KABARBURSA.COM - Selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) tercatat telah membangun 2.432 kilometer (km) jalan tol. Pembangunan jalan tol ini paling banyak dilakukan di Pulau Jawa dan Sumatera.
Dikutip dari akun Instagram Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), @pupr_binamarga, dijelaskan total panjang pembangunan halan tol di pulau Jawa mencapai 1.857 km.
Sementara itu, pembangunan jalan tol di pulau Sumatera sepanjang 1.138 km.
"Kalimantan 145 km, Sulawesi 61 km, Bali 10 km," dikutip dari akun Instagram keterangan dari Ditjen Bina Marga PUPR, Jumat, 27 September 2024.
Bina Marga PUPR menjelaskan, rata-rata setiap tahunnya pembangunan jalan tol baru selama Jokowi memerintah yaitu sepanjang 270 km.
"Total ruas tol operasional 3.212 km," tulis Bina Marga lagi.
Selain jalan tol, di era pemerintahan Jokowi juga membangun 5.999 km jalan nasional baru, di antaranya jalan perbatasan (Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur), Jalan Trans Papua dan Kalimantan, dan Jalan Lintas Selatan Jawa.
Totalnya, Bina Marga menyebut, jalan nasional yang ada sekarang ini sepanjang 47.603 km.
Selain itu, pemerintahan Jokowi juga telah membangun 125.904 jembatan baru, di antaranya Jembatan Youtefa di Papua, Pulau Balang di Kalimantan Timur, dan Jembatan Pak Kasih di Kalimantan Barat.
Jembatan lainnya yang berhasil dibangun yaitu Teluk Kendari di Sulawesi Tenggara, Merah Putih di Ambon, Musi IV di Sumatera Selatan, dan penggantian Jembatan Callender Hamilton di berbagai daerah seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
"(Selain itu) 583 unit pembangunan jembatan gantung di antaranya Jembatan Sepan Kareho, Kalimantan Barat, dan Wear Fair, Maluku, demi mempermudah akses masyarakat di pedesaan," tuturnya.
Bina Marga PUPR juga memaparkan pencapaian menbangun 27.673 meter flyover dan underpass, di antaranya adalah flyover Juanda di Jawa Timur, Kopo di Bandung, Ganefo di Jawa Tengah, underpass Jatingaleh di Jawa Tengah, serta Simpang Tugu Ngurah Rai di Bali.
Seperti diketahui, selama memimpin Indonesia, Jokowi kerap memposisikan infrastruktur sebagai program unggulan.
Pembangunan infrastruktur tidak hanya disebut sebagai solusi untuk efisiensi biaya logistik, tetapi juga sebagai upaya untuk menghubungkan wilayah-wilayah di Indonesia yang selama ini terpinggirkan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), struktur ekonomi Indonesia memang menunjukkan pergeseran. Sebelum Jokowi menjabat pada triwulan I-2014, Pulau Jawa dan Sumatera mendominasi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan Jawa menyumbang 58,52 persen dan Sumatera 23,88 persen.
Sementara, Kalimantan hanya berkontribusi 8,45 persen, Sulawesi 4,72 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,48 persen, serta Maluku dan Papua dengan kontribusi terkecil sebesar 1,95 persen.
Jelang akhir masa jabatan Jokowi, data triwulan I-2024 menunjukkan pulau Jawa tetap menjadi kontributor terbesar dengan persentase 57,70 persen. Sedangkan kontribusi Sumatera turun menjadi 21,85 persen dan Kalimantan turun menjadi 8,19 persen.
Sebaliknya, kontribusi wilayah Indonesia tengah dan timur mengalami peningkatan, dengan Sulawesi mencatat kontribusi sebesar 6,89 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,75 persen, serta Maluku dan Papua 2,62 persen.
Peningkatan kontribusi ini sejalan dengan data investasi yang masuk. Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada triwulan I-2024, investasi yang masuk ke luar Jawa bahkan melampaui investasi di Jawa.
Nilai investasi ke luar Jawa mencapai Rp201 triliun (50,1 persen dari total investasi), sementara di Jawa hanya sebesar Rp200,5 triliun (49,9 persen). Ini menunjukkan adanya pergeseran fokus investasi yang menguntungkan wilayah di luar Jawa, seperti Sulawesi Tengah yang mencatatkan investasi terbesar sebesar Rp27 triliun.
Utang Pemerintah Indonesia
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengungkapkan bahwa hingga akhir Agustus 2024, pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp347,6 triliun.
“Dari total target APBN, pembiayaan utang yang telah terealisasi hingga 31 Agustus mencapai Rp347,6 triliun, atau sekitar 53,6 persen dari target,” jelas Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin 23 September 2024.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, bahwa sebagian besar pembiayaan utang berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), dengan nilai neto mencapai Rp310,4 triliun, yang setara dengan 46,6 persen dari target.
“Dengan meningkatnya pendanaan APBN, kita berhasil merealisasikan Rp310,4 triliun, dan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, kita juga mendapatkan aliran masuk dari pasar SBN,” tambah Suahasil.
Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman hingga 31 Agustus 2024 tercatat sebesar Rp37,2 triliun, atau 202,8 persen dari target APBN tahun ini. Selain itu, pembiayaan nonutang hingga akhir Agustus telah mencapai Rp55,7 triliun, atau 44,4 persen dari target.
Suahasil menekankan bahwa pengelolaan utang dilakukan dengan hati-hati, memperhatikan proyeksi defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta mencermati perkembangan di pasar keuangan.
“Kita terus memantau agar pembiayaan di tahun 2024 dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan proyeksi defisit APBN dan kondisi likuiditas pemerintah,” ujarnya.
Saat memasuki kuartal keempat, lanjut Suahasil, pemerintah akan terus mencermati dinamika pasar dan bersiap menghadapi pelaksanaan APBN 2025, terutama pada kuartal pertama tahun depan.
“Ketika nanti kita memasuki kuartal empat, tentu kita terus mencermati dinamika pasar serta menyiapkan kewaspadaan untuk pelaksanaan APBN 2025 terutama di kuota satu 2025,” sambungnya. (*)