurunkan target. Lalu, mengklaim keberhasilan saat target tercapai.
Inilah bentuk paling telanjang dari manipulasi kebijakan berbasis persepsi. Langkah yang bak bom waktu. Ibarat bara magma di kawah gunung berapi yang kapan saja bisa erupsi.
Sungguh, target yang terus diturunkan tidak mencerminkan adaptasi strategis. Sebaliknya menahbiskan pada penyerahan diri yang dibungkus bahasa teknokratis. Pemerintah tidak sedang mengejar kebutuhan energi nasional. Tapi, lebih tepatnya menyesuaikan ambisi agar tampak berhasil.
Lebih ironis lagi, di saat konsumsi energi tumbuh seiring industrialisasi, elektrifikasi, dan pertumbuhan kelas menengah, target lifting migas justru bergerak ke arah sebaliknya. Ketimpangan ini bukan kebetulan. Ia adalah hasil dari kebijakan setengah hati yang gagal melihat energi sebagai perkara kedaulatan.
Impor Bukan Solusi
Setiap hari, Indonesia merogoh devisa dalam jumlah besar untuk mengimpor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM). Nilainya mencapai puluhan miliar dolar AS per tahun. Sangat membebani neraca perdagangan dan APBN. Namun alih-alih menjadikan impor sebagai alarm darurat, pemerintah memperlakukannya sebagai solusi rutin.
Ini kesalahan fatal. Pengulangan atas kegagalan rezim terdahulu.
Impor energi membuat negara rentan terhadap gejolak geopolitik, fluktuasi harga global, dan tekanan nilai tukar. Lebih dari itu, impor adalah pengakuan bahwa negara gagal mengelola sumber dayanya sendiri secara berdaulat.
Ketahanan energi seharusnya berarti kemampuan negara bertahan tanpa bergantung pada pasar global yang tidak bisa dikendalikan. Namun kebijakan hari ini, justru menempatkan Indonesia sebagai konsumen pasif dalam sistem energi dunia. Konsekuensi logisnya, negara mudah terguncang. Indonesia mudah tertekan.
Pemerintah kerap berlindung di balik alasan teknis. Mulai dari lapangan tua. Cadangan menipis. Risiko eksplorasi tinggi. Semua itu benar. Namun yang jarang diakui adalah kegagalan kebijakan jangka panjang yang membuat eksplorasi baru, tertinggal bertahun-tahun.
Perizinan yang berbelit. Kepastian hukum yang rapuh. Perubahan skema fiskal yang tidak konsisten. Serta, tarik-menarik kepentingan antar lembaga. Semua itu membuat sektor hulu migas kehilangan daya tarik. Investor enggan masuk. Sementara lapangan lama terus diperas hingga titik kelelahan.
Dalam situasi ini, menurunkan target lifting bukan solusi. Melainkan bentuk pembiaran. Dan langkah keliru super nyata.
Transisi Energi Sebatas Alibi
Pemerintah kerap mengaitkan turunnya lifting dengan komitmen transisi energi. Narasi ini terdengar progresif. Akan tetapi, realitasnya belum sejalan. Energi baru terbarukan belum cukup kuat menggantikan peran migas sebagai tulang punggung pasokan. Infrastruktur belum siap. Investasi masih terbatas. Porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi, benar tumbuh. Tapi masih sangat lambat.
Akibatnya, Indonesia terjebak dalam posisi paling berbahaya. Produksi migas melemah, sementara alternatifnya belum matang.
Transisi energi seharusnya mengurangi ketergantungan impor. Bukan justru berjalan paralel dengan impor yang kian membengkak. Jika tidak dikelola dengan disiplin dan keberanian, transisi hanya akan menjadi alibi kebijakan untuk menutupi kegagalan sektor hulu migas.
Ketahanan Energi Bukan Soal Laporan
Rakyat tidak hidup dari target APBN. Industri tidak bergerak dari presentasi capaian. Yang dibutuhkan adalah energi yang cukup, terjangkau, dan stabil.
Ketika pemerintah merayakan lifting yang melampaui target, sementara harga BBM rentan naik dan subsidi terus membengkak, maka yang dirayakan sesungguhnya bukan ketahanan energi. Yang dipestakan tiada lain hanya ketahanan narasi. Ketahanan omon-omon.
Negara tidak boleh terus bersembunyi di balik definisi keberhasilan yang sempit. Ketahanan energi harus diukur lewat parameter jelas dan terang. Yaitu, pada kemampuan negara memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Tanpa menggantungkan nasib pada impor.
Hari ini, jawabannya jelas. Kemampuan memenuhi kebutuhan dalam negeri belum sanggup diusahakan sendiri. Masih sangat bergantung pada impor.
Berhenti Memuja Target
Lantas, apa yang mesti dilakukan agar rezim Prabowo-Gibran tidak terus terbuai mimpi swasembada energi di atas kertas?
Target lifting harus disusun ulang berbasis kebutuhan nasional. Bukan sekadar proyeksi produksi minimum. Target harus ambisius, jujur, dan mengikat kebijakan lintas sektor.
Selain itu,eksplorasi harus dipercepat secara agresif dengan reformasi perizinan dan skema fiskal yang kompetitif. Tanpa temuan cadangan baru, semua narasi ketahanan energi, hanyalah angan-angan. Omon-omon kosong.
Optimalisasi lapangan eksisting melalui teknologi EOR dan aktivasi sumur idle, juga harus diperlakukan sebagai agenda nasional. Bukan proyek sektoral.
EOR (Enhanced Oil Recovery) adalah teknologi untuk meningkatkan perolehan minyak dari sumur yang produksinya menurun dengan menginjeksikan zat (uap, gas CO2, bahan kimia) ke reservoir. Sementara aktivasi sumur idle adalah menghidupkan kembali sumur-sumur yang tidak aktif (sudah lama tidak produksi) menggunakan metode konvensional atau teknologi EOR agar bisa kembali berproduksi. EOR dan aktivasi sumur idle, bertujuan memaksimalkan cadangan minyak yang ada tanpa harus eksplorasi baru.
Dan tak kalah pentingnya, transisi energi harus dipercepat secara realistis. Caranya, dengan investasi besar-besaran dan roadmap yang tegas. Bukan sekadar target jangka panjang tanpa eksekusi.
Selain itu,manajemen konsumsi dan efisiensi energi harus menjadi kebijakan serius. Bukan imbauan normatif. Apalagi jika kebijakannya dibuat tajam pada rakyat kecil tapi tumpul ke koalisi kabinet.
Jangan Puas dengan Kekurangan
Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Yang kurang adalah keberanian untuk jujur pada diri sendiri.
Selama target lifting terus diturunkan dan impor dimaklumi, selama keberhasilan diukur dari capaian administratif, bukan pemenuhan kebutuhan rakyat, maka ketahanan energi hanya akan menjadi jargon kosong. Ketahanan energi akan menjadi sekadar omon-omon.
Negara boleh mengklaim sukses melampaui target. Tetapi sejarah akan mencatat satu hal yang lebih penting, apakah Indonesia berdaulat atas energinya sendiri? Atau, hanya pandai merayakan kekurangan dengan tepuk tangan statistik.
Ketahanan energi bukan soal melampaui target. Ia soal menjamin negeri ini tetap menyala dengan tenaga sendiri. Hari ini, esok, dan seterusnya. (*)