KABARBURSA.COM - Ekonomi sirkular diprediksi akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa mendatang. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, baik di Indonesia maupun di tingkat global.
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Kementerian PPN, Vivi Yulaswati, mengungkapkan bahwa model ekonomi sirkular semakin populer pasca-pandemi Covid-19 dan krisis iklim. Indonesia menjadi salah satu negara yang serius mengeksplorasi skema ini.
"Kami telah melakukan beberapa studi yang menunjukkan bahwa ekonomi sirkular berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru di masa depan," ujar Vivi dalam sesi diskusi pada High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF-MSP) 2024 di Nusa Dua, Bali, Selasa 3 September 2024 kemarin.
Ekonomi sirkular, menurut informasi dari situs resmi Bappenas, merupakan model yang bertujuan untuk mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya selama mungkin, dengan harapan meminimalkan dampak sosial dan lingkungan yang diakibatkan oleh model ekonomi linear.
Vivi menambahkan bahwa ekonomi sirkular berpotensi menciptakan 4,4 juta lapangan pekerjaan baru serta mengurangi dampak buruk pembangunan terhadap lingkungan.
Bappenas telah menerbitkan dua dokumen strategi terkait pengarusutamaan model ekonomi ini pada RPJMN 2025-2029. Berbagai strategi telah dirumuskan, termasuk perpanjangan umur barang, pengembangan produk ramah lingkungan, dan pembentukan ekosistem daur ulang.
Dokumen lainnya berfokus pada sektor-sektor tertentu seperti tekstil, elektronik, dan plastik. Banyak perusahaan rintisan kini memanfaatkan limbah plastik dalam konstruksi, menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Vivi juga mengungkapkan bahwa Bappenas sedang mempersiapkan pilot project ekonomi sirkular yang akan dilaksanakan di lima daerah. "Kami akan melaksanakan proyek ini di lima daerah dan membuka platform kolaborasi ekonomi sirkular," tambahnya.
Namun, Vivi mengakui bahwa pengembangan ekonomi sirkular tidak tanpa tantangan. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai model ini menjadi salah satu hambatan, selain persepsi yang sering menyederhanakan ekonomi sirkular sebagai sekadar daur ulang limbah.
Tantangan lainnya adalah keterbatasan dana. Model ini melibatkan banyak startup yang memerlukan teknologi baru, dan butuh lompatan besar sebelum dapat stabil.
Di tingkat global, World Trade Organization (WTO) mencatat berbagai hambatan, termasuk restriksi di beberapa negara dan larangan impor barang hasil ekonomi sirkular.
Erik Wijkstrom, Kepala Technical Barriers to Trade WTO, menyoroti kekhawatiran beberapa negara yang takut menjadi 'tempat pembuangan' barang bekas dengan dalih ekonomi sirkular, seperti yang terjadi di Brasil dan China.
Erik menekankan pentingnya kerja sama global dan definisi yang lebih jelas mengenai barang-barang yang termasuk dalam ekonomi sirkular. Kerja sama antarnegara perlu diperkuat untuk mewujudkan paradigma ekonomi ini.
International Organization for Standardization (ISO) mengakui tantangan standarisasi dan telah mengklasifikasikan barang-barang ekonomi sirkular dalam rumpun ISO 59000.
Adrian Kuah, konsultan ahli ISO, menjelaskan bahwa istilah 'sumber daya' digunakan untuk menggantikan 'limbah', guna mengubah perspektif terhadap barang-barang tersebut.
Ekonomi sirkular di Indonesia telah menunjukkan kemajuan pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Berikut adalah tonggak penting dalam perjalanan ekonomi sirkular di Indonesia:
Indonesia telah mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi sirkular dalam visi dan strategi pembangunan nasionalnya. Konsep ini kini menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan.
Penerapan ekonomi sirkular di Indonesia diarahkan pada lima sektor strategis: makanan dan minuman, tekstil, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta elektronik. Setiap sektor ini memegang peranan penting dalam implementasi ekonomi sirkular.
Sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan ekonomi sirkular, Pemerintah Indonesia telah menjalin kemitraan dengan United Nations Development Program (UNDP) dan didukung oleh Pemerintah Denmark. Kerja sama ini bertujuan untuk menyusun studi analisis potensi lingkungan, ekonomi, dan sosial dari penerapan ekonomi sirkular.
Studi tentang pengembangan ekonomi sirkular diikuti dengan penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan penetapan ekonomi sirkular sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Ekonomi sirkular telah diakomodasi dalam RPJMN 2020-2024, yang terintegrasi dalam dua Agenda Prioritas Nasional. Ekonomi sirkular berkontribusi pada Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dengan fokus pada lima sektor prioritas. Tiga dari lima sektor ini pengelolaan limbah, pembangunan energi berkelanjutan, dan pengembangan industri hijau—berhubungan erat dengan prinsip ekonomi sirkular. Implementasinya mendukung pengurangan limbah, penggunaan energi terbarukan, dan efisiensi sumber daya alam serta proses industri.
Ekonomi sirkular merupakan model ekonomi yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya sepanjang mungkin dalam siklus ekonomi. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif sosial dan lingkungan yang timbul dari model ekonomi linear.
Model ini tidak hanya menitikberatkan pada pengelolaan limbah melalui daur ulang yang intensif, tetapi juga mencakup berbagai intervensi di sektor ekonomi lain, seperti efisiensi penggunaan sumber daya dan pengurangan emisi karbon. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.