KABARBURSA.COM - Di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda sejumlah sektor, Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, menyoroti bahwa penciptaan lapangan kerja harus menjadi fokus utama dari visi misi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.
Menurutnya, di saat dunia usaha mengalami tekanan berat, kebijakan yang tepat dari pemerintah menjadi kunci untuk meredam dampak PHK dan memulihkan pasar tenaga kerja.
“Penciptaan lapangan kerja harus jadi prioritas utama bagi Prabowo-Gibran. Untuk itu, ada beberapa langkah yang bisa mereka tempuh, seperti memperkuat akses permodalan dan menyediakan pelatihan kewirausahaan. Ini penting agar usaha kecil menengah (UKM) bisa bertahan di tengah badai ekonomi saat ini,” ujar Askar sapaannya kepada Kabarbursa.com, Senin 14 Oktober 2024.
Lebih lanjut, Askar menekankan pentingnya investasi pada infrastruktur hijau dan energi terbarukan. Ia berpendapat bahwa sektor-sektor ini memiliki potensi besar untuk membuka lapangan kerja baru yang berkelanjutan.
"Investasi pada infrastruktur hijau dan energi terbarukan tidak hanya mengatasi tantangan lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang pekerjaan baru yang stabil," tambahnya.
Selain itu, penyederhanaan regulasi dan perizinan investasi dinilai penting oleh Askar untuk menarik lebih banyak investor masuk ke Indonesia. Menurutnya, kebijakan ini dapat memperkuat kembali sektor industri yang saat ini mengalami tekanan berat akibat ketidakpastian global.
"Dengan regulasi yang lebih sederhana dan cepat, kita bisa memudahkan masuknya investasi, yang secara langsung akan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat kembali sektor-sektor yang tengah lesu," ujarnya.
Ia juga mendorong adanya pendidikan vokasi yang berbasis kebutuhan industri sebagai salah satu langkah untuk mengatasi ketidakcocokan (mismatch) antara ketersediaan tenaga kerja dan kebutuhan industri.
"Pendidikan vokasi berbasis industri sangat krusial dalam menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai. Hal ini akan membantu mengurangi pengangguran di sektor formal," kata Askar.
Terakhir, ia menyoroti sektor pertanian dan perikanan yang berkelanjutan sebagai bagian penting dari strategi penciptaan lapangan kerja di wilayah-wilayah pedesaan.
"Pengembangan sektor pertanian dan perikanan berkelanjutan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah yang terdampak PHK," tutupnya.
Pengangguran Indonesia Tertinggi di ASEAN
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,2 juta orang per Februari 2024. Tertinggi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
Angka ini diklaim turun sebanyak 790.000 orang dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana jumlah pengangguran tercatat sebanyak 7,99 juta orang.
“Dibandingkan Februari 2023, jumlah angkatan kerja bertambah 2,76 juta orang, jumlah penduduk yang bekerja meningkat 3,55 juta orang, dan jumlah pengangguran berkurang 790 ribu orang,” demikian kutipan dari pemberitahuan resmi Statistik BPS Nomor 36/05/Th.XXVII yang dikutip Senin, 14 Oktober 2024.
Penurunan jumlah pengangguran ini sejalan dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang juga melandai menjadi 4,82 persen pada Februari 2024, turun 0,63 persen dari 5,45 persen pada Februari 2023.
Secara lebih rinci, TPT untuk laki-laki pada Februari 2024 tercatat sebesar 4,96 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan yang sebesar 4,6 persen.
Sedangkan, berdasarkan lokasi tempat tinggal, pengangguran di wilayah perkotaan tercatat jauh lebih tinggi, yaitu 5,89 persen, dibandingkan dengan wilayah pedesaan yang berada di angka 3,37 persen.
Sementara dari segi usia, kelompok usia muda, yaitu antara 15-24 tahun, menjadi penyumbang terbesar dalam angka pengangguran dengan TPT mencapai 16,42 persen. Untuk kelompok usia lanjut, 60 tahun ke atas, mencatatkan angka terendah dengan TPT sebesar 1,14 persen.
Namun, data Dana Moneter Internasional (IMF) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia berada di posisi puncak di antara enam negara di kawasan ASEAN.
PR Besar Kementerian Investasi
Anggota Komisi VI DPR, Amin Ak, meminta Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rosan Roeslani, membenahi persoalan pemutusan hubungan kerja atau PHK sejalan dengan target pencapaian realisasi investasi. Amin menilai isu PHK menjadi penting jika dikaitkan dengan realisasi investasi. Pasalnya, investasi dalam negeri diharapkan mampu menyerap tenaga kerja secara luas.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengungkapkan capaian besar realisasi investasi pada 2022 yang di atas 100 persen hanya mampu menyerap sekitar 1 juta tenaga kerja. Hal ini dinilai tidak sebanding jika disandingkan dengan data PHK di tahun yang sama.
“Sementara PHK, baik yang suka rela maupun yang terpaksa, maksudnya terpaksa itu memang benar-bener diberhentikan, yang suka rela terpaksa untuk mengundurkan diri ada 1,6 juta orang,” kata Amin dalam rapat kerja bersama Kementerian Investasi/BKPM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 September 2024.
Amin menilai PHK yang terjadi akibat produk impor yang terus membanjiri pasar domestik. Menurutnya, hal itu menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama, termasuk juga Kementerian Investasi/BKPM, dalam memacu realisasi investasi yang sejalan dengan penyerapan tenaga kerja.
“Dampaknya ya menjadi tugas Kementerian Investasi, bagaimana investasi yang ada, investasi yang masuk baik PMDN maupun PMA itu benar-benar, kalau kita bisa berorientasi padat karya mungkin juga tidak harus sepenuhnya begitu tapi benar-benar mempertimbangkan faktor ini, sehingga penyerapan tenaga kerja itu bisa maksimal,” tegasnya.
Menanggapi desakan tersebut, Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Rosan Roeslani mengakui pekerjaan besar pihaknya adalah menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Dia mengatakan penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu peran utama sejalan dengan capaian realisasi investasi.
“Investasi kembali merupakan jembatan untuk menciptakan lapangan kerja yang baik, yang berkualitas dan berkesinambungan, dan ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri,” ungkapnya. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.