KABARBURSA.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti tren global yang tengah menjadikan energi baru terbarukan (EBT) sebagai incaran utama sektor manufaktur. Namun, ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengekspor energi hijau ini.
Permintaan energi hijau oleh sektor manufaktur, terutama di kawasan Asia Tenggara, semakin meningkat. Hal ini disampaikan Bahlil di hadapan Presiden Joko Widodo saat membuka acara The 10th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2024 di Jakarta Convention Center, Rabu, 18 September 2024.
"Seluruh dunia sedang mengejar manufaktur yang berorientasi pada energi baru terbarukan dan harus menjadi green industry," ujar Bahlil.
Bahlil menggarisbawahi potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam sektor energi baru terbarukan, termasuk fasilitas carbon capture storage (CCS) yang belum dimiliki negara lain. Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak akan gegabah dalam mengekspor EBT. Ia pun mengaku telah mengingatkan hal ini kepada Dirjen Listrik dan EBTKE Kementerian ESDM.
"Kami setuju untuk mengekspor energi hijau, tetapi harus diatur dengan baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu," tegasnya.
Ia juga memperingatkan pelaku industri manufaktur global akan berusaha keras untuk menarik Indonesia agar bersedia mengekspor energi hijau. Namun, ia menekankan Indonesia harus tetap berkarakter dan tidak mudah tergoda.
"Sama seperti wanita cantik yang pasti banyak dirayu. Namun, kita harus menjadi wanita cantik yang berkarakter, bukan yang mudah tergoda," katanya.
Saat ini, Indonesia memiliki total kapasitas listrik sebesar 93 gigawatt (GW), namun hanya 13,7 GW atau sekitar 15 persen yang berasal dari EBT. Bahlil menyebut bahwa sesuai dengan target kebijakan energi nasional 2025, porsi EBT dalam bauran energi nasional diharapkan mencapai 23 persen. Sayangnya, saat ini kapasitas EBT masih belum mencapai 23.000 MW, dengan kekurangan sekitar 8 GW.
Baru 14 Persen
Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang mencapai 3.677 gigawatt. Potensi ini berasal dari berbagai sumber seperti tenaga surya, angin, air, biomassa, arus laut, hingga panas bumi. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan hal ini dalam acara Leaders Forum ‘Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia,’ di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa, 17 September 2024.
Rosan menjelaskan, meskipun potensi EBT di Indonesia sangat besar, pemanfaatannya masih jauh dari harapan. Hingga saat ini, Indonesia baru mampu memanfaatkan sekitar 14 persen dari total potensi tersebut. Angka ini masih jauh dari target 23 persen yang telah ditetapkan untuk tahun 2025.
“Energi baru terbarukan itu 14 persen, padahal target kita pada tahun 2025 setahun dari sekarang itu sebetulnya adalah 23 persen. Jadi kita memang ketinggalan,” ungkap Rosan.
Salah satu sumber energi yang belum dimanfaatkan secara optimal adalah panas bumi. Saat ini, kontribusi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) hanya mencapai 3 persen dari total produksi listrik nasional. Padahal, Indonesia memiliki cadangan energi panas bumi terbesar kedua di dunia, yang sebagian besar tersimpan di Pulau Jawa.
“Potensi panas bumi kita mungkin nomor dua terbesar di dunia, terutama di Pulau Jawa. Namun, utilisasinya masih kurang dari 3 persen,” jelas Rosan.
Rosan menilai, tanpa adanya kebijakan yang mendukung, seperti pemberian insentif kepada pengusaha atau investor, potensi energi terbarukan di Indonesia akan sulit untuk berkembang. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang mampu mendorong peralihan ke energi hijau secara lebih cepat, efektif, dan efisien.
“Kita bisa beralih ke energi hijau dengan lebih cepat, lebih baik, lebih efektif dan lebih efisien,” kata Rosan.
Lambat Berjalan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Indonesia memiliki potensi sumber daya panas bumi yang sangat besar, mencapai 24.000 megawatt atau sekitar 40 persen dari total potensi panas bumi dunia. Namun, pengembangan energi ini terhambat, dengan hanya 11 persen atau 2.600 MW yang terpasang sejauh ini.
Jokowi mengungkapkan keheranannya mengapa pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) berjalan lambat, padahal investor tertarik pada energi hijau dan Energi Baru Terbarukan (EBT). “Saya sudah ke tiga lokasi PLTP, tapi pengembangan ini belum berjalan cepat,” kata Jokowi dalam acara IIGCE 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 18 September 2024.
Ternyata, proses perizinan yang panjang menjadi kendala utama. Menurut Jokowi, butuh waktu 5-6 tahun untuk membangun sebuah PLTP, dan itu pun belum tentu langsung beroperasi. Dia meminta Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk mencari cara mempercepat proses perizinan ini, agar investor tertarik dan Indonesia bisa segera mendapatkan tambahan listrik hijau.
Dalam acara tersebut, Jokowi juga menyaksikan pengumuman hasil lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) serta penawaran Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi untuk tujuh Wilayah Panas Bumi. Selain itu, terdapat penandatanganan perjanjian pengembangan teknologi binary geothermal power plant dan peluncuran Commercial Operation Date (COD) untuk beberapa PLTP.(*)