KABARBURSA.COM - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, bersama Presiden Prabowo Subianto membahas upaya pemenuhan kebutuhan susu sapi segar nasional di Kompleks Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024 lalu.
Dalam pertemuan itu, Amran memaparkan langkah Kementerian Pertanian dalam rangka memenuhi kebutuhan susu nasional melalui kemudahan impor sapi perah yang rencananya akan dilakukan perusahaan investasi asal Vietnam pada tahun 2025 mendatang,
Amran menuturkan, investor Vietnam tertarik untuk membangun peternakan sapi perah berskala besar di Indonesia. “Kami terus berupaya mempermudah proses agar mereka tertarik berinvestasi di Indonesia,” kata Amran dalam keterangannya beberapa waktu lalu di Jakarta, dikutip 2 November 2024.
Amran menilai, impor sapi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai swasembada daging dan susu melalui pengadaan sapi indukan dari luar negeri. Rencana ini juga menawarkan peluang bagi pengusaha lokal dan internasional untuk berkontribusi dalam program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah saat ini.
Amran menuturkan, pemerintah telah menyiapkan lahan di tiga lokasi sebagai tempat pembangunan peternakan sapi perah. Tiga tempat yang dimaksud adalah Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. “Kami sudah meninjau Poso bersama perusahaan TH Group. Di sana ada lahan seluas 12 ribu hektare, sementara di Sulawesi Selatan ada 30 ribu hektare dan di Kalimantan Tengah 50 ribu hektare,” jelas Amran.
Sebagai informasi, TH Group merupakan perusahaan besar asal Vietnam yang siap mendukung Indonesia dalam meningkatkan produksi daging sapi dan susu domestik. Perusahaan tersebut berencana mengembangkan industri pembibitan sapi, budidaya ternak, pemenuhan pakan berkualitas, distribusi, pengolahan, serta peningkatan kapasitas peternak lokal.
Investasi dari Vietnam ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) di bidang pertanian yang ditandatangani pada 19 Mei lalu. Amran menilai, impor sapi indukan sangat penting untuk mempercepat ketersediaan susu dalam program yang dicanangkan Prabowo.
Menurutnya, mengandalkan sapi indukan yang sudah ada akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai swasembada. “Rencana investasi dari Vietnam dengan pengadaan sekitar 250 ribu ekor sapi ini akan berdampak besar bagi kepentingan nasional,” tutupnya.
Kebutuhan Susu Sapi
Susu sapi segar menjadi salah satu komoditas penting yang masuk ke dalam komponen program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Akan tetapi, produksi susu sapi segar dalam negeri saat ini tidak mencukupi kebutuhan program MBG.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan), neraca susu nasional mencatat kebutuhan susu sapi segar sebesar 8,7 juta ton per tahun. Secara rinci, kebutuhan susu sapi segar dibagi menjadi dua, yakni kebutuhan reguler sebesar 4,6 juta ton dan program minum susu sebesar 4,1 juta ton.
Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi susu sapi dalam negeri mengalami penurunan. Pada 2021, BPS mencatat produksi susu sapi segar sebanyak 946.388 ton, kemudian menurun pada tahun 2022 sebesar 824.273 ton, dan tahun 2023 kembali meningkat kendati tidak signifikan, yakni 837.223.
Untuk menopang kebutuhan susu sapi segar, Kementan merencanakan impor sapi perah dari beberapa negara, Secara rinci, Kementan berencana mengimpor sapi perah dari Australia sebanyak 100 ribu ekor, New Zealand sebanyak 50 ribu ekor, Brazil 1,5 juta ekor, dan Amerika Serikat 500 ribu ekor.
Adapun untuk kebutuhan susu sapi segar reguler dibutuhkan sebanyak 0,9 juta ekor sapi perah laktasi. Sementara untuk kebutuhan program minum susu pra Sekolah Dasar (SD), SD dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), santri, dan ibu hamil membutuhkan 1,1 juta ekor sapi perah. Untuk siswa SD sendiri membutuhkan sekitar 300.000 ekor sapi. Adapun total anggaran yang dibutuhkan dalam rencana penambahan sapi perah impor sebesar Rp90 triliun.
