KABARBURSA.COM - Dana global berpotensi menyedot lebih dari USD2 miliar dari pasar saham Indonesia dalam beberapa bulan mendatang jika MSCI meneruskan rencana revisi metodologi pengindeksannya. Ancaman ini mempertebal kecemasan atas tingkat kelayakan investasi bursa saham terbesar di Asia Tenggara tersebut.
Penyedia indeks global itu dijadwalkan mengambil keputusan pada akhir Januari mengenai kemungkinan pengetatan definisi free float—jumlah saham yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan dan elemen krusial dalam penentuan bobot indeks—setelah menampung masukan dari pelaku industri. Apabila disahkan, kebijakan anyar tersebut akan diberlakukan pada peninjauan indeks MSCI bulan Mei.
Jika MSCI menyimpulkan bahwa emiten-emiten Indonesia—yang saat ini telah mencatat rata-rata free float terendah di Asia—sejatinya memiliki saham yang dapat diperdagangkan lebih sedikit daripada yang dilaporkan, investor pasif nyaris tak punya pilihan selain melepas kepemilikan. Keputusan ini berpotensi menjadi salah satu peristiwa paling disruptif bagi pasar saham Indonesia bernilai USD971 miliar dalam beberapa tahun terakhir, baik dari sisi arus modal maupun persepsi investor global.
Langkah tersebut menjadi batu uji bagi agenda reformasi pasar modal nasional. Sekaligus penegasan bahwa pembenahan tata kelola perusahaan mutlak diperlukan untuk membuka pintu partisipasi internasional yang lebih luas dan aliran investasi jangka panjang, ujar Gary Tan, manajer portofolio Allspring Global Investments.
Tekanan arus keluar diperkirakan paling berat menghantam emiten-emiten berkapitalisasi besar, termasuk Petrindo Jaya Kreasi yang 84 persen sahamnya berada di tangan miliarder Prajogo Pangestu. Barito Pacific, dengan 71 persen kepemilikan oleh sosok yang sama, juga masuk radar risiko.
Dalam industri penyusunan indeks, free float adalah metrik yang jarang menjadi tajuk utama namun menentukan segalanya. MSCI dan FTSE Russell memanfaatkannya untuk mengukur seberapa mudah suatu saham diakses investor. Semakin besar porsi yang dapat diperdagangkan, semakin besar pula peluang bobot indeksnya. Ketika free float menyusut, saham berpotensi menjelma menjadi apa yang oleh analis Aletheia Capital, Nirgunan Tiruchelvam, disebut koleksi museum: terpajang indah, namun nyaris mustahil dibeli dalam skala berarti.
Problem free float rendah bukan barang baru di Indonesia. Banyak konstituen utama Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan saham berlikuiditas tipis yang dikendalikan segelintir individu beraset jumbo. Investor menilai saham-saham yang volatil ini mendistorsi indeks, menutupi denyut pasar yang sesungguhnya, sekaligus membuka celah manipulasi.
Menurut data Bloomberg, lebih dari 200 saham di IHSG memiliki free float di bawah 15 persen. Dibandingkan indeks utama Asia-Pasifik lain, tolok ukur Indonesia mencatat rata-rata free float terendah. Samuel Sekuritas Indonesia termasuk di antara pialang yang memperkirakan potensi arus keluar dana pasif asing sekitar USD2 miliar apabila aturan baru diadopsi. Seperti dilansir bloomberg di Jakarta, Selasa 20 Januari 2026.
Ketimpangan itu tampak telanjang tahun lalu, ketika IHSG mengungguli Indeks MSCI Indonesia dengan selisih terbesar sepanjang sejarah. Karena banyak saham IHSG sukar diperdagangkan, manajer investasi menilai indeks tersebut secara praktis sulit direplikasi, sehingga preferensi beralih ke MSCI Indonesia yang menerapkan kriteria lebih ketat. Dampaknya mahal. IHSG melesat lebih dari 22 persen ke rekor tertinggi, sementara MSCI Indonesia justru merosot 3 persen.
Pemangkasan angka free float dan penurunan bobot saham Indonesia di indeks global diperkirakan akan memperlebar jurang tersebut, alih-alih menutupnya. Kendati demikian, MSCI menegaskan bahwa perubahan yang diusulkan menghadirkan transparansi tambahan yang berpotensi mempersempit kesenjangan informasi.
Secara teoretis, kalkulasi free float terbilang sederhana: total saham dikurangi kepemilikan investor strategis seperti negara atau pendiri. Namun praktik di Indonesia jauh lebih kusut. Struktur kepemilikan yang opak dan saling terkait kerap menyulitkan identifikasi pemegang saham strategis—persoalan yang disoroti MSCI dalam dokumen konsultasi September lalu.
Bursa Efek Indonesia mewajibkan emiten mengungkap pemegang saham dengan kepemilikan di atas 5 persen. MSCI mencatat bahwa penyedia data generasi baru kini mampu mengidentifikasi tipe pemegang saham untuk efek yang diperdagangkan secara elektronik, termasuk kepemilikan di bawah ambang 5 persen, sehingga potret free float menjadi lebih presisi.
Kapitalisasi Pasar Free Float
Salah satu usulan MSCI adalah mendasarkan perhitungan free float pada angka terendah antara laporan publik dan dataset baru tersebut. Berdasarkan proyeksi internalnya, kebijakan ini akan memangkas kapitalisasi pasar free float dari 15 emiten indeks, yang pada akhirnya memicu arus keluar dana.
Regulator berupaya menenangkan pasar dengan rencana menaikkan batas minimum free float menjadi 10–15 persen dari posisi saat ini 7,5 persen. Target jangka panjang dipatok di 25 persen, meski tanpa tenggat pasti. Sebagai pembanding, Hong Kong dan India menerapkan ambang 25 persen, sementara Thailand 15 persen.
Jalan menuju ke sana tidak lapang. Insentif pajak yang membebaskan individu dan korporasi dari pajak penghasilan bila dividen diinvestasikan kembali setidaknya tiga tahun justru mendorong peningkatan kepemilikan korporasi—jenis kepemilikan yang ingin dikeluarkan MSCI dari perhitungan free float karena mengaburkan jumlah saham yang benar-benar berada di tangan publik.
Psikologi Fear Of Missing Out
Psikologi fear of missing out (FOMO) juga berpotensi memengaruhi keputusan. Dengan prospek kenaikan jangka panjang saham Indonesia, aset ini dinilai terlalu atraktif bagi penyedia indeks untuk terus-menerus dipangkas bobotnya, kata Dimas Yusuf, chief investment officer Sucorinvest Asset Management.
Otoritas Jasa Keuangan pun tengah menyiapkan aturan pencatatan yang lebih ketat bagi perusahaan kecil. Namun bursa mengingatkan, pasar masih membutuhkan likuiditas yang jauh lebih dalam untuk menyerap tambahan saham ketika emiten meningkatkan porsi yang diperdagangkan.
Likuiditas itu, pada akhirnya, mungkin tak pernah sepenuhnya terwujud, ujar Christopher Andre Benas, kepala riset BCA Sekuritas, seraya mencatat bahwa investor institusi akan tetap selektif, sementara investor ritel tidak memiliki amunisi dana yang cukup untuk menyerap sisanya.(*)