KABARBURSA.COM - Pemerintah telah mengumumkan alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp143,1 miliar. Angka ini menandakan penurunan drastis dibandingkan anggaran sebelumnya yang mencapai Rp42,5 triliun pada APBN 2024. Penurunan anggaran ini menimbulkan tanda tanya besar tentang masa depan proyek ambisius yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
Pengamat ekonomi sekaligus Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, melihat adanya perubahan pendekatan dari pemerintah terpilih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Meski Prabowo secara formal masih menunjukkan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN, sinyalemen dari alokasi anggaran yang kecil tersebut justru menunjukkan IKN tidak lagi menjadi prioritas.
“Menurut saya Presiden terpilih, Prabowo, sebenarnya lebih realistis dan menyadari beratnya beban pembangunan IKN,” kata Yusuf saat dihubungi Kabar Bursa, Senin, 19 Agustus 2024.
Di waktu yang sama, Yusuf mengimbuhkan, lemahnya minat investor untuk masuk ke IKN hingga resistensi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dipindah ke IKN, merupakan indikasi yang semakin menambah suram masa depan IKN.
Memang, kata Yusuf, Prabowo hingga kini masih menunjukkan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN. Namun, menurut dia, sikap tersebut hanya sementara.
"Jika hingga hari ini Presiden terpilih, Prabowo, masih menyatakan akan melanjutkan pembangunan IKN, menurut saya itu lebih merupakan bentuk penghormatan beliau kepada Presiden Jokowi," ujar Yusuf.
Dia meyakini, setelah Prabowo resmi dilantik sebagai presiden, sikapnya akan berubah 180 derajat. Pandangan ini didasari oleh dua alasan utama. Pertama, IKN bukanlah janji politik Prabowo. Janji politik terbesar Prabowo sebagai Presiden Terpilih adalah program makan siang gratis atau makan siang bergizi yang membutuhkan dukungan sumber daya yang sangat besar.
Dalam banyak kesempatan, Prabowo menegaskan program makan siang gratis adalah program utama pemerintahannya. Program ini akan langsung dijalankan sejak tahun pertama kekuasaannya.
“Di beberapa kesempatan lain, Presiden terpilih maupun tim utamanya secara terbuka menyampaikan bahwa IKN meski tetap dilanjutkan namun tidak lagi menjadi prioritas. Hal ini logis dan tidak terhindarkan karena keterbatasan APBN,” kata Yusuf.
Kedua, peluang masuknya investor swasta ke IKN akan semakin sulit seiring turunnya komitmen pemerintahan baru. Yusuf menjelaskan dengan dukungan dan pemberian insentif yang luar biasa besar saja, tidak ada investor swasta yang berani masuk ke IKN karena tingginya risiko dan ketidakpastian megaproyek ini.
“Indikasi turunnya komitmen pembangunan IKN dari pemerintahan baru akan membuat pembiayaan pembangunan IKN yang 80 persennya diharapkan dari pihak swasta, akan semakin sulit diraih, bahkan hampir dapat dipastikan akan gagal,” jelasnya.
Maka, ketika dalam RAPBN 2025 anggaran pembangunan IKN hanya dialokasikan Rp143 miliar, alias turun sangat jauh dari alokasi di APBN 2024 yang Rp42,5 triliun, Yusuf menegaskan hal ini tidak terlalu mengejutkan.
“Alokasi anggaran yang hanya Rp143 miliar menunjukkan secara jelas bahwa IKN bukanlah prioritas Presiden Prabowo,” tegas Yusuf.
IKN adalah ambisi dan program terpenting dari Presiden Jokowi, yang tidak memiliki relevansi dengan pemerintahan baru. Yusuf menilai ambisi Jokowi mengejar pembangunan IKN adalah untuk meneguhkan IKN sebagai legacy utama pemerintahannya. Karena itu, kata Yususd, di ujung kekuasaannya, Jokowi berupaya keras melakukan seremonial upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus 2024 di IKN seraya berusaha mendorong pelantikan Presiden-Wapres terpilih 20 Oktober 2024 di IKN.
“Dengan dua event penting kenegaraan terlaksana di IKN, Presiden Jokowi berharap IKN sebagai legacy pemerintahannya ini akan dilanjutkan oleh penerusnya,” kata Yusuf.
Namun, Yusuf juga menekankan, ke depan, pemerintahan baru Presiden Prabowo akan lebih realistis dan mengevaluasi pembangunan IKN.
“IKN adalah warisan paling bermasalah dari Presiden Jokowi yang akan menyulitkan Presiden penerusnya. Melanjutkan IKN yang berbiaya sangat mahal secara jelas akan mempersempit ruang gerak Presiden terpilih Prabowo untuk mewujudkan janji politiknya,” katanya.
Selain itu, Yusuf juga mengatakan tidak mudah untuk menarik penduduk agar pindah dan menetap di IKN. Seandainya pun IKN terbangun, tidak ada jaminan penduduk akan bersedia pindah ke sana. Yusuf menjelaskan membangun kota tidak sekadar mendirikan gedung beton dengan desain fisik yang indah saja.
“Jika penduduk tidak tertarik pindah, IKN yang menelan biaya sangat besar akan berpotensi menjadi ‘kota hantu’ seperti pengalaman ibukota baru Myanmar, Naypyidaw,” ujarnya.
Memindahkan ibukota bukanlah hal baru di dunia, banyak negara yang melakukannya. Namun, Yusuf mengingatkan pemindahan ibu kota harus dilakukan secara berhati-hati dengan perencanaan yang mendalam dan partisipatif. “Bukan dengan terburu-buru seolah sedang kejar setoran seperti saat ini,” sindirnya.
Bakal Direvisi
Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Ahmad Yohan, menanggapi kecilnya alokasi anggaran IKN dalam RAPBN 2025. Ia setuju dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa anggaran tersebut hanya merupakan baseline.
“Anggaran ini bisa berubah setelah Presiden Prabowo dilantik dan RAPBN 2025 direvisi,” kata Yohan saat dihubungi Kabar Bursa, hari ini.
Yohan membantah jika mungilnya anggaran IKN pertanda bahwa Prabowo tak memprioritaskan warisan Jokowi tersebut.
“Kehadiran Prabowo pada peringatan Hari Kemerdekaan di IKN menunjukkan komitmennya, namun pengembangan IKN memang akan dilakukan secara bertahap,” kata dia.
Yohan mengatakan alokasi anggaran untuk pembangunan IKN akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Menurut dia, penetapan anggaran IKN tidak bisa dilakukan sekaligus dalam satu waktu, melainkan akan disesuaikan seiring dengan pembahasan undang-undang terkait Ibu Kota Negara dan Ibu Kota DKI Jakarta.
"Soal anggarannya tentu akan kita perhatikan sesuai kebutuhan. Kan tidak mungkin sekaligus langsung jadi," kata Yohan.(*)