KABARBURSA.COM - Lima investor asing menyatakan berminat untuk menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Total nilai investasinya Rp2,5 triliun.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan, kelima investor itu terdiri dari dua asal Singapura, dan masing-masing satu dari China, Australia serta Rusia.
“Ada lima investor asing berminat investasi di IKN,” kata Rosan kepada wartawan di Gedung Dhanapa, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 24 September 2024.
Dia jelaskan, dua investor dari Singapura yaitu Sembcorp yang akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 Megawatt (MW), dan Reffles Education Limited yang akan membangun sektor pendidikan, Raffles Education Center.
Sementara, investor dari Australia yakni Australian Independent School, juga di bidang pendidikan. Sedangkan dari China yaitu Delonix akan membangun mal, hotel dan apartemen di IKN. Lalu dari Rusia ada perusahaan properti Magnum Estate.
Rosan memperkirakan total nilai investasi dari kelima investor tersebut mencapai sekitar USD165 juta atau setara Rp 2,5 triliun (kurs Rp15.157).
Selain investor asing, ada dua perusahaan dalam negeri yaitu Primahotel Manajemen Indonesia yang akan membangun hotel bintang tiga, dan PT Plataran Boga Rasa yang akan membangun venue.
Jokowi Groundbreaking Tahap ke-8 IKN
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan akan menghadiri peletakan batu pertama (groundbreaking) sejumlah proyek tahap ke-8 pembangunan IKN pada Rabu, 25 September besok.
Staff Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw mengatakan groundbreaking infrastruktur kali ini akan melibatkan satu investor asing murni, dua kemitraan asing, dan dua investor domestik.
"Ini merupakan bukti nyata bahwa IKN diterima dengan baik,” kata Troy dalam keterangan resmi, Selasa, 24 September 2024.
Dia menyebutkan, investasi asing yang akan mendanai proyek IKN ialah perusahaan asal China, Delonix. Mereka akan membangun kawasan serbaguna mix use seperti hotel, apartemen, kantor, dan pusat perbelanjaan di IKN.
Sedangkan dua perusahaan dalam negeri yang turut berinvestasi di IKN yaitu Primahotel Manajemen Indonesia dan PT Plataran Boga Rasa.
Sementara itu, dua perusahaan yang bermitra yakni Australia Independent School akan membangun sekolah internasional dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), dan PT Magnum Investment Nusantara bakal membangun kawasan hunian dan komersial.
“Masuknya investor asing ini menunjukkan ketertarikan yang sama kuatnya dengan investor dalam negeri terhadap potensi IKN,” ujar Troy.
Groundbreaking ke-8 ini, terang Troy, melanjutkan rangkaian pembangunan yang sebelumnya telah mencapai tahap ketujuh. Minggu lalu, telah diresmikan Swissotel Nusantara serta Groundbreaking Nusantara Mall and Duty Free, yang menambah daftar proyek infrastruktur dan fasilitas penting di Nusantara.
Kata Troy, Presiden Jokowi menunjukkan perhatian besar terhadap pembangunan IKN.
Dukungan kuat dari pemerintah juga akan berlanjut di bawah pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang dalam rapat kabinet Agustus lalu di IKN menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan IKN.
Proyek Pembangunan IKN bisa Menghambat Pertumbuhan Ekonomi
Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengingatkan bahwa ambisi tersebut tidak boleh berjalan tanpa perencanaan yang matang dan efisiensi tinggi. Pasalnya, proyek ini berpotensi dapat menjadi beban berat bagi perekonomian Indonesia.
Wijayanto berpendapat bahwa proyek IKN dan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, telah berkontribusi terhadap tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia.
Untuk diketahui, ICOR yang tinggi mengindikasikan betapa mahalnya biaya modal untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan ketidakefisienan dalam proyek-proyek besar tersebut.
“Kereta cepat dan IKN adalah dua proyek yang memberikan dampak terhadap tingginya ICOR. Proyek-proyek ini, dengan perencanaan yang terlambat atau reverse planning, membuat ekonomi semakin boros modal dan tidak berdaya saing,” kata Wijayanto dalam diskusi publik bertajuk ‘Prospek Kebijakan Ekonomi Prabowo’, Minggu, 22 September 2024,
Dia juga menyoroti konsep ‘Reverse Planning’ yang diterapkan dalam proyek IKN. Konsep ini mengacu pada pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa memindahkan ibu kota adalah tugas yang sulit dan memerlukan penyelesaian banyak hal.
Menurut Wijayanto, pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah terlebih dahulu membuat keputusan untuk memindahkan ibu kota, sedangkan perencanaannya dilakukan di kemudian hari.
“Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa memindah ibu kota itu sulit, banyak hal yang harus diselesaikan. Wong mindah kos-kosan saja sulit, apalagi ibu kota,” sindir Wijayanto.
Menurutnya, jika pernyataan tersebut disampaikan Jokowi sejak awal sebelum pembangunan dimulai, maka prosesnya akan lebih baik. Namun, yang menjadi masalah adalah pendekatan Reverse Planning ini.
Wijayanto memperingatkan bahwa tanpa perencanaan yang matang, proyek seperti IKN dapat menyebabkan pembengkakan biaya yang signifikan, yang pada akhirnya menambah beban bagi perekonomian.
“Proyek-proyek ini menjadi contoh klasik dari perencanaan yang terburu-buru dan kurang matang, yang justru merugikan negara,” ujarnya.
Lebih jauh, Wijayanto juga mengingatkan bahwa proyek IKN berpotensi menjadi “bom waktu” bagi pemerintahan selanjutnya. Tantangan lingkungan, ketimpangan sosial, dan potensi gagal manfaat dari proyek-proyek besar seperti IKN bisa berdampak negatif pada stabilitas ekonomi dan sosial Indonesia di masa depan.
“Ada beberapa proyek besar, seperti IKN yang menyimpan bom waktu dan berpotensi menjadi tragedi bagi pemerintahan Pak Prabowo,” ucap Wijayanto.
Meskipun begitu, dia mengakui bahwa pembangunan infrastruktur seperti IKN tetap diperlukan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Namun, ia menekankan bahwa pendekatan yang lebih hati-hati dan fokus pada kualitas, bukan kecepatan, adalah kunci keberhasilan.
“Kualitas perencanaan harus diperbaiki dan jangan terburu-buru. Tragedi IKN dan kereta cepat KCIC adalah contoh nyata dari perencanaan yang kurang matang. Pemerintah dan pemimpin harus berpihak pada rakyat,” pungkasnya. (*)