KABARBURSA.COM - Pro dan kontra menghiasi pendapat masyarakat terkait pajak karbon terhadap pembelian bahan bakar minyak atau BBM berbasis fosil untuk sektor transportasi.
Rifki, seorang karyawan swasta di Jakarta mengakui pengenaan pajak karbon ada positif dan negatifnya. Menurut dia, kebijakan ini bagus untuk menekan polusi udara.
Namun di satu sisi, pria asal Lampung itu menginginkan agar pemerintah terlebih dahulu memikirkan ekonomi masyarakat sebelum mengimplementasikan kebijakan ini.
"Tapi kita harus tau juga, ekonomi kita tengah menghadapi inflasi walaupun itu ga besar, kita tahu masyarakat serba kekurangan harusnya pemerintah tau. Kalau kita ngambil sisi positif buat mengurangi karbon dioksida," jelas dia kepada Kabar Bursa, Jumat, 26 Juli 2024.
Untuk mengatasi permasalahan itu, Rifki menyatakan pemerintah harus berbuat sesuatu, salah satunya ialah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
"Pemerintah seharusnya menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup untuk masyarakat terutama untuk orang yang baru lulus kuliah. Jadi diperbaiki dulu ekonomi masyarakat," ucap dia.
Hal senada juga diungkapkan Yanto, seorang pengemudi ojek online. Dia menyatakan tidak setuju jika kebijakan pajak karbon terhadap BBM berbasis fosil untuk sektor transportasi diterapkan.
Yanto merasa keberatan dengan kebijakan tersebut sebab dia memiliki pendapatan yang tidak menentu.
"Kalau buat para ojol (ojek online) sih, mungkin pada keberatan ya. Tapi kalau untuk kalangan menengah atas mungkin setuju-setuju aja," ungkap dia.
Akan tetapi seorang warga bernama Aril, setuju jika pajak karbon terhadap kendaraan BBM diterapkan. Diab menilai kebijakan ini bisa menekan polusi udara.
"Setuju (pajak karbon kendaraan BBM), alasannya biar mengurangi polusi udara. Untuk saat ini polusi udara terutama di Jakarta sudah sangat menyengat dari kendaraan roda dua maupun empat," ujarnya.
Kendati begitu, Aril meminta pemerintah untuk gencar mensosialisasikan kebijakan ini. Tujuannya adalah untuk memberi tahu manfaat kepada masyarakat.
"Sosialisasi supaya komunikasinya dengan masyarakat itu lancar, biar pada tahu, dan akhirnya setuju dengan kebijakan ini," tutur dia.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah mulai meluncurkan isu tentang pajak karbon terhadap pembelian bahan bakar minyak atau BBM berbasis fosil untuk sektor transportasi.
Adapun peta jalan pajak karbon ini terbagi menjadi dua tahap. Di antaranya adalah pemerintah mengusulkan penerapan pajak karbon bagi subsektor pembangkit listrik untuk mendukung dan menyesuaikan dengan peta jalan perdagangan karbon yang sudah ada atau eksisting.
Lalu kemudian, pengenaan pajak karbon terhadap pembelian bahan bakar fosil untuk sektor transportasi.
Sebagai bagian dari skema perdagangan karbon, pemerintah meluncurkan sistem perdagangan emisi atau emission trading system di sektor pembangkit listrik pada 22 Februari 2023. Hingga Desember 2023, transaksi perdagangan karbon mencapai 2,4 juta ton CO2 ekuivalen atau senilai Rp24 miliar.
Selain itu, pemerintah meluncurkan bursa karbon IDX Karbon pada September 2023. Dari Januari hingga 30 Juni 2024, nilai perdagangan karbon tercatat sebesar Rp5,9 miliar dengan volume perdagangan 114,5 ribu ton CO2 ekuivalen.
Total sejak peluncuran hingga akhir Juni 2024, mencapai Rp36,7 miliar dengan volume 608 ribu ton CO2 ekuivalen.
Untuk skema pembayaran berbasis kinerja, Indonesia akan menerima dana dari berbagai program Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). Kalimantan Timur akan menerima USD110 juta untuk reduksi emisi sebesar 20 juta ton CO2 ekuivalen dari Forest Carbon Partnership Facility atau Carbon Fund. Jambi akan menerima USD70 juta untuk reduksi emisi sebesar 14 juta ton CO2 ekuivalen dari Bio Carbon Fund.
Green Climate Fund akan membayar sebesar USD103,8 juta untuk reduksi emisi sebesar 20,3 juta ton CO2 ekuivalen. Terakhir, kontribusi berbasis hasil dari Norwegia akan memberikan sebesar USD156 juta untuk reduksi emisi sebesar 31,2 juta ton CO2 ekuivalen.
Global Risk Report 2024 dari World Economic Forum telah memberikan peringatan bahwa lima dari sepuluh risiko terbesar yang dihadapi dunia dalam satu dekade mendatang berkaitan erat dengan perubahan iklim.
Untuk memangkas GRK dan menuju emisi nol karbon, sebanyak 196 negara telah sepakat mengadopsi Paris Agreement pada 2015.
Komitmen ini bertujuan untuk menjaga agar kenaikan suhu tidak melampaui batas 1,5 derajat celcius dan mengurangi emisi global sebesar 45 persen pada 2030.
Sampai dengan April 2024, suhu rata-rata permukaan bumi sudah mencapai 1,28 derajat celcius di atas suhu era pra-industri.
Berdasarkan tren ini, lembaga riset Copernicus Climate Change Service juga memperkirakan kenaikan suhu bumi akan mencapai 1,5 derajat pada Mei 2033. Menurut Elen, hal ini perlu untuk menjadi perhatian bersama.
Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional. (Yog/*)