KABARBURSA.COM - Pemerintah terus mendorong efisiensi belanja negara melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Salah satu implikasinya adalah pemangkasan anggaran di berbagai kementerian, termasuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Namun, Menteri BUMN Erick Thohir belum memberikan komentar terkait rencana pemangkasan tersebut. Ia menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai pengurangan anggaran di kementeriannya.
"Saya tidak bisa komen mengenai anggaran, karena belum putus," ujar Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin 10 Februari 2025
Kendati demikian, Erick memastikan bahwa jika efisiensi anggaran benar-benar diterapkan, program dan kebijakan di Kementerian BUMN tetap akan berjalan tanpa gangguan.
"Saya rasa selama kita, kerjanya maksimal, tidak mengeluh, ya kita lakukan sebisa mungkin. Saya rasa dengan keterbatasan dana BUMN selama ini, saya nggak ngeluh kita kerja keras aja," katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa meskipun anggaran terbatas, Kementerian BUMN tetap akan menjalankan kebijakan serta transformasi yang telah direncanakan.
"Kita ya coba cari jalan gitu, tanpa mengeluh. Karena kita yang penting kebijakannya jalan, transformasi BUMN-nya jalan," tambahnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengumumkan pemangkasan anggaran pada sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) untuk tahun 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, dengan total pemangkasan mencapai Rp256,1 triliun.
Langkah efisiensi ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo yang menargetkan penghematan belanja APBN 2025 sebesar Rp306,7 triliun.
Pemangkasan tersebut mencakup belanja operasional maupun non-operasional di seluruh kementerian dan lembaga guna meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang harus dikurangi, dengan besaran pemangkasan bervariasi antara 10 persen hingga 90 persen. Beberapa pos yang terdampak antara lain: anggaran alat tulis kantor (ATK) yang harus dipangkas hingga 90 persen; kegiatan seremonial sebesar 56,9 persen; rapat, seminar, dan acara sejenis sebesar 45 persen; kajian dan analisis 51,5 persen; serta pelatihan dan bimtek sebesar 29 persen.
Selain itu, belanja untuk percetakan dan suvenir akan dipangkas 75,9 persen, sewa gedung, kendaraan, dan peralatan 73,3 persen; lisensi aplikasi 21,6 persen; jasa konsultan 45,7 persen; bantuan pemerintah 16,7 persen; pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen; perjalanan dinas 53,9 persen; peralatan dan mesin 28 persen; infrastruktur 34,3 persen; serta pos lainnya sebesar 59,1 persen.
Untuk pelaksanaannya, menteri atau pimpinan lembaga diminta untuk mengidentifikasi rencana efisiensi sesuai dengan persentase yang ditetapkan. Efisiensi ini mencakup baik belanja operasional maupun non-operasional.
Sri Mulyani menekankan bahwa identifikasi efisiensi tidak mencakup belanja pegawai maupun bantuan sosial. Ia juga meminta agar efisiensi lebih diutamakan pada anggaran yang tidak berasal dari pinjaman dan hibah, serta dana yang tidak terkait dengan penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum (PNBP-BLU) yang disetorkan ke kas negara pada TA 2025, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang terkait dengan penerbitan SBSN.
Setiap menteri atau pimpinan lembaga diharuskan menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Anggaran paling lambat pada 14 Februari 2025.
Apabila hingga batas waktu tersebut tidak ada laporan revisi, Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) akan mencatatnya secara mandiri dalam halaman IV A DIPA.
Di sisi lain, Sri Mulyani memberikan sorotan tajam terhadap dampak ketegangan politik global terhadap stabilitas ekonomi internasional, terutama dalam menghadapi tantangan yang kian berat bagi negara-negara maju.
Dalam konferensi pers APBN Kita yang digelar di Jakarta pada Rabu, 11 Desember 2024, Sri Mulyani menegaskan bahwa ketegangan politik domestik di berbagai negara tidak hanya mempengaruhi kebijakan internal, tetapi juga memperburuk ketidakpastian ekonomi global.
Sri Mulyani mengungkapkan contoh nyata dari Inggris, di mana ketegangan politik yang berakar dari isu kebijakan anggaran memicu krisis politik, bahkan berujung pada pergantian pemerintahan.
“Dinamika politik dalam negeri yang dipicu isu budget menjadi penyebab pergantian pemerintahan di Inggris. Ini menunjukkan bagaimana tekanan global dan domestik saling berkaitan,” kata Menkeu.
Isu anggaran ini menjadi titik krisis yang memperlihatkan betapa rapuhnya kestabilan politik dapat memengaruhi perekonomian, dan bagaimana perubahan kebijakan fiskal di tingkat domestik dapat memperburuk kondisi ekonomi.
Sri Mulyani memperingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi memperburuk ketegangan ekonomi global, dengan ancaman tarif tinggi yang dipandang sebagai instrumen dalam persaingan geopolitik dan ekonomi. Sebagai contoh, kebijakan tarif yang akan dikenakan pada negara-negara BRICS serta rencana tarif terhadap China yang bisa mencapai 60 persen, menambah ketegangan yang sudah ada. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.