KABARBURSA.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mewakili Presiden RI Joko Widodo, memimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 Asia Zero Emission Community (AZEC), yang berlangsung di National Convention Center, Vientiane, Laos. KTT tersebut dihadiri seluruh Pemimpin Negara Anggota ASEAN dan diadakan beriringan dengan KTT ASEAN ke-44 dan 45.
AZEC, inisiatif yang digagas oleh Jepang, bertujuan mendukung transisi energi yang berkelanjutan, adil, terjangkau, dan inklusif. Prinsip utama AZEC adalah transisi energi yang disesuaikan dengan kebutuhan serta situasi tiap negara, sambil mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. AZEC diumumkan pertama kali di sela-sela KTT G20 Bali pada 2022 dan kini beranggotakan 11 negara, yakni Jepang, Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
Pertemuan ke-2 AZEC ini dipimpin oleh Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ichiba, serta Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, Muto Yoji. Kepala pemerintahan atau perwakilan dari negara-negara anggota turut menghadiri acara ini.
Menko Airlangga mengapresiasi Jepang atas kepemimpinannya dalam mewujudkan lingkungan berkelanjutan dan bersih menuju emisi nol. "Indonesia menyambut baik kerja sama AZEC, dan pertemuan KTT ke-2 ini menegaskan kepemimpinan transisi energi di ASEAN," ungkap Menko Airlangga.
"Indonesia bangga menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Menteri AZEC ke-2 pada Agustus 2024 lalu, yang mengindikasikan banyak proyek strategis serta memperkuat komitmen Indonesia pada tujuan bersama ini," tambahnya.
Menko Airlangga, selaku Ketua Steering Committee Joint Task Force, juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri METI Jepang, Saito Ken, serta Ketua Dewan Direksi Japan Bank of International Cooperation (JBIC), Tadashi Maeda.
Di hadapan para pemimpin AZEC, Menko Airlangga memaparkan perkembangan implementasi AZEC di Indonesia, termasuk pembentukan AZEC Expert Group yang berperan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan proyek dan menyusun peta jalan komprehensif menuju emisi nol bersih di sektor energi.
Beberapa proyek yang telah berjalan antara lain Geothermal Project Phase 2 di Muara Laboh, Waste to Energy di Legok Nangka, Crude Coconut Oil Plant untuk Sustainable Aviation Fuel (SAF), Pilot Project Restorasi Gambut, serta Grid Interkoneksi Jawa-Sumatera. Proyek Kayan Hydropower tahap I juga diharapkan segera dimulai.
Indonesia berkomitmen menjalankan transisi energi melalui dekarbonisasi sumber energi dan pengembangan teknologi hijau. "Indonesia secara masif mengembangkan energi terbarukan, khususnya tenaga surya, air, dan panas bumi, serta mengurangi pembangkit listrik berbasis batu bara secara bertahap," tegas Menko Airlangga.
Selain itu, Indonesia siap mengembangkan super grid untuk meningkatkan konektivitas dan memanfaatkan teknologi penangkapan karbon (CCUS). Indonesia juga mendorong mobilitas dan transportasi listrik, meningkatkan efisiensi energi di sektor industri dan transportasi, serta mengeksplorasi energi baru seperti Small Modular Reactor (SMR), hidrogen, SAF, dan amonia.
"Kami berharap dukungan penuh dari Pemerintah Jepang untuk merealisasikan proyek-proyek strategis AZEC melalui pendanaan inovatif dan membuka peluang bagi sektor swasta untuk mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan ASEAN," tutup Menko Airlangga.
Mengurangi Emisi Karbon
Sumber energi terbarukan diprediksi akan menyumbang hampir separuh dari total kebutuhan listrik dunia pada akhir dekade ini. Namun, laporan Badan Energi Internasional (IEA) yang dirilis pada Rabu, 9 Oktober 2024, menyebut target Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meningkatkan kapasitas tiga kali lipat guna mengurangi emisi karbon masih sulit tercapai.
Dalam laporan berjudul “IEA Renewables 2024” tersebut, IEA memperkirakan dunia akan menambah lebih dari 5.500 gigawatt (GW) kapasitas energi terbarukan antara saat ini hingga 2030. Angka tersebut hampir tiga kali lipat dari peningkatan kapasitas yang terjadi antara 2017 hingga 2023.
Penambahan ini setara dengan gabungan kapasitas listrik yang dimiliki oleh China, Uni Eropa, India, dan Amerika Serikat saat ini. Namun, jumlah tersebut masih belum mencukupi untuk memenuhi target yang ditetapkan pada Konferensi Iklim COP28 PBB, yang menuntut peningkatan kapasitas hingga tiga kali lipat.
IEA menyebut, untuk mencapai target tersebut, diperlukan percepatan pembangunan dan modernisasi jaringan listrik global sepanjang 25 juta kilometer, serta peningkatan kapasitas penyimpanan energi hingga 1.500 GW pada 2030.
Panel surya atau photovoltaic (PV) diproyeksikan akan menyumbang 80 persen dari pertumbuhan kapasitas energi terbarukan pada 2030. Sektor pembangkit listrik tenaga angin juga diprediksi mengalami peningkatan signifikan, dengan laju ekspansi yang diproyeksikan dua kali lipat dari periode 2017-2023.
IEA juga mencatat, kapasitas tenaga surya global akan mencapai lebih dari 1.100 GW pada akhir 2024, yang lebih dari dua kali lipat perkiraan permintaan. Kelebihan pasokan ini membantu menurunkan harga modul surya, namun di sisi lain menyebabkan banyak produsen mengalami kerugian finansial yang signifikan.
Meski target PBB terbilang ambisius, banyak negara berhasil mencapai target mereka. Sebanyak 70 negara, yang menguasai 80 persen kapasitas energi terbarukan global, diprediksi akan mencapai atau bahkan melampaui target energi terbarukan pada 2030.
“Energi terbarukan bergerak lebih cepat dari target yang ditetapkan pemerintah,” ujar Direktur Eksekutif IEA, Fatih Birol. “Ini didorong tidak hanya oleh upaya pengurangan emisi atau peningkatan keamanan energi, tetapi juga karena energi terbarukan kini menjadi opsi termurah untuk pembangkit listrik baru di hampir semua negara di dunia.”(*)