KABARBURSA.COM - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menanggapi pemangkasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp15.000 per porsi menjadi Rp10.000. Keputusan pemangkasan tersebut diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 29 November 2024.
Zulhas menjelaskan, Badan Gizi Nasional (BGN), yang menjadi pelaksana utama program MBG, telah membahas detail anggaran per porsi bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
Menurutnya, Kementerian Koordinator Bidang Pangan hanya bertugas pada tahap pelaksanaan program. Anggaran BGN secara keseluruhan mencapai Rp71 triliun. Namun, rincian penggunaan anggaran tersebut diputuskan melalui diskusi antara BGN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. "Dalam pelaksanaannya nanti di bawa ke saya," kata Zulhas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2024.
Zulhas pun enggan memberi komentar lebih jauh ihwal pemangkasan anggaran yang banyak dipertanyakan kecukupannya memenuhi kandungan gizi dalam program MBG. Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini menyebut rincian alokasi anggaran MBG berada di bawah wewenang BGN dan Kementerian Keuangan.
"Nanti bisa ditanyakan dengan Ibu Menteri Keuangan, rincinya sama Badan Gizi. Karena waktu membahas Rp10.000 itu kan bukan koordinasi saya. Pelaksanaannya baru saya," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengatakan pemangkasan anggaran MBG per porsi masih dalam proses simulasi. Artinya, kata dia, masih ada kemungkinan ditambah.
"Masih proses simulasi. Uji coba simulasi sampai akhir tahun sampai pelaksanaan pada Januari dimulai itu tentu hasil itungan yang saya kira tidak gegabah," kata Cak Imin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 Desember 2024.
Cak Imin menyebut akan ada aspek gizi yang akan dipastikan masuk dalam pake MBG dengan anggaran tersebut. Kendati begitu, ia tak dapat memastikan besaran anggaran yang hendak digelontorkan untuk MBG.
"Pasti ada aspek-aspek minimum dari kebutuhan gizi itu yang harus masuk. Kita tunggu," kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Menerawang Nasib MBG
Pemerintah memangkas anggaran program MBG, dari Rp15.000 per porsi per hari menjadi Rp10.000. Langkah itu dilakukan lantaran anggaran pemerintah yang terbatas. Akan tetapi, pemangkasan anggaran dianggap akan menimbulkan persoalan baru ke depan.
Nota Keuangan RAPBN 2025 mencatat alokasi anggaran Rp71 triliun untuk Program MBG, setara dengan 0,29 persen dari produk domestik bruto (PDB). Anggaran ini akan digunakan untuk pengadaan makanan, distribusi, dan operasionalisasi lembaga yang menangani program tersebut.
[caption id="attachment_103470" align="alignnone" width="1600"]
Postur RAPBN 2025[/caption]
Program MBG akan dilaksanakan bertahap hingga mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah hingga SMA atau sederajat di berbagai wilayah Indonesia. Implementasinya meliputi pemberian makanan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk balita dan ibu menyusui yang berisiko anak stunting.
Selain bertujuan memperbaiki gizi anak-anak, program ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian nasional. Pemerintah memperkirakan MBG akan menyerap 820 ribu tenaga kerja dan berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,10 persen pada 2025, mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen.
Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (CORE), Eliza Mardian, mengatakan anggaran Rp10.000 per porsi MBG sebenarnya bukan menjadi soal menu pilihan. Namun, besaran anggaran tidak termasuk ke dalam biaya lainnya, seperti distribusi, pemeliharaan dapur, dan biaya lain yang mendukung produksi.
Sementara untuk produksi di dapur sentral, kata Eliza, besaran anggaran Rp10.000 akan sulit dijalankan kendati melibatkan UMKM eksisting lantaran biaya tersebut tidak termasuk ke dalam layanan pengantaran dan pengelolaan bahan baku.
"Dengan harga Rp10.000 per porsi, kreasi menu yang disukai anak dan memenuhi gizi seimbang ini akan semakin terbatas. Dapur makin pusing kombinasi sayuran dan buahnya," kata Eliza saat dihubungi KabarBursa.com, Minggu, 1 Desember 2024.
Eliza menengarai adanya indikasi pemborosan anggaran dalam program ini. Berdasarkan evaluasi implementasi MBG di lapangan, Eliza mengaku kerap menemui anak-anak yang tidak menyukai susu sapi dengan rasa original. "Akhirnya susu banyak yang tidak diminum dan diberikann ke temennya yang mau menampung susu tersebut. Jangan sampai niat mulia pemerintah ingin meningkatkan gizi tidak tercapai karena hal hal tersebut. Ini terjadi pemborosan anggaran saja jadinya," ungkap Eliza.
Untuk memastikan program MBG tepat sasaran dan menu yang disajikan diterima, Eliza menyarankan pemerintah melakukan reformulasi menu pemenuhan gizi, khususnya tentang penyediaan susu. Upaya ini tak hanya untuk menekan anggaran, melainkan juga menciptakan kreasi menu sesuai yang disukai anak.
"Jangan sampai harga ditekan semurah mungkin, dapur semakin terbatas berkreasi menu yang disukai anak dan memenuhi standar gizi," katanya.
Menu MBG Rp10.000
Eliza menjelaskan, besar kemungkinan menu MBG mengandalkan olahan telur. Sementara sajian menu sepanjang program MBG dianggarkan Rp15.000 per porsi, masih mengandung aneka olahan daging dengan skema subsidi silang.
"Jika melibatkan UMKM dengan porsi Rp10.000, maka menu yang paling banyak dibuat ada olahan aneka telur. Selama ini dengan Rp15.000, UMKM dalam 1 minggu membuat menu 2 kali ayam, 1 kali telur, 1 kali ikan dan 1 kali daging sapi. Mereka melakukan subsidi silang untuk bisa membuat menu mingguan tersebut," jelasnya.
Saat ini, BGN memiliki tiga skema penyaluran MBG, yakni central kitchen, dapur sekolah, dan vendor UMKM. Jika Rp10.000 anggaran MBG per porsi, Eliza menilai produksi hanya cocok diterapkan untuk skema pertama yang memproduksi 3000-4000 porsi.
Akan tetapi, skema tersebut kurang mengoptimalkan multipplier effect terhadap UMKM. Padahal, UMKM lokal menjadi penggerak roda perekonomian. "Karena skala produksinya yang kecil, maksimal 300 porsi ini, mereka dengan mudah menerima bahan baku dari petani, peternak, dan nelayan lokal," kata Eliza.
Eliza mengatakan salah satu UMKM di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, bahan baku ikan dipenuhi dari tempat pelelangan ikan setempat. Sementara untuk telur diperoleh dari peternak lokal dan beras digiling petani lokal yang dijual ke UMKM.
Jika semua skema menggunakan central kitchen, Eliza mengatakan hal ini membutuhkan vendor besar. Skema tersebut juga membuka peluang para nelayan, peternak, dan petani lokal terpinggirkan lantaran tidak dapat memenuhi segi kuantitas dan kontinuitas MBG.
"Kita harus menyadari, infrastruktur koperasi ini belum sepenuhnya berfungsi dengan baik. Enggak bisa langsung dipaksakan bisa menyuplai ke central kitchen. Yang ada malah nanti vendor-vendor besar dan importir yang ngisi bahan pangannya. Pengusaha lokal kita gigit jari," katanya.(*)