KABARBURSA.COM – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp200 miliar lebih dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Usulan ini diajukan guna memperkuat koordinasi dan pelaksanaan program-program strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tersebut, AHY menyampaikan bahwa hingga pertengahan tahun 2025, pihaknya telah merealisasikan sekitar 50 persen dari total anggaran Rp210 miliar yang dialokasikan untuk Kemenko Infrastruktur.
"Untuk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, sampai Juli ini kami sudah menjalankan kurang lebih 50 persen dari anggaran yang telah dialokasikan," ujar AHY di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 7 Juli 2025.
Untuk tahun anggaran 2026, AHY mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp200 miliar dari pagu indikatif Rp115,9 miliar yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Dengan demikian, total anggaran yang diajukan untuk tahun depan mencapai Rp315,9 miliar.
AHY memaparkan alokasi anggaran tersebut akan difokuskan pada empat urusan strategis utama. Pertama, mendukung pemerataan pembangunan kewilayahan termasuk aspek agraria dan tata ruang.
Kedua, memperkuat konektivitas dan transportasi multimoda. Ketiga, mendorong pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, bendungan, dan irigasi. Dan keempat, pengembangan perumahan serta kawasan permukiman.
"Dari sekian isu tersebut, ada juga beberapa program flagship yang menjadi prioritas Presiden Prabowo, seperti penguatan proteksi pantai utara Jawa atau Giant Sea Wall, yang harus terus dikembangkan dan bisa segera dijalankan," jelas AHY.
Selain itu, AHY menegaskan pihaknya juga mendapat mandat khusus untuk mengawal kelanjutan proyek kereta api cepat Jakarta–Bandung agar bisa diperluas hingga ke Surabaya.
Proyek ini diproyeksikan tidak hanya memperkuat konektivitas antarwilayah, tapi juga membuka potensi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan tengah hingga timur Pulau Jawa.
"Ini bukan hanya soal konektivitas, tapi juga membuka sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru yang bisa menjadi penggerak pembangunan di daerah," terang dia.
Menurut AHY, kebutuhan tambahan anggaran itu bukan untuk pembangunan fisik semata, melainkan lebih pada penguatan fungsi koordinasi lintas kementerian dan kunjungan lapangan guna memastikan pelaksanaan program berjalan optimal.(*)