Pemerintah Diminta Realistis
Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (CORE), Eliza Mardian, meminta pemerintah untuk lebih realistis dalam menetapkan target. Jika melihat data populasi sapi perah dalam negeri tahun 2022, peternakan didominasi oleh para industri kecil milik rakyat yang memiliki keterbatasan modal.
Terlebih, kata Eliza, Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki tantangan tersendiri bagi pengembangan peternakan sapi perah. Pasalnya, suhu di Indonesia relatif hangat jika dibandingkan dengan negara penyuplai susu sapi segar lainnya. Di musim kemarau, tutur Eliza, sistem metabolisme sapi banyak menghambat produksi susu.
“Apalagi jika sapi yang didatangkan itu dari negara subtropis, yang memiliki tingkat adaptasi yang kurang baik. belum lagi menyoal pakannya yang mana ini variasi pakannya belum banyak, masih banyak yang menggunakan rumput gajah dan konsentrat,” kata Eliza kepada KabarBursa.com, Jumat, 27 September 2024.
Eliza menuturkan, mestinya pemerintah Indonesia belajar dari negara tropis lainnya. Brazil misalnya, tutur dia, sebagai penyumbang 5 persen supply susu dunia. Proses Brazil membangun peternakan sapi tidak instan dengan langsung mengimpor sapi dari negara lain untuk dibudidayakan, tetapi melakukan rekayasa genetika, mengimplementasikan teknologi, dan dukungan manajemen peternakan yang baik.
“Misalnya saja Sapi Girolando yang dari Brazil itu merupakan persilangan dari sapi Zebu (Gyr) asal India dengan sapi Holstein asal Belanda. Jenis ini telah dikembangkan sejak tahun 1940-an dan berkontribusi terhadap 80 persen dari total produksi susu di Brasil,” jelasnya.
Di sisi lain, Eliza juga mengingatkan tantangan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang turut menurunkan jumlah populasi sapi perah di Indonesia. Dia menilai, diperlukan manajemen yang baik dalam mengembangkan peternakan sapi perah, mulai dari desain kandang, pemilihan teknologi pemerahan, kondisi lahan untuk peternakan, uji kualitas susu sapi, manajemen kebersihan kandang, pakan, monitoring penyakit hewan, dan skema mitigasi risiko ketika ada penyakit.
“Apa jadinya jika pemerintah sudah mengimpor begitu besar sapi perah, namun ketika sudah tiba di Indonesia sapi tersebut tidak produktif dan sakit akibat kesalahan manajemen? Ini kan akan menjadi kerugian besar,” tegasnya.
Penyediaan Dan Peredaran Susu
Eliza juga menekankan, kerja sama perusahaan susu sebetulnya sudah menjadi amanah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 33/PERMENTAN/PK.450/7/2018E7 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu. Dalam aturan tersebut, tutu dia, tertuang bahwa pelaku usaha yang memiliki pengolahan susu atau yang bekerja sama dengan pelaku usaha yang memiliki pengolahan susu bermitra dengan peternak lokal.
Akan tetapi, Eliza menyebut fakta lapangan menunjukan bahwa perusahaan yang menjalin kemitraan dengan peternak lokal tidak sampai 20 persen dari total jumlah pelaku usaha pengolahan susu. “Artinya pemerintah tidak betul-betul mengawasi kemitraan ini. Semestinya ada skema reward and punishment bagi pelaku usaha pengolahan susu yang tidak bermitra dengan peternak lokal,” ungkapnya.
Jika hal ini berlanjut, tutur Eliza, besar kemungkinan peternak lokal kalah saing dengan perusahaan besar yang memiliki capital dan market yang lebih baik. Dia menilai, niat mulia swasembada susu mestinya mengutamakan kesejahteraan dan keberlanjutan usaha peternak lokal, bukan hanya sekadar peningkatan produksi susu.
Eliza menuturkan, Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) harus menjadi captive market bagi produsen lokal dan meningkatkan kesejahteraan peternak lokal dalam mencapai swasembada, apalagi dengan adanya program MBG. Dia juga menekankan, pemerintah perlu memastikan MBG bukan sekadar kebijakan populis, melainkan juga strategi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia.
“Melalui pendekatan yang holistik, berkelanjutan dan berpihak kepada produsen lokal, MBG dapat menjadi legacy transformatif pemerintahan untuk menciptakan pondasi kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan” katanya.(*)