KABARBURSA.COM – Di tengah gelombang investasi proyek hijau dan ramainya perdagangan karbon, satu pertanyaan besar muncul: apakah masyarakat yang tinggal di sekitar proyek juga merasakan manfaatnya?
Kepala Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia, Paul Butar Butar, menegaskan bahwa warga lokal tak boleh hanya jadi penonton dalam proses transisi energi dan upaya penurunan emisi yang kini kian masif.
“Kalau bicara idealnya, masyarakat sekitar proyek karbon itu harusnya ikut merasakan manfaat langsung dari proyek yang berjalan,” ujar Paul saat ditemui Kabarbursa.com di Jakarta, Senin, 28 Juli 2025.
Ia mencontohkan proyek Katingan Mentaya yang menurutnya berhasil menggandeng masyarakat sejak tahap awal. Dalam proyek itu, warga dilibatkan secara aktif, termasuk dalam menjaga kelestarian hutan agar terhindar dari kebakaran.
“Masyarakat benar-benar ambil peran dalam menjaga kawasan hutan, bukan cuma sekadar disosialisasikan,” katanya.
Paul menambahkan bahwa setiap proyek karbon perlu mengadopsi pendekatan sistematis agar manfaatnya bisa berkelanjutan. Lewat JETP, pihaknya mengembangkan kerangka kerja bernama Just Transition Framework, awalnya dirancang untuk sektor energi, tapi kini dinilai relevan untuk seluruh program pembangunan berkelanjutan, termasuk proyek karbon.
“Just Transition Framework ini bukan cuma bicara soal pembangkit listrik atau energi. Ini juga bisa diterapkan dalam konteks proyek karbon dan pembangunan lainnya,” jelasnya.
Salah satu prinsip penting dalam kerangka itu adalah diversifikasi ekonomi di wilayah proyek. Artinya, proyek karbon tak hanya diminta menjaga lingkungan, tapi juga perlu membuka peluang penghidupan alternatif bagi warga.
“Jangan sampai proyek besar berjalan, tapi masyarakat sekitarnya tetap tidak punya pilihan hidup yang lebih baik,” tegas Paul.
Ia juga menyoroti bahwa masih banyak proyek karbon yang mengklaim berkelanjutan, tapi keterlibatan masyarakat hanya formalitas. Warga dilibatkan sebatas nama, tanpa kejelasan manfaat nyata yang mereka rasakan.
Karena itu, transparansi manfaat sosial harus dikedepankan. Bagi Paul, hal yang terpenting bukan sekadar nilai jual kredit karbon, tetapi apakah proyek benar-benar membawa perubahan positif dalam kehidupan masyarakat sekitar.
“Nilai karbon bisa saja tinggi, tapi kalau tidak membawa perubahan di lapangan, untuk apa? Yang paling penting adalah bagaimana proyek itu bisa menciptakan penghidupan yang berkelanjutan bagi warga,” pungkasnya. (*)