Tarif Tinggi AS Ancam Industri Panel Surya Asia

KABARBURSA.COM - Masa depan industri panel surya di Asia Tenggara, kawasan yang menjadi produsen terbesar kedua setelah Tiongkok, kini menghadapi ketidakpastian besar. Amerika Serikat (AS) sedang mempersiapkan rencana untuk memberlakukan tarif tinggi terhadap produk yang diproduksi di kawasan ini.

Dalam satu dekade terakhir, banyak perusahaan Tiongkok yang membangun pabrik di Asia Tenggara kini dituduh mencoba menghindari tarif impor AS di pasar domestik mereka. Setidaknya tiga perusahaan besar, termasuk Longi Green Energy Technology Co dan Trina Solar Co, telah memangkas operasional mereka di Thailand, Vietnam, dan Malaysia, negara-negara yang bersama Kamboja, kini menjadi target kebijakan perdagangan AS.

Keempat negara ini menyumbang lebih dari 40 persen kapasitas produksi modul surya di luar Tiongkok. Perusahaan-perusahaan asal Tiongkok dengan fasilitas di negara-negara ini pun mulai mencari pasar pengganti AS untuk produk-produk mereka.

Industri panel surya Asia Tenggara terus mendominasi pasar global. Namun, banyak produsen yang kini mulai mengalihkan jalur produksi mereka ke Indonesia, Laos, atau bahkan Timur Tengah, seperti yang dikatakan Yana Hryshko, kepala riset rantai pasokan surya global di Wood Mackenzie Ltd. Beberapa perusahaan masih menunggu kepastian tingkat tarif yang akan dikenakan sebelum memutuskan apakah akan merelokasi seluruh produksinya.

Ketidakpastian ini mencerminkan gejolak yang lebih luas dalam rantai pasokan energi bersih global. Di tengah upaya AS, Eropa, dan negara lainnya untuk merebut kembali pangsa pasar dari Tiongkok, yang telah lama mendominasi produksi peralatan surya dan baterai kendaraan listrik, produsen surya Tiongkok kini dihadapkan dengan tantangan kelebihan pasokan domestik yang semakin memburuk. Kondisi ini bahkan memaksa beberapa perusahaan kecil gulung tikar.

Pada Agustus lalu, penyelidikan AS menyimpulkan bahwa beberapa produsen Tiongkok yang memindahkan investasinya ke Asia Tenggara untuk menghindari tarif yang dikenakan pada panel surya impor langsung dari Tiongkok pada 2012, telah melanggar peraturan bea cukai. Keputusan tersebut mengakibatkan tarif impor yang bervariasi dikenakan pada lima perusahaan besar di kawasan ini.

Beberapa perusahaan AS kini mendorong pemerintah untuk memberlakukan tarif lebih tinggi, mencapai hingga 272 persen untuk semua produk solar dari negara-negara tersebut. Meski begitu, menurut BloombergNEF, tarif yang mungkin dikenakan berkisar antara 30 persen hingga 50 persen, dibandingkan dengan tarif 25 persen yang berlaku pada produk Tiongkok yang rencananya akan digandakan oleh Gedung Putih.

Pada bulan Juni, Washington hampir memberlakukan tarif baru tersebut, setelah Komisi Perdagangan Internasional AS mengeluarkan keputusan awal yang menyatakan bahwa produsen dalam negeri dirugikan oleh impor murah dari Asia Tenggara. Impor panel surya AS dari kawasan ini melonjak 36 persen, mencapai rekor tertinggi pada kuartal terakhir, karena pembeli bergegas mengamankan pasokan sebelum tarif bebas berakhir.

Media Tiongkok dan Malaysia melaporkan bahwa Longi menghentikan lima lini produksinya di Vietnam dan mulai memangkas operasi di Malaysia. Trina berencana menutup sebagian kapasitasnya di kawasan tersebut, dan Jinko Solar Co bahkan menutup pabrik di Malaysia.

Juru bicara Longi menyatakan pada Juni lalu bahwa perusahaan telah menyesuaikan rencana produksinya di beberapa pabrik, sebagian besar karena perubahan kebijakan perdagangan. Meskipun demikian, mereka menyatakan bahwa pabrik di Malaysia masih mengirimkan sel ke AS, dan tidak ada rencana untuk memindahkan kapasitas produksi karena permintaan dari pasar lain seperti India dan Kanada cukup kuat untuk menopang fasilitas di Asia Tenggara.

Trina juga mengungkapkan bahwa pabrik sel mereka di Thailand masih beroperasi normal, dan keputusan terkait fasilitas di Asia Tenggara akan bergantung pada hasil investigasi terbaru AS. Jinko menolak berkomentar, sementara JA Solar Co menyatakan bahwa pabrik mereka di Vietnam masih beroperasi seperti biasa.

Namun, tidak semua pabrik Tiongkok di Asia Tenggara akan ditutup. Produk dari kawasan ini masih bisa dialihkan ke India, Eropa, dan pasar lainnya, menurut Dennis Ip, analis di Daiwa Capital Markets. Ia menambahkan bahwa meskipun beberapa fasilitas yang lebih tua mungkin akan dihentikan, pabrik-pabrik baru yang lebih efisien masih bisa bertahan jika mereka menemukan pasar alternatif.

Langkah AS yang semakin tegas ini datang di tengah ketegangan politik dengan Tiongkok, yang terus memanas menjelang pemilu AS pada November mendatang. Ketegangan ini tidak hanya mengancam produksi di Asia Tenggara tetapi juga bisa menghambat upaya dekarbonisasi di Washington, mengingat lebih dari tiga perempat impor produk surya AS berasal dari kawasan ini tahun lalu.

Meski tarif kemungkinan akan diberlakukan pada awal tahun depan, ada peluang bahwa keputusan bisa dipercepat jika Demokrat melihat keuntungan elektoral, kata Deborah Elms, kepala kebijakan perdagangan di Hinrich Foundation. Namun, dia mencatat bahwa pertumbuhan manufaktur surya di AS belum secepat yang diharapkan, yang mungkin memberikan ruang untuk pengawasan yang lebih longgar.

Upaya AS untuk menekan praktik penghindaran tarif impor produk Tiongkok kemungkinan akan terus berlanjut, terutama jika Donald Trump kembali terpilih, karena mantan presiden tersebut sangat fokus pada negara-negara dengan defisit perdagangan dengan AS, termasuk banyak negara di Asia Tenggara. (*)