KABARBURSA.COM - Kenaikan anggaran perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Indonesia di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mendapat kritik tajam dari para ekonom. Di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan, langkah ini dinilai tidak bijaksana.
“Ini seperti menari di atas penderitaan rakyat. Saat ekonomi sedang sulit, pemerintah justru terus mengeluarkan kebijakan yang semakin memperketat, baik dari sisi fiskal maupun moneter,” ujar Esther Sri Astuti, Ekonom dari Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), dikutip Rabu 14 Agustus 2024.
Esther menegaskan, kenaikan anggaran untuk perayaan HUT RI di IKN adalah bentuk pemborosan dan inefisiensi yang nyata. Perayaan ini hanya bersifat sementara, sementara dampak ekonominya pun tidak signifikan.
Esther juga mengungkapkan dugaan bahwa tingginya anggaran disebabkan oleh biaya akomodasi yang besar, termasuk penyewaan 1.000 unit mobil mewah dengan harga sewa mencapai Rp25 juta per unit.
Menurut Esther, seharusnya tambahan anggaran lebih baik dialokasikan untuk program-program yang memiliki dampak jangka panjang, bukan untuk acara seremonial semacam ini.
Ia juga menyoroti kondisi industri manufaktur yang sedang lesu, meningkatnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan daya beli masyarakat yang terus menurun.
“Di saat ekonomi sedang sulit, perayaan kemerdekaan yang berlebihan ini sangat tidak bijak. Jika diselenggarakan di Jakarta, anggarannya tidak akan sebesar ini,” tambah Esther.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, menjelaskan bahwa kenaikan anggaran ini terutama disebabkan oleh pengadaan alat-alat upacara baru di IKN serta penyiapan sarana fisik yang diperlukan di lokasi baru. Infrastruktur yang belum memadai juga memicu anggaran jamuan yang lebih besar dibandingkan di Jakarta.
Anggaran Rp87 miliar
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa anggaran untuk penyelenggaraan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Negara (IKN) pada tahun 2024 mencapai Rp87 miliar.
“Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu di Jakarta yang hanya sebesar Rp53 miliar,” ungkap Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, dalam konferensi pers daring APBN KiTa pada Selasa, 13 Agustus 2024.
Anggaran tersebut mengalami lonjakan sekitar 64 persen dibandingkan dengan realisasi anggaran HUT RI di Jakarta tahun lalu. Isa menjelaskan bahwa peningkatan alokasi anggaran ini disebabkan oleh kebutuhan pengadaan peralatan untuk upacara yang belum tersedia di IKN. Selain itu, anggaran juga mencakup pemenuhan sarana fisik dan penyediaan jamuan bagi para tamu.
“Penyediaan jamuan kali ini juga memerlukan anggaran yang cukup besar dibandingkan di Jakarta, mengingat lokasi di IKN belum memiliki prasarana yang memadai untuk acara tersebut,” tambah Isa.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa anggaran perayaan HUT RI di IKN tahun ini masih tergolong wajar, mengingat acara tersebut digelar di dua lokasi, yaitu Jakarta dan IKN.
“Karena ada transisi, maka perayaan dilakukan di dua tempat. Saya rasa anggaran ini masih dalam batas normal, dan anggarannya juga berada di bawah tanggung jawab Kemensetneg,” ujar Jokowi di Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024 lalu.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 12 triliun dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser, Kalimantan Timur, pada tahun 2022. Dana tersebut akan digunakan untuk mempersiapkan infrastruktur dasar ibu kota yang megah ini.
“Fokus kami hingga 2024 adalah pembangunan infrastruktur dasar, meliputi Istana Negara, waduk, sungai, dan berbagai fasilitas lainnya. Meskipun total kebutuhan pastinya tidak dapat diprediksi dengan akurat, pada 2022 telah dialokasikan Rp 12 triliun dari APBN,” terang Suharso dalam konferensi pers di kantornya yang terletak di Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa, 25 Januari 2022.
Pembangunan IKN akan dilakukan secara bertahap dan direncanakan akan rampung sepenuhnya pada tahun 2045. Untuk tahap awal, pemerintah berencana membangun kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) serta akses jalan menuju ibu kota. Pembangunan tahap pertama ini ditargetkan selesai pada tahun 2024 dengan kebutuhan investasi sebesar Rp 110 triliun. Namun, proporsi APBN untuk keseluruhan pembangunan IKN masih belum ditentukan.
Suharso menambahkan bahwa pendanaan IKN akan melibatkan berbagai sumber selain APBN. Ini termasuk kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), aset BUMN, dan modal swasta yang nilainya bervariasi.
Dia juga menegaskan bahwa informasi mengenai 53,5 persen dari kebutuhan dana IKN yang akan dibiayai oleh APBN adalah keliru. “Angka 53,5 persen itu tidak benar,” tegas Suharso.
Dia memastikan bahwa pembangunan IKN tidak akan membebani APBN. “Proyek ini adalah investasi masa depan. Pemerintah akan menciptakan aset baru, bukan hanya mengandalkan anggaran negara,” tambahnya.
Sebelumnya, situs resmi IKN merilis rincian kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota baru yang totalnya mencapai Rp 466 triliun. Situs tersebut mencantumkan bahwa anggaran akan didukung oleh APBN sebesar 53,5 persen dan sisanya sebesar 46,5 persen akan berasal dari berbagai sumber, termasuk kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), BUMN, serta swasta. Namun, informasi ini kini telah dihapus dari situs resmi tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga membantah klaim mengenai mayoritas pendanaan IKN yang berasal dari APBN, menegaskan bahwa pembahasan mengenai anggaran pemindahan ibu kota masih terus dilakukan. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.