Asosiasi Klaim Penerapan BMAD Keramik Tarik Minat Investasi

KABARBURSA.COM - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengungkapkan bahwa rencana penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk produk keramik telah memicu dua investor untuk mendirikan pabrik baru di Indonesia.

Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto, menjelaskan bahwa dua pabrik keramik baru tersebut adalah milik PT Superior Porcelain Sukses dan PT Rumah Keramik Indonesia. PT Superior Porcelain Sukses memiliki kapasitas produksi 21,6 juta meter persegi dan berlokasi di Subang. Sementara itu, PT Rumah Keramik Indonesia dengan kapasitas 20 juta meter persegi terletak di Batang.

Investasi gabungan dari kedua perusahaan tersebut mencapai Rp3 triliun dengan kapasitas produksi baru sebesar 41,6 juta meter persegi. Pabrik-pabrik ini diperkirakan akan menyerap hingga 10.000 tenaga kerja.

Edy Suyanto menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik transformasi kedua perusahaan yang sebelumnya merupakan trader dan importir keramik ini. Investasi baru ini, yang dijadwalkan beroperasi pada kuartal III 2024, diperkirakan akan meningkatkan kapasitas produksi keramik homogenous tile dari 207 juta meter persegi per tahun menjadi 250 juta meter persegi per tahun.

Selain itu, Edy juga menegaskan bahwa dampak positif dari penerapan BMAD tidak hanya menyelamatkan industri keramik dalam negeri, tetapi juga berhasil menarik investasi baru. Dengan demikian, konsumen dalam negeri dapat menikmati produk keramik yang berkualitas, inovatif, dan terjangkau.

Presiden Direktur PT Superior Porcelain Sukses, Billy Law, menambahkan bahwa dorongan untuk membangun pabrik di Indonesia sudah muncul sejak satu tahun yang lalu. Hal ini dipicu oleh rencana pemerintah untuk menerapkan anti dumping terhadap produk keramik impor dari China.

"Saat mengurus perizinan, kami diberikan keyakinan bahwa pemerintah Indonesia akan melindungi industri dalam negeri dari serbuan impor, sehingga menciptakan iklim investasi yang baik," ujarnya.

Penyelidikan KADI

Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, mengkritisi hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang merekomendasikan kenaikan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sebesar 200 persen terhadap keramik impor dari Cina.

Andry menilai, data KADI tidak kredibel terutama dari dasar serta data yang digunakan untuk menaikkan tarif anti dumping itu. Jika memang terbukti terjadi dumping, kata Andry, apakah harus mengenakan tarif mencapai 200 persen.

“Dari segi analisisnya dan juga rekomendasinya ini yang perlu dijadikan catatan, apakah sebetulnya praktik dumping tersebut terjadi atau kalau misalnya memang terjadi apakah memang sampai ke 200 persen?,” kata Andry, dikutip Senin, 22 Juli 2024.

Andry melanjutkan, jika penyelidikan KADI dilakukan pada rentang waktu 2019-2022, data justru menunjukkan data tren impor keramik Indonesia tidak terlalu tinggi. Bahkan, kata dia, tren impor dari Cina maupun dari negara lain pada waktu tersebut cenderung turun.

“Justru penjualan dari dalam negeri domestik di (dalam) analisis KADI ini justru malah meningkat. Nah ini kan kami mempertanyakan juga gitu ya apakah memang sebetulnya BMAD itu tepat atau tidak?,” tanya Andry.

Andry khawatir jika tuduhan dumping itu tidak terbukti akan menjadi blunder bagi perdagangan dalam negeri. Pasalnya, nilai ekspor Indonesia ke Cina cukup besar. Cina, kata Andry, bisa melakukan retaliasi produk-produk Indonesia atau dikenakan tarif balasan.

“Apalagi kalau kita berbicara komoditas-komoditas strategis pertambangan dan juga perkebunan yang saat ini banyak kita ekspor ke Cina dan juga komoditas-komoditas hilirisasi, terutama ini takutnya ketakutan dari kami adalah Cina mencoba untuk melakukan retaliasi,” katanya.

Data Kemenperin: Impor Keramik Naik

Rekomendasi KADI yang menerima keluhan dari pelaku industri keramik memicu rencana penerapan Bea Masuk Anti Dumping atau BMAD atas produk keramik asal China. Sesuai rekomendasi KADI, BMAD akan dikenakan selama lima tahun dengan besaran tarif bea masuk antara 100,12 dan 199,88 persen.

Pro dan kontra muncul terkait kebijakan ini. Penerapan BMAD diharapkan dapat membantu industri keramik domestik menghadapi serbuan impor dari China. Namun, kebijakan tersebut juga dapat menaikkan harga jual yang mesti ditanggung konsumen dan efektivitasnya dipertanyakan.

Pejabat Fungsional Pembina Industri di Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Ashady Hanafie, mengatakan kondisi industri keramik dalam negeri sedang tidak baik-baik saja sehingga penerapan BMAD diharapkan bisa membantu.

Data Kemenperin menunjukkan, utilisasi industri keramik berdasarkan kapasitas produksi terpasangnya terus menurun. Utilisasi industri ubin keramik sebagai subindustri terbesar pada 2023 hanya tinggal 69 persen. Per Januari 2024, utilisasi industri ubin keramik turun ke 64 persen dan hanya tersisa 61 persen pada Februari 2024. Utilisasi industri keramik tableware hanya tersisa 41 persen dari kapasitas terpasang.

“Industri keramik dalam kondisi yang tidak baik-baik saja,” kata Ashady dalam diskusi publik yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Selasa, 16 Juli 2024 lalu. (*)