KABARBURSA.COM - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) menegaskan urgensi peningkatan investasi guna mempercepat pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Salah satu kunci transisi menuju ekonomi hijau.
Direktur Keuangan PGEO, Yurizki Rio, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi panas bumi mencapai 24 gigawatt (GW) atau sekitar 40 persen dari total cadangan dunia. Namun, baru sebagian kecil yang berhasil dimanfaatkan secara komersial.
“Asia, termasuk Indonesia, masih sangat bergantung pada energi fosil. Agar target iklim global tercapai, investasi energi bersih di Asia Tenggara harus melonjak hingga lima kali lipat, mencapai USD190 miliar per tahun pada 2035,” ujar Yurizki di Jakarta, Selasa 7 Oktober 2025.
Menurutnya, panas bumi merupakan sumber energi terbarukan paling stabil, karena mampu menghasilkan listrik secara konsisten tanpa bergantung pada kondisi cuaca. “Energi ini menjawab tiga tantangan utama — keterjangkauan, keandalan, dan keberlanjutan. Kami menyebutnya trilema energi,” jelasnya.
Meski prospeknya besar, pengembangan panas bumi memerlukan biaya investasi yang tidak sedikit. Satu sumur pengeboran saja dapat menelan dana USD5–6 juta, sementara risiko eksplorasinya pun tinggi.
Indonesia, kata Yurizki, membutuhkan investasi sekitar USD20–25 miliar per tahun di sektor energi — khususnya panas bumi, surya, dan hidro. Oleh karena itu, dukungan pembiayaan dari berbagai pihak menjadi elemen vital untuk mempercepat proyek energi hijau.
PGEO terus memperkuat kemitraan dengan investor dan lembaga internasional, memastikan proyek-proyek panas bumi di Tanah Air tetap kompetitif dan menarik bagi pasar global. Selain menyediakan listrik bersih, proyek tersebut juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal.
“Energi terbarukan bukan semata tentang lingkungan. Ini juga tentang membuka peluang ekonomi baru. Panas bumi bisa menjadi motor penggerak industri nasional dan sumber kesejahteraan baru bagi masyarakat,” pungkas Yurizki.
Membangun Ekosistem Panas Bumi
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atau PGE (PGEO) menyatakan kesiapannya dalam membangun ekosistem panas bumi di Indonesia karena bisnis ini memiliki peluang yang bagus.
Direktur Utama PGEO, Julfi Hadi mengatakan pihaknya melihat potensi komersial yang tinggi dalam bisnis off-grid, termasuk green hydrogen dan green ammonia yang pasar domestiknya diprediksi akan tumbuh signifikan di 2030.
"Hal ini menjadi kesempatan yang penting untuk ditangkap oleh PGE," ujar dia dalam keterangannya di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, dikutip, Jumat, 19 September 2025.
Julfi mengungkap PGE berupaya menjawab tantangan tersebut melalui strategi beyond electricity. Saat ini, kata dia, pihaknya sedang mempersiapkan ekosistem green hydrogen.
"Di Indonesia, Pertamina menjadi satu-satunya yang memiliki rantai proses end-to-end, mulai dari panas bumi, elektrolisis, infrastruktur midstream, hingga offtaker," tambahnya.
Adapun, PGE tengah fokus dalam mewujudkan target 1 GW dalam 2 - 3 tahun ke depan dan 1,7 GW pada 2034. Sejalan dengan itu, PGE juga telah mengidentifikasi potensi panas bumi hingga 3 GW dari 10 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang dikelola secara mandiri.
Menurut Julfi, angka ini bukan sekadar data teknis, tetapi cerminan dari besarnya peluang yang dimiliki Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional. "Lebih dari itu, potensi ini dapat menjadi motor penggerak transisi menuju energi
bersih,"jelas Julfi.
Lebih jauh disebutkan, PGE siap berperan aktif dalam membahas strategi penguatan industri panas bumi. Pasalnya, emiten energi panas bumi ini telah mengoperasikan PLTP Lumut Balai Unit 2, proyek eksplorasi (greenfield) Gunung Tiga, dan groundbreaking pilot project green hydrogen (hidrogen hijau) Ulubelu.
Sementara itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa energi terbarukan saat ini dibutuhkan secara global, karena semakin banyak industri yang memprioritaskan produk ramah lingkungan.
Suplai Konsumsi Rumah Tangga
Nantinya, kata dia, panas bumi itu tidak hanya disuplai untuk konsumsi rumah tangga, tetapi akan menjadi konsumsi industri mulai dari hilir hingga hulu sehingga permintaannya akan semakin besar lagi.
Pemerintah secara konsisten berkomitmen untuk mendukung energi baru terbarukan yang tertuang dalam RUPTL 2025 - 2034 di mana porsi EBT meningkat menjadi 69,5 GW, ujarnya.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani mengatakan bahwa pemerintah telah berhasil mempercepat proses perizinan panas bumi.
Ia menyebut perizinan yang tadinya 1,5 tahun sudah dipercepat menjadi hanya tujuh hari melalui Online Single Submission (OSS). Dalam 5 tahun ini, pihaknya berharap dapat mempercepat dan menambah kapasitias 1 GW, sehingga pemanfaatan panas bumi Indonesia menjadi nomor satu di dunia.
“Dengan semua sumber daya yang ada, kita juga dapat menjadi tempat belajar bagi negara-negara lain,” ungkapnya.(*)