KABARBURSA.COM – Pemerintah Indonesia memosisikan aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sebagai salah satu instrumen untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Langkah ini diambil seiring agenda transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto saat memberikan keynote remarks pada kegiatan KADIN Indonesia x Growth Gateway Roundtable: Delivering Growth as Part of Indonesia’s OECD Accession di kantor Boston Consulting Group (BCG) London, Senin, 19 Januari 2026.
Dalam forum yang mempertemukan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Inggris, KADIN Indonesia, serta para pemimpin dunia usaha internasional itu, Airlangga menegaskan bahwa aksesi OECD bukan sekadar proses administratif.
“Aksesi OECD bukan sekadar proses teknis, tetapi merupakan prioritas strategis nasional dan fondasi penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Airlangga.
Menurut Airlangga, penyelarasan kebijakan Indonesia dengan standar OECD akan memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas regulasi, serta mendorong daya saing ekonomi nasional secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar Indonesia mampu meningkatkan investasi dan mendorong perekonomian nasional.
Isu keluar dari middle income trap juga mengemuka dalam sesi panel. Tim Figures, Global Expert on Geopolitics and Trade, menjelaskan pengalaman sejumlah negara yang berhasil mempercepat transformasi ekonominya setelah menjadi anggota OECD.
Penjelasan tersebut sejalan dengan pandangan sektor swasta. Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Shinta W. Kamdani menegaskan perlunya terus menjelaskan kepada dunia usaha mengenai arti penting dan implikasi positif dari aksesi Indonesia ke OECD.
Dukungan terhadap agenda tersebut juga disampaikan pimpinan KADIN. Ketua Dewan Penasihat KADIN Indonesia Hashim Djojohadikusumo menilai bahwa skala ekonomi Indonesia yang besar memerlukan dukungan yang besar pula agar mampu tumbuh lebih tinggi. Salah satu dukungan itu adalah melalui aksesi ke OECD.
Sementara Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya N. Bakrie menegaskan dukungan kuat KADIN dan sektor swasta dalam percepatan proses aksesi tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Inggris atas dukungan berkelanjutan dalam proses aksesi Indonesia ke OECD, serta kepada BCG atas dukungan teknis, khususnya dalam mendampingi Tim Nasional mendorong percepatan proses tersebut.
Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Republik Indonesia Dominic Jermey menyebut momentum pertemuan ini penting, mengingat pada keesokan harinya Presiden Republik Indonesia dijadwalkan meluncurkan United Kingdom–Indonesia Strategic Partnership.
Pada hari yang sama, Airlangga juga dijadwalkan menandatangani Indonesia–United Kingdom Economic Growth Partnership (EGP) sebagai bagian dari penguatan kerja sama ekonomi kedua negara.
Pertemuan ini sekaligus menandai official kick-off keterlibatan sektor swasta dalam mendukung aksesi Indonesia ke OECD, yang didukung oleh UK FCDO dan Growth Gateway Programme.
Inisiatif tersebut diharapkan menjadi wadah strategis untuk memperkuat dialog dan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung agenda aksesi OECD Indonesia.
“Dengan kolaborasi erat antara Pemerintah, dunia usaha, dan mitra internasional, Indonesia optimis akan dapat mempercepat proses aksesi OECD, untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Airlangga.(*)