KABARBURSA.COM - Ketika sampah jadi energi, yang muncul bukan sekadar asap di cerobong atau bau tak sedap dari timbunan plastik dan sisa sayur. Di TPA Benowo, Surabaya, sampah berubah jadi listrik. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot datang berkunjung pada 12 Januari lalu dan mengapresiasi pengelolaan sampah di sana.
Baginya, konsep ini patut diterapkan di berbagai daerah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sesuai program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. “Pengelolaan sampah menjadi energi listrik mungkin ini bisa kita duplikasi dengan cepat di daerah-daerah lain karena ada beberapa yang sudah berkonsultasi juga kepada kami,” kata Yuliot saat mengunjungi lokasi, dikutip dari laman Kementerian ESDM di Jakarta, Senin, 13 Januari 2025.
Meski tampak progresif, teknologi masih menjadi tantangan di sektor pengolahan limbah. Perlu adanya diseminasi teknologi agar daerah-daerah yang masih minim pemahaman perihal pengelolaan limbah dapat lebih terbantu. Yuliot mengatakan percepatan proses pengolahan sampah juga menjadi kebutuhan mendesak di berbagai wilayah.
TPA Benowo memanfaatkan dua teknologi: fermentasi gas (Landfill Gas Power Plant) untuk sampah organik dan gasifikasi (Gasification Power Plant) untuk sampah nonorganik. Jadi, bukan cuma tumpukan limbah yang diubah, tapi juga ketergantungan energi dari bahan bakar fosil sedikit-sedikit bisa dikurangi.
Yuliot menjelaskan, pengelolaan sampah seperti ini bisa mengatasi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi limbah perkotaan dan menyediakan energi hijau. Jakarta dan beberapa kota besar lainnya bisa belajar dari sini, mengingat masih banyak daerah yang menghadapi permasalahan sampah yang menumpuk hingga jadi sumber bencana lingkungan dan kesehatan.
Regulasi Sampah Jadi Listrik
Secara regulasi, pemerintah tak setengah-setengah. Ada Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah jadi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Setidaknya ada 12 kota yang diharapkan ikut menyusul Surabaya, mulai dari Jakarta, Bandung, Makassar, sampai Denpasar.
Direktur Utama PT Sumber Organik, Agus Nugroho Susanto, mengatakan teknologi termal seperti incinerator atau gasifikasi adalah solusi terbaik untuk mencapai konsep zero waste. Meski masih ada residu seperti fly ash dan bottom ash, sisa ini bisa dimanfaatkan jadi bahan baku paving atau bata.
Menurut Agus, Singapura sudah melakukan hal serupa dan mengolah sampah jadi energi tanpa masalah. “Jadi, tidak ada masalah sama sekali, kotanya bersih, dan tidak bau sama sekali," kata Agus.
TOBA dan Ambisi Sampah Jadi Energi Hijau
[caption id="attachment_112657" align="alignnone" width="675"]
Proses pengangkutan limbah terintegrasi di fasilitas SembEnviro milik TBS Energi Utama. Foto: Dok. TOBA.[/caption]
Kalau bicara sampah jadi energi, PT TBS Energi Utama Tbk tak bisa dilewatkan. Di lini bisnisnya, perusahaan dengan kode emiten TOBA ini juga mengarah ke pengelolaan limbah yang diintegrasikan ke strategi energi baru dan terbarukan. Mengacu pada unggahan Instagram resmi mereka, TOBA baru saja mengakuisisi penuh Sembcorp Environment Pte. Ltd. (SembEnviro)—perusahaan pengelola limbah di Asia Tenggara.
TOBA menyebut langkah ini sebagai bagian dari komitmen mereka beralih dari energi fosil menuju energi hijau. Fokus TOBA bukan hanya mengelola sampah, tetapi mengolahnya menjadi energi baru melalui teknologi waste-to-energy (WTE). Tujuannya tentu selaras dengan misi mereka mencapai target TBS2030, yakni jadi lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Di sini, TOBA mengklaim mampu menciptakan solusi dari hulu ke hilir, mulai dari pengumpulan sampah, pemulihan material, hingga mengubahnya jadi energi. Buat investor yang tertarik dengan isu lingkungan dan energi hijau, ini bisa jadi bahan pertimbangan tambahan selain sekadar angka kinerja keuangan.
