KABARBURSA.COM — Kinerja sektor energi sepanjang 2025 yang dipamerkan pemerintah justru memantik tanda tanya dari kalangan pemantau kebijakan. Institute for Essential Services Reform atau IESR menilai capaian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral masih jauh dari kata memuaskan. Di balik angka-angka yang tampak positif, IESR melihat transisi energi berjalan lambat dan ketahanan energi nasional justru berada dalam posisi rawan.
Pernyataan itu disampaikan Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, dalam tanggapan resmi terhadap laporan kinerja ESDM 2025. Menurut IESR, sejumlah indikator utama menunjukkan masalah struktural yang belum disentuh serius oleh pemerintah.
Pada sektor minyak bumi, Kementerian ESDM melaporkan rata-rata lifting sepanjang 2025 sebesar 605,3 ribu barel per hari, sedikit di atas target APBN 2025 sebesar 605 ribu barel per hari. Angka ini terlihat seperti keberhasilan, namun IESR menilai capaian tersebut menipu jika dilihat dalam konteks yang lebih luas.
“Walaupun dilaporkan lifting minyak bumi sedikit di atas target 0,3 persen, namun target 2025 sebesar 605 ribu bph sangat rendah, jauh di bawah target lifting minyak bumi 2024 sebesar 635 ribu bph,” ujar Fabby Tumiwa, dikutip dari laman IESR, Minggu, 11 Januari 2026.
IESR mencatat, sejak 2020 target lifting minyak terus diturunkan secara konsisten, dari 707 ribu barel per hari menjadi 605 ribu barel per hari pada 2025, atau turun sekitar 14,4 persen. Penurunan target ini membuat capaian terlihat tercapai, padahal produksi riil terus menjauh dari ambisi satu juta barel per hari pada 2030.
IESR juga menyoroti metode perhitungan lifting yang dinilai tidak transparan. Kementerian ESDM memasukkan Natural Gas Liquid atau NGL dalam perhitungan lifting minyak bumi, padahal karakteristiknya berbeda.
“Jika tanpa memasukkan NGL, kemungkinan volume lifting minyak bumi tidak sesuai target,” kata Fabby, merujuk perbedaan data antara Kementerian ESDM dan SKK Migas pada semester pertama 2025.
Kondisi ini berdampak langsung pada ketergantungan impor. Dengan produksi yang stagnan, Indonesia masih mengimpor minyak mentah dan BBM rata-rata sekitar satu juta barel per hari, sebuah angka yang belum berhasil ditekan secara signifikan.
Di sektor energi terbarukan, ESDM melaporkan penambahan kapasitas sekitar 7 gigawatt dan bauran energi terbarukan mencapai 15,75 persen pada 2025, naik dari 14,65 persen pada 2024. Namun IESR menilai klaim ini terlalu optimistis. “Kinerja energi terbarukan tidak sesuai target,” tegas Fabby.
IESR mencatat bahwa penambahan kapasitas energi terbarukan sepanjang 2025 hanya sekitar 1,3 gigawatt, jauh dari klaim yang disampaikan. Selain itu, bauran energi terbarukan masih berada di bawah target Kebijakan Energi Nasional yang telah direvisi menjadi 17 hingga 19 persen.
Masalah lain muncul dari sumber pertumbuhan energi terbarukan itu sendiri. Menurut IESR, lonjakan PLTS sebagian besar ditopang oleh PLTS atap milik konsumen, bukan proyek skala besar yang direncanakan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL PLN.
IESR juga mengaitkan perlambatan transisi energi dengan risiko jangka panjang terhadap emisi dan ekonomi. Berdasarkan studi Indonesia Energy Transition Outlook 2026, skenario tanpa upaya tambahan hanya akan membawa energi terbarukan ke level 41 hingga 43 persen pada 2060, dengan emisi gas rumah kaca melonjak hingga 1.104 MtCO2e.
Sebaliknya, skenario upaya ekstra dengan porsi energi terbarukan mencapai 77 persen dapat menurunkan emisi hingga sekitar 436 MtCO2e pada 2060, tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi.
