KABARBURSA.COM - Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai APBN 2026 berada dalam tekanan berat akibat lonjakan beban pembayaran utang dan melemahnya kapasitas penerimaan negara.
Ia menegaskan bahwa situasi fiskal tahun depan membutuhkan penyesuaian serius agar keberlanjutan anggaran tetap terjaga.
Wijayanto menyebut porsi pembayaran bunga dan pokok utang atau debt service ratio (DSR) sudah berada di zona berisiko.
“Pada 2026, total DSR diproyeksikan mencapai 43,1 persen, sedangkan bunga terhadap penerimaan mencapai 18 persen. Angka ini sudah melampaui batas aman 25–30 persen,” ujarnya dalam paparannya Tantangan Ekonomi 2026, dikutip Selasa 9 Desember 2025.
Menurut dia, tekanan terbesar justru datang dari sisi penerimaan negara. Perlambatan ekonomi dan deindustrialisasi menyebabkan performa perpajakan kembali melemah.
“Penerimaan negara menghadapi tekanan, terutama akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi dan deindustrialisasi,” katanya.
Ia merinci bahwa tax ratio diperkirakan tetap rendah. “Proyeksi penerimaan tahun 2025 sebesar 9,25 persen, dan tahun 2026 sebesar 9,85 persen. Angka ini di bawah target pemerintah,” jelasnya.
Kondisi tersebut membuat ruang fiskal semakin menyempit. Normalnya, ruang fiskal berada di kisaran 10 persen, namun kini jauh di bawah itu.
“Ruang fiskal semakin sempit sehingga efektivitas APBN sebagai motor pertumbuhan dan inovasi menjadi terbatas,” tegasnya.
Dengan tekanan yang semakin besar, Wijayanto menilai pemerintah perlu melakukan penyesuaian struktural pada pos-pos prioritas.
“Diperlukan rekalibrasi program strategis untuk menjaga keberlanjutan APBN,” ujarnya.(*)