Janji Energi dari Sampah
Sejak 2019, rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di 12 kota Indonesia sudah masuk dalam daftar proyek energi baru terbarukan (EBT) yang digadang-gadang akan menambah kapasitas hingga 234 Megawatt (MW). Meski begitu, beberapa proyek yang dijanjikan belum semuanya terealisasi tepat waktu sesuai rencana awal.
Dalam catatan Kementerian ESDM, PLTSa Surabaya menjadi kota pertama yang berhasil beroperasi pada tahun 2019 dengan kapasitas 10 MW dari sampah sebesar 1.500 ton per hari. Investasi yang dikucurkan untuk proyek tersebut mencapai USD49,86 juta. Namun, tidak semua kota bisa bergerak secepat Surabaya. Kota Bekasi yang dijadwalkan beroperasi di tahun yang sama dengan daya 9 MW justru harus menunggu persetujuan studi kelayakan hingga mundur ke tahun 2021.
Beberapa kota lain seperti Surakarta, Palembang, dan Denpasar baru dijadwalkan mulai beroperasi pada 2021. Total investasi untuk ketiga kota tersebut mencapai USD297,82 juta dengan kapasitas listrik gabungan sebesar 50 MW dari total sampah 2.800 ton per hari.
Di tahun 2022, lima kota lainnya—Jakarta, Bandung, Makassar, Manado, dan Tangerang Selatan—seharusnya ikut beroperasi. Dari semua kota itu, Jakarta memiliki kapasitas terbesar, yakni 38 MW dengan investasi mencapai USD345,8 juta.
Proyek Energi yang Masih Babak Belur
[caption id="attachment_112654" align="alignnone" width="1200"]
Mesin pengolah sampah di tengah tumpukan limbah yang siap diubah jadi energi. Foto: Antara.[/caption]
Meski program PLTSa telah diatur dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2018, pelaksanaannya jauh dari kata mulus. Dari 12 kota yang ditunjuk, hanya empat PLTSa yang dianggap prioritas, yaitu Jakarta, Solo, Surabaya, dan Bekasi. Namun, menurut Ombudsman RI, kenyataannya hanya dua yang benar-benar berjalan: Solo dan Surabaya.
“Pemerintah memprioritaskan adanya 12 PLT sampah, dari 12 ini hanya 4 saja yang dijadikan prioritas, yaitu, Jakarta, Solo, Surabaya dan Bantar Gebang Bekasi,” kata Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, saat memaparkan Catatan Akhir Tahun Ombudsman soal Pengawasan Pelayanan Publik Sektor Transportasi, Infrastruktur Jalan dan Energi, Jumat, 29 Desember 2023, dikutip dari laman ombudsman.go.id.
PLTSa Jakarta yang digadang-gadang menjadi andalan kini justru off karena terkendala modal. Sementara itu, PLTSa Bekasi menghadapi masalah mismatch antara volume sampah yang menggunung dan kapasitas pengelolaannya yang kecil. Kondisi ini membuat Bekasi sulit menyaingi efektivitas PLTSa Solo dan Surabaya.
“Di Bantar Gebang ini sampahnya menggunung tapi tingkat kelolaanya kecil tidak seperti Solo dan Surabaya tadi. Tapi kalau dibanding antara Solo dan Surabaya memang potensi besarnya di Solo," jelas Hery.
Meski PLTSa direncanakan jadi solusi penanganan sampah dan sumber energi terbarukan, pemerintah masih lebih banyak mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara. Selain biaya yang murah dan tegangan tinggi yang dihasilkan, PLTU memang terlihat lebih praktis meski meninggalkan jejak polusi yang signifikan.
Ombudsman menyarankan agar pemerintah lebih serius mengevaluasi program PLTSa di 12 kota. Salah satu poin penting yang diusulkan adalah kolaborasi antara BUMN dan BUMD untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan efektif dan proyek PLTSa tidak mandek.
“Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan pembangunan PLTSa di 12 daerah yang telah ditunjuk dalam Perpres 35 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan," kata Hery.(*)