KABARBURSA.COM - Dewan direksi Apple (AAPL) meminta para pemegang saham untuk menolak proposal penghapusan program Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) perusahaan tersebut. Permintaan itu tercantum dalam laporan yang diajukan ke publik.
Program DEI dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan adil, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Inisiatif ini bertujuan untuk memperbaiki ketimpangan yang ada dengan memastikan kelompok-kelompok yang kurang terwakili mendapat akses yang setara ke peluang dan sumber daya.
Dilansir dari Reuters di Jakarta, Ahad, 12 Januari 2025, proposal penghapusan DEI yang ditujukan kepada Apple ini diajukan oleh National Center for Public Policy, sebuah lembaga pemikir konservatif, yang mendesak Apple mempertimbangkan untuk menghentikan program, kebijakan, departemen, dan target terkait inklusi dan keberagaman.
Mereka beralasan keputusan Mahkamah Agung AS baru-baru ini menunjukkan bahwa DEI bisa memicu risiko hukum, merusak reputasi perusahaan, dan membuka peluang gugatan terhadap Apple.
Apple menegaskan sudah memiliki program kepatuhan hukum yang mapan, sehingga proposal tersebut dianggap tidak perlu. Selain itu, perusahaan menilai proposal itu sebagai upaya yang tidak pantas untuk mencampuri strategi bisnis mereka.
“Apple adalah perusahaan dengan kebijakan kesempatan yang setara dan tidak melakukan diskriminasi dalam proses rekrutmen, pelatihan, atau promosi berdasarkan aspek apa pun yang dilindungi hukum,” tulis raksasa iPhone tersebut dalam dokumen resminya. Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh TechCrunch yang kemudian dikutip Reuters.
Sejumlah perusahaan besar seperti Meta dan Amazon mulai mengurangi program keberagaman mereka menjelang kembalinya Donald Trump sebagai Presiden AS. Hal ini juga seiring dengan makin lantangnya kritik dari kelompok konservatif terhadap inisiatif tersebut.
Kelompok konservatif secara terbuka mengecam program DEI dan mengancam akan menggugat perusahaan yang menjalankan program tersebut. Mereka merasa didukung oleh keputusan Mahkamah Agung AS pada 2023 yang membatalkan kebijakan affirmative action dalam penerimaan mahasiswa di universitas.
Perubahan ini menunjukkan bagaimana perusahaan-perusahaan raksasa AS merespons gelombang penolakan terhadap program keberagaman. Gelombang penolakan ini semakin masif setelah protes besar-besaran pada 2020 menyusul kematian George Floyd dan warga kulit hitam lainnya akibat kekerasan polisi.
Apple dan Keberagaman
[caption id="attachment_112398" align="alignnone" width="656"]
Keberagaman di Apple. Foto: Dok. Apple[/caption]
Di berbagai perusahaan besar seperti Apple, DEI sering diwujudkan dalam bentuk kebijakan rekrutmen yang lebih terbuka, pelatihan anti-diskriminasi, dan komunitas internal yang mendukung keberagaman.
Berdasarkan data DEI tahun 2022 dari laman Apple, komposisi tenaga kerjanya secara global dan di Amerika Serikat selama beberapa tahun terakhir cukup inklusif. Berikut ini adalah rangkuman datanya:
1. Komposisi Gender
Di seluruh dunia, 64,6 persen tenaga kerja Apple adalah laki-laki, sementara perempuan mengisi 35,3 persen dari total karyawan mereka. Meski perbandingan ini tampak belum seimbang, Apple menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan dari waktu ke waktu.
Pada tahun 2014, hanya 30 persen karyawan perempuan di bawah usia 30 tahun, dan pada 2022 jumlah itu melonjak menjadi 43 persen.
2. Ras dan Etnis di Amerika Serikat
Di Amerika Serikat, komposisi tenaga kerja berdasarkan ras dan etnis menunjukkan:
- 42,1 persen adalah kulit putih.
- 29,8 persen adalah orang Asia.
- 14,9 persen adalah Hispanik/Latinx.
- 9,2 persen adalah orang kulit hitam.
- 3,2 persen adalah multirasial.
- 0,7 persen adalah masyarakat adat.
Meski sebagian besar tenaga kerja masih didominasi oleh kulit putih, tren ke arah keberagaman terus terlihat dalam laporan mereka.
3. Representasi Perempuan di Bidang R&D
Bagian riset dan pengembangan (R&D) di Apple juga mencatat peningkatan representasi perempuan. Dari 31 persen pada tahun 2014, kini mencapai 43 persen. Angka ini mencerminkan komitmen Apple dalam mendorong partisipasi perempuan di bidang teknologi dan inovasi.
4. Komunitas yang Kurang Terwakili di AS
Apple juga melaporkan peningkatan representasi komunitas yang kurang terwakili (termasuk masyarakat kulit hitam, Hispanik/Latinx, dan multirasial):
- Pada tahun 2014, hanya 44 persen dari karyawan di bawah usia 30 tahun yang berasal dari komunitas ini.
- Tahun 2022, jumlahnya naik menjadi 65 persen.
Dari sisi kepemimpinan, secara global, representasi perempuan di posisi tersebut mencapai 44 persen. Untuk posisi kepemimpinan di Amerika Serikat, 55 persen peran tersebut diisi oleh kandidat dari komunitas yang kurang terwakili (URCs). Kandidat kulit hitam menempati 10 persen dari posisi kepemimpinan terbuka, sedangkan kandidat Hispanik/Latinx mengisi 12 persen.
Di sektor retail, angka representasi bahkan lebih mencolok. Posisi kepemimpinan global diisi oleh 55 persen perempuan, sementara peran kepemimpinan di AS yang diisi kandidat URCs mencapai 75 persen. Kandidat kulit hitam menempati 19 persen posisi, sedangkan kandidat Hispanik/Latinx mencatatkan angka 20 persen.
Selain itu, representasi karyawan perempuan di Apple secara keseluruhan menunjukkan tren peningkatan sejak 2014, dari 31 persen menjadi 43 persen di bawah usia 30 tahun dan 35 persen secara keseluruhan. Di AS, representasi komunitas yang kurang terwakili juga mengalami peningkatan, dari 44 persen menjadi 50 persen untuk total karyawan, serta 49 persen menjadi 65 persen untuk karyawan di bawah usia 30 tahun.
Dari segi keragaman etnis, data Apple di AS menunjukkan bahwa 42,1 persen tenaga kerja mereka adalah karyawan kulit putih. Sementara itu, karyawan Asia mencapai 29,8 persen, disusul Hispanik/Latinx sebesar 14,9 persen, dan kulit hitam 9,2 persen. Perwakilan dari komunitas multirasial sebesar 3,2 persen, sedangkan karyawan dari komunitas asli (indigenous) hanya 0,7 persen. Data ini menjadi cerminan upaya Apple dalam menjaga keseimbangan dan memperkuat budaya kerja yang inklusif di lingkungan mereka.
Namun, program semacam ini tidak lepas dari kontroversi. Kelompok konservatif berpendapat bahwa kebijakan DEI berpotensi membebani perusahaan dan membuka celah untuk tuntutan hukum yang tidak diinginkan. Mereka menganggap program ini dapat memicu diskriminasi terbalik dan lebih mengutamakan identitas daripada kompetensi.
Pandangan inilah yang memicu munculnya berbagai protes dan usulan untuk menghentikan inisiatif DEI di beberapa perusahaan besar. Meski begitu, banyak organisasi yang tetap melihat DEI sebagai langkah penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, inovatif, dan kompetitif di era modern.(*)