Di sisi investasi, ESDM mencatat realisasi investasi EBTKE sebesar USD2,4 miliar pada 2025, melampaui target USD1,5 miliar. Namun IESR menilai capaian ini masih belum cukup.
“Investasi energi terbarukan masih belum optimal, mengingat tren investasi energi terbarukan Indonesia tertinggal dibanding tren global,” kata Fabby.
Secara global, investasi energi bersih pada 2024 mencapai USD2,1 triliun, jauh melampaui investasi energi fosil. IESR memperkirakan Indonesia membutuhkan investasi transisi energi sebesar USD30 hingga 40 miliar per tahun untuk mencapai puncak emisi pada 2030 dan nol emisi pada 2050.
IESR juga menekankan pentingnya membangun industri energi terbarukan dan teknologi bersih di dalam negeri. Ketergantungan pada impor panel surya dan baterai dinilai melemahkan ketahanan energi dan menghilangkan peluang penciptaan lapangan kerja.
Sementara itu, produksi batu bara nasional kembali mencetak rekor. Sepanjang 2025, produksi mencapai 790 juta ton, melampaui target 739,6 juta ton. Fenomena ini kembali menegaskan dominasi energi fosil dalam bauran energi nasional.
“Hal ini menunjukkan masih adanya peran dominan sektor energi fosil bagi Indonesia,” ujar Fabby.
IESR mengingatkan industri batu bara mulai menghadapi keseimbangan baru akibat transisi energi global dan pelemahan ekonomi. Pemerintah diminta menyiapkan skenario jika harga batu bara terus menurun, termasuk dampaknya terhadap penerimaan negara dan risiko keuangan, seperti potensi stranded assets dan gagal bayar utang.
Pada sektor BBM, pemerintah mengklaim kebijakan B40 berhasil menekan impor solar hingga sekitar lima juta ton pada 2025. Namun IESR meminta pemerintah lebih cermat menghitung dampak lanjutan kebijakan ini. “Pemerintah perlu menghitung secara cermat trade-off penggunaan crude palm oil sebagai bahan baku bahan bakar nabati,” ujar Fabby.
IESR mengingatkan produksi CPO nasional cenderung stagnan, sementara CPO juga dibutuhkan untuk pangan, industri, dan ekspor. Peningkatan penggunaan CPO untuk biodiesel berisiko menekan pasokan dan penerimaan ekspor, yang pada akhirnya bisa melemahkan skema subsidi biodiesel itu sendiri.
IESR menegaskan bahwa risiko tersebut tidak boleh dijawab dengan pembukaan lahan sawit baru secara masif, karena justru akan memperburuk krisis iklim. Alternatif yang dinilai lebih berkelanjutan adalah diversifikasi bahan baku biodiesel dan percepatan elektrifikasi kendaraan.
Di sisi lain, IESR mengapresiasi program listrik desa yang telah menjangkau lebih dari 77 ribu pelanggan di 1.516 lokasi sepanjang 2025. Namun, kualitas akses listrik di daerah tertinggal masih menjadi masalah.
“Listrik tidak selalu tersedia 24 jam, 7 hari seminggu, dan energi listrik yang dapat dikonsumsi masyarakat terbatas,” kata Fabby.
IESR mendorong pemanfaatan PLTS modular yang dilengkapi baterai untuk memastikan pasokan listrik berkelanjutan di daerah terpencil. Pengelolaan proyek listrik desa juga dinilai perlu melibatkan entitas lokal seperti koperasi atau BUMDes agar tidak berakhir menjadi proyek terbengkalai.
Secara keseluruhan, IESR menilai capaian ESDM 2025 belum menjawab tantangan besar transisi energi. Tanpa perbaikan kebijakan, konsistensi implementasi, dan transparansi target, Indonesia berisiko tertinggal dalam perlombaan energi bersih sekaligus menghadapi ancaman ketahanan energi di masa depan.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.