KABARBURSA.COM — Dorongan menuju kemandirian energi berbasis surya mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah. Salah satu rencana pemerintah adalah program satu desa satu megawatt Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai gagasan satu desa satu megawatt PLTS berpotensi menjadi terobosan besar, asalkan tidak berhenti sebagai proyek simbolik dan benar-benar menyentuh kebutuhan riil desa. Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa melihat program ini sebagai jawaban atas persoalan lama akses energi, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Banyak desa di kawasan tersebut masih bergantung pada pembangkit diesel yang mahal dan rentan gangguan distribusi. Biaya operasional pembangkit diesel, menurut Fabby, bisa mencapai Rp6.000 hingga Rp10.000 per kilowatt hour. Lonjakan biaya itu terutama disebabkan ongkos angkut bahan bakar ke daerah terpencil yang tinggi, serta hambatan cuaca yang kerap mengganggu pasokan solar. Dalam konteks ini, PLTS dinilai lebih rasional dan berkelanjutan.
Namun Fabby mengingatkan, pembangunan PLTS desa tidak bisa dilakukan secara seragam tanpa pemetaan yang matang. Ada prasyarat yang harus dipenuhi agar listrik surya tidak sekadar menyala, tetapi juga produktif secara ekonomi.
“Aktivitas ekonomi ini harus dirancang dan dikerjakan telebih dulu sebagai bagian dari proses penciptaan permintaan (demand creation) energi listrik, mengingat kebutuhan listrik pedesaan saat ini cenderung rendah,” kata Fabby dikutip dari laman IESR, Minggu, 11 Januari 2026.
Selain aspek ekonomi, kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor krusial. Banyak desa belum memiliki tenaga terampil untuk mengoperasikan dan merawat sistem PLTS. Tanpa pendampingan, risiko mangkraknya pembangkit justru terbuka lebar.
Fabby menilai, kerja sama dengan perusahaan penyedia jasa pemasangan PLTS atau EPC dapat menjadi solusi jangka pendek. Namun dalam jangka panjang, warga lokal tetap harus dilatih agar pengelolaan energi bersih benar-benar berakar di desa.
Di tengah catatan kritis tersebut, pemerintah justru memperlihatkan keseriusan politik untuk mengeksekusi program ini. Presiden Prabowo Subianto secara khusus memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, pada November 2025 lalu, guna membahas percepatan implementasi program satu desa satu megawatt PLTS.
Bahlil menyebut gagasan ini sebagai arahan langsung Presiden yang harus segera diterjemahkan ke dalam kebijakan operasional.
“Tadi kami membahas secara detail karena ini menjadi satu gagasan besar dari Bapak Presiden yang kami harus eksekusi terkait dengan satu desa satu megawatt,” ucapnya kepada awak media usai pertemuan, Rabu, 26 November 2025, dikutip dari laman Setneg.
Menurut Bahlil, pembahasan teknis program sudah mendekati tahap akhir, terutama terkait skema pelaksanaan dan pembiayaan. Pemerintah ingin memastikan proyek berjalan realistis, bukan sekadar ambisi di atas kertas. “Kita lihat skemanya sekarang yang kita lagi bahas dengan pembiayaannya,” katanya.
Presiden Prabowo sebelumnya juga telah menyampaikan target yang jauh lebih besar. Pemerintah menyiapkan pembangunan sekitar 100 gigawatt PLTS lengkap dengan sistem penyimpanan baterai. Skemanya, setiap desa akan dipasangi 1 megawatt PLTS dan 4 megawatt baterai, dengan cakupan hingga 80 ribu desa di seluruh Indonesia.
Program tersebut akan diintegrasikan dengan Koperasi Desa Merah Putih yang diluncurkan pada Juli 2025. Integrasi ini dimaksudkan agar energi tidak hanya hadir sebagai pasokan listrik, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi desa.
Dengan susunan kebijakan seperti itu, program satu desa satu megawatt berada di persimpangan penting. Di satu sisi, ia menawarkan lompatan besar menuju energi bersih dan pemerataan listrik. Di sisi lain, tanpa pemetaan ekonomi, kesiapan SDM, dan tata kelola yang matang, proyek raksasa ini berisiko menjadi sekadar monumen kebijakan.
IESR menilai, kunci keberhasilan program ini bukan pada jumlah megawatt yang dibangun, melainkan pada sejauh mana listrik surya benar-benar menghidupkan aktivitas ekonomi desa dan dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakatnya sendiri.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.