KABARBURSA.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan kesiapannya untuk menutup operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dalam 15 tahun ke depan. Langkah ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam KTT G20 di Brasil yang menargetkan Indonesia mencapai net zero emission sebelum 2050.
Target tersebut lebih cepat 10 tahun dibandingkan komitmen pemerintahan sebelumnya yang menetapkan emisi nol pada 2060. Menurut Prabowo, Indonesia dapat mempensiunkan PLTU berbasis batu bara lebih awal karena memiliki cadangan panas bumi yang besar.
Bahlil menegaskan, kementeriannya siap menyesuaikan kebijakan untuk merealisasikan visi transisi energi yang disampaikan Prabowo. “Kami sebagai pembantunya akan melakukan penyesuaian-penyesuaian,” ujar Bahlil di Jakarta, Jumat, 22 November 2024.
Kajian dan Skema Pembiayaan
Bahlil mengatakan akan segera mengkaji rencana pensiun dini bagi sejumlah PLTU. Namun, ia menekankan transisi energi harus dilakukan tanpa membebani keuangan negara. “Jangan negara dibebankan. Karena pasti energi baru terbarukan itu harganya mahal,” ucapnya.
Untuk itu, Kementerian ESDM bersama para pemangku kepentingan akan mencari skema pembiayaan terbaik untuk mendukung transisi energi ini. “Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo di G20 adalah harus kita jalankan, orang pemerintah presiden, ya kita harus lakukan,” kata Bahlil.
Bahlil juga berencana bertemu Prabowo untuk mendapatkan arahan teknis lebih lanjut terkait penutupan PLTU. “Saya malam ini akan ikut berangkat ke Uni Emirat Arab untuk mendampingi Bapak Presiden. Nanti saya akan meminta arahan-arahan lebih teknis,” katanya.
Peta Sebaran PLTU di Indonesia
Menurut data Kementerian ESDM, hingga April 2022 terdapat 253 PLTU yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Kalimantan Timur menjadi wilayah dengan jumlah PLTU terbanyak, yakni 26 unit, disusul Banten dan Jawa Timur dengan masing-masing 22 unit.
Beberapa provinsi seperti Yogyakarta dan Maluku tidak memiliki PLTU sama sekali. Sementara itu, PLTU Jawa 7 di Kabupaten Serang, Banten, menjadi PLTU dengan kapasitas terbesar di Indonesia, yaitu 2 x 1.000 megawatt.
Langkah suntik mati PLTU ini menjadi salah satu upaya penting untuk mempercepat transisi energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan, sesuai target ambisius net zero emission sebelum 2050.
Penutupan PLTU Cirebon-1 Terancam Tertunda
[caption id="attachment_87093" align="alignnone" width="1200"]
Pemandangan dari udara menampilkan pembangkit listrik Cirebon-1 di Cirebon, provinsi Jawa Barat, Indonesia, 2 September 2024. Foto: Reuters.[/caption]
Langkah Indonesia untuk mempensiunkan dini PLTU mendapat sorotan dunia sebagai bagian dari komitmen transisi energi menuju net zero emission. Namun, pelaksanaannya tak lepas dari tantangan besar, seperti pembiayaan dan penyesuaian regulasi. Hal itu terlihat dari upaya negara-negara G7 untuk menutup PLTU-1 Cirebon yang menghadapi penundaan.
Batas waktu Juli berlalu tanpa ada kesepakatan untuk penutupan dini PLTU di Indonesia. PLTU Cirebon-1 di Jawa Barat diharapkan menjadi yang pertama ditutup dalam inisiatif ini.
Program ini merupakan bagian dari Kemitraan Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnerships/JETP) dengan Indonesia, Senegal, Afrika Selatan, dan Vietnam. Program ini bertujuan untuk mendukung transisi ke ekonomi rendah karbon melalui investasi, hibah, dan pinjaman miliaran dolar dari negara anggota G7, bank multilateral, serta pemberi pinjaman swasta.
Mengurangi emisi dari batu bara, bahan bakar fosil paling kotor, menjadi langkah penting dalam JETP. Hal ini dilakukan untuk menghindari dampak terburuk dari perubahan iklim. Namun, kesepakatan penutupan PLTU di Afrika Selatan masih belum tercapai. Negara tersebut masih menghadapi masalah pemadaman listrik yang berkepanjangan. Harapan kini beralih ke PLTU Cirebon-1, yang memiliki kapasitas 660 megawatt.
Masalah hukum dan keuangan menjadi hambatan utama penutupan Cirebon-1. Pemerintah Indonesia khawatir biaya penggantian PLTU dengan energi terbarukan bisa mencapai USD1,3 miliar. Sebagian besar biaya itu digunakan untuk subsidi guna menutupi pembangkitan energi terbarukan yang lebih mahal.
Pergantian pemerintahan yang akan terjadi pada bulan Oktober juga menambah kekhawatiran. Pakar eenergi terbarukan yang tergabung dalam tim teknis JETP Indonesia, Fabby Tumiwa, menyampaikan kekhawatirannya. “Jika kesepakatan ini tidak ditandatangani sebelum 20 Oktober, saya khawatir masalah ini akan terabaikan,” ujarnya, dikutip dari Reuters, Rabu, 25 September 2024.
Ia menyinggung fokus presiden terpilih Prabowo Subianto yang menekankan kemandirian dan keamanan energi. Batu bara, yang menghasilkan dua pertiga listrik Indonesia, menjadi komponen penting dalam strategi tersebut.
Prabowo belum memberikan komentar terkait PLTU Cirebon-1. Tim kampanyenya juga belum menanggapi permintaan konfirmasi. Meskipun dalam janji kampanyenya, Prabowo sempat menyebutkan rencana penghentian PLTU batu bara.
Melalui JETP Indonesia, negara-negara kaya menjanjikan USD20 miliar untuk membantu transisi energi di Indonesia. Namun, hingga kini, sebagian besar dana tersebut belum dicairkan.(*)