KABARBURSA.COM - Presiden terpilih, Prabowo Subianto berencana akan membentuk Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BPPPI-TNK).
Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ferry Latuhihin mengatakan, lembaga ini ditugaskan mengelola data dan transaksi karbon, serta mendukung ekonomi hijau
“Selain itu, BPPPI-TNK juga diharapkan dapat menarik investasi swasta untuk membiayai inisiatif penurunan gas rumah kaca di berbagai sektor,” kata Ferry, Rabu, 11 September 2024.
Badan lainnya yang akan dibentuk Prabowo yaitu Badan Penerimaan Negara (BPN) dengan tujuan meningkatkan rasio penerimaan perpajakan Indonesia.
“BPN ini dibentuk dengan memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sesuai dengan janji kampanye Prabowo-Gibran,” jelasnya.
Di kesempatan berbeda, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan bahwa jumlah menteri di kabinet Prabowo-Gibran akan lebih banyak dibandingkan dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Namun, Zulkifli yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) belum dapat memastikan berapa jumlah menteri mendatang. Dia hanya memperkirakan sekitar 44 menteri.
Zulkifli Hasan memberitahu, saat ini DPR RI sedang menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 yang mengatur soal kementerian negara.
Mengenai berapa PAN akan mendapatkan “jatah” kursi menteri, menurut dia hal itu merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. “Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo mengenai jumlah menteri yang akan diberikan kepada PAN,” imbuhnya.
Program Quick Win
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa Presiden/Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah menyiapkan sejumlah program unggulan, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBR) dan pembentukan Kementerian Perumahan.
Khususnya program Makan Bergizi Gratis, keponakan Prabowo ini mengatakan proses merealisasikannya sedang berjalan.
Dia optimis program Makan Bergizi Gratis dapat direalisasikan pada 2025 karena anggaran sebesar Rp71 triliun telah disiapkan, ditambah lagi telah dibentuk Badan Gizi Nasional.
“Program Makan Bergizi Gratis sudah dicanangkan, dengan anggarannya Rp71 triliun,” ucap Tommy, panggilan akrab pria ini.
Mengenai pembentukan Kementerian Perumahan atau lembaga baru lainnya, dia mengungkapkan bahwa sudah dikoodinasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) untuk memastikan bahwa anggaran yang diperlukan dapat terpenuhi sesuai Keputusan Presiden (Keppres) yang akan datang.
“Semuanya sudah dikoordinasikan. Dalam hal ini, Kemenkeu sudah koordinasi, harmonisasi dengan KemenPAN RB. Nanti akan diputuskan oleh presiden mendatang (Prabowo Subianto) dan diputuskan juga soal anggarannya,” jelasnya.
Kemudian, untuk rincian anggaran penanganan bencana alam dan inisiatif cepat lainnya akan diatur di bawah kementerian yang akan ditentukan lebih lanjut.
Soal pendapatan negara, Thomas menyebutkan target pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.000 triliun, dan sudah pernah disampaikan ke semua pihak yang terlibat.
“Semua sudah diinformasikan, diselaraskan untuk dipahami bersama,” ujarnya.
Sebagai informasi, 6 Program Quick Win pemerintahan Prabowo-Gibran diperkirakan akan menambah belanja negara hingga Rp117,8 triliun. Program-program tersebut mencakup pemberian Makan Bergizi Gratis, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Renovasi Sekolah, hingga Pengembangan Lumbung Pangan (Food Estate).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, terdapat proyeksi peningkatan penerimaan negara sebesar Rp8,2 triliun yang didapat dari Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga total penerimaan mencapai Rp3.005,13 triliun.
“Belanja negarajika usulan Quick Win diimplementasikan akan menyebabkan peningkatan belanja kementerian/lembaga (K/L) dari Rp976,79 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun, atau naik sebesar Rp117,87 triliun,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Rabu, 4 September 2024.
Kata Sri Mulyani lagi, usulan Quick Win terdiri dari empat program utama dengan rincian program turunan. Dengan begitu, ada enam program yang akan dijalankan oleh tujuh K/L.
Pertama, Program Makan Bergizi Gratis yang akan dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional dengan jumlah anggaran Rp71 triliun. Program ini menyasar ibu hamil dan menyusui, balita, dan siswa di seluruh jenjang pendidikan.
Selanjut, Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang akan dilaksanakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan turunan, cek kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang yang mencakup cek tensi, gula darah, foto rontgen, hingga screening penyakit katastropik yang membutuhkan anggaran sebesar Rp3,2 triliun.
Berikutnya adalah Program Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di daerah yang juga dijalankan oleh Kemenkes. Dan, peningkatan rumah sakit tipe D menjadi C beserta sarana dan prasarana, juga peralatan kesehatan yang memerlukan anggaran sebesar Rp1,8 triliun.
Program keempat adalah Renovasi Sekolah yang meliputi Renovasi Ruang Kelas hingga fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK). Program ini dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Agama (Kemenag) dengan anggaran Rp20 triliun.
Kelima, Program Sekolah Unggulan Terintegrasi yang mencakup pembangunan fisik sekolah unggulan di empat lokasi dengan kebutuhan anggaran Rp2 triliun.
Terakhir, Program Lumbung Pangan Nasional, Daerah, dan Desa (Food Estate) yang bertujuan untuk intensifikasi lahan seluas 80.000 hektare dan ekstensifikasi lahan atau cetak sawah hingga 150.000 hektare. Program ini membutuhkan anggaran Rp15 triliun yang dibagi kepada Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian masing-masing Rp7,5 triliun.
“Anggaran ini diambil dari belanja non K/L, yaitu dari berbagai cadangan. Jika kita lihat, cadangan belanja negara turun Rp12,39 triliun, cadangan anggaran pendidikan turun Rp66,85 triliun, dan cadangan TKD (Transfer Ke Daerah) turun Rp14,38 triliun,” papar Sri Mulyani